Dari Kapolri Terlama Era Reformasi, Jenderal Listyo Sigit Kini Terancam 10 Tahun Penjara
JAKARTA — Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri memasuki babak serius. Penyidikan Bareskrim Polri mengungkap bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, politikus, jurnalis, aktivis, hingga kalangan pengusaha.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, Presiden dan sejumlah menteri serta tokoh politik diduga menjadi sasaran penyadapan.
Namun, ketika ditanya mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menjadi korban, Yusril mengaku belum memperoleh informasi yang memastikan hal tersebut.
“Wallahualam bissawab. Yang baru saya dengar adalah bahwa Presiden dan sejumlah menteri dan sejumlah politisi. Jadi saya belum tahu apakah Pak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa cakupan sasaran dalam perkara ini masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik. Hingga saat ini, belum ada kepastian dari keterangan Yusril mengenai apakah Gibran termasuk dalam daftar pihak yang diduga disadap.
Tiga Nama Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem komunikasi.
Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Penetapan tersangka disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep.
Sementara itu, Irjen Pol. Slamet Uliandi disebut masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi yang semestinya.
Menurut penjelasan penyidik, aktivitas tersebut diduga dilakukan tanpa dasar proses penegakan hukum yang sah, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran dugaan penyadapan adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Perkara ini juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal yang masih didalami penyidik.
Presiden, Menteri hingga Kalangan Pengusaha Disebut Menjadi Sasaran
Perkara ini menjadi perhatian luas karena dugaan sasaran penyadapan disebut mencakup berbagai kalangan strategis.
Selain Presiden Prabowo, informasi yang disampaikan kepada publik menyebut adanya dugaan penyadapan terhadap sejumlah menteri, politikus, insan media, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Namun, identitas lengkap seluruh pihak yang diduga menjadi sasaran belum diungkap secara menyeluruh. Karena itu, daftar korban maupun cakupan operasi penyadapan masih harus menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari penyidik.
Yusril menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat negara merupakan persoalan serius yang perlu ditangani secara cermat. Pemerintah juga menyatakan akan melakukan evaluasi terkait tata kelola dan kewenangan penyadapan di berbagai lembaga negara.
Penyidik Periksa Saksi dan Sita Barang Bukti
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik, antara lain 11 telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
Barang-barang tersebut akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan untuk menelusuri dugaan aktivitas penyadapan, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Penyidik masih perlu mengurai bagaimana sistem LIMS digunakan, siapa yang memberikan perintah, bagaimana nomor-nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem, serta siapa saja pihak yang mengetahui atau terlibat dalam aktivitas tersebut.
Menurut laporan Associated Press, para tersangka diduga memerintahkan penggunaan sistem penyadapan tanpa verifikasi dan prosedur yang diwajibkan, kemudian terdapat dugaan penghapusan berkas komunikasi hasil intersepsi. Motif tindakan tersebut belum diumumkan secara resmi.
Polri Tegaskan Penanganan terhadap Oknum, Bukan Kebijakan Institusi
Di tengah berkembangnya perkara tersebut, Polri menyatakan proses pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri dugaan keterlibatan individu dan bukan merupakan kebijakan institusi secara keseluruhan.
Dalam keterangan yang disampaikan di Bareskrim, Irwasum Polri menyebut pengawasan dilakukan agar pemeriksaan berjalan profesional dan proporsional. Polri juga merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaan tugas pusat pemantauan Polri.
Pernyataan tersebut menjadi penting agar dugaan tindakan sejumlah individu tidak serta-merta digeneralisasi sebagai kebijakan seluruh institusi Polri.
Status Tersangka Bukan Putusan Bersalah
Kasus dugaan penyadapan ini masih berada dalam proses hukum. Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dari tahapan penyidikan dan tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan secara final.
Seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan, mengajukan pembelaan, dan memperoleh proses peradilan yang adil sesuai ketentuan hukum.
Publik kini menunggu pengungkapan lebih lanjut mengenai motif, cakupan sasaran, alur penggunaan sistem penyadapan, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang diduga terlibat.
Perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kewenangan penyadapan harus dijalankan berdasarkan dasar hukum, prosedur, dan pengawasan yang ketat. Sebab, penyalahgunaan akses terhadap komunikasi pribadi maupun komunikasi pejabat negara berpotensi menyentuh persoalan serius mengenai perlindungan privasi, keamanan negara, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Fredy Legito
0 Komentar