PONTIANAK – Dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan ke China kembali menjadi perhatian publik di Kalimantan Barat. Kali ini, seorang perempuan berusia 19 tahun asal Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, diduga menjadi korban dalam rencana pernikahan dengan seorang pria berkewarganegaraan China.
Faktor ekonomi diduga menjadi salah satu latar belakang yang memengaruhi keputusan perempuan tersebut menerima tawaran pernikahan. Dalam prosesnya, korban disebut menerima uang sebesar Rp30 juta yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan utang pribadinya.
Namun, perkara ini tidak hanya menyisakan persoalan mengenai uang yang diterima korban. Fakta bahwa kedua orang tua korban disebut mengetahui rencana keberangkatan, bahkan ikut mengantarkan anaknya menuju bandara, turut menjadi perhatian dalam pengungkapan kasus tersebut.
Informasi ini terungkap setelah Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Kalimantan Barat melakukan penyelidikan terhadap dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan ke luar negeri.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Kalbar, Kombes Rusdiani, menjelaskan bahwa uang Rp30 juta diberikan langsung kepada korban, bukan kepada orang tuanya. Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk membayar utang yang dimiliki korban.
"Sudah dibayar. Ke korban langsung, bukan ke orang tuanya. Uang Rp30 juta itu sudah digunakan korban untuk bayar utang," ujar Rusdiani, Selasa (10/11/2026).
Selain pemberian uang, korban juga dijanjikan sejumlah perhiasan berupa cincin dan gelang emas sebagai bagian dari pertunangan dengan calon suaminya. Sementara itu, seluruh kebutuhan perjalanan menuju China disebut akan ditanggung oleh pihak calon pasangan.
Menurut Rusdiani, kondisi ekonomi kemungkinan turut memengaruhi keputusan korban menerima tawaran tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa kedua orang tua korban mengetahui rencana pernikahan dan ikut mengantarkan anaknya.
"Orang tuanya tahu. Mungkin ekonominya juga. Malah orang tuanya yang mengantar juga ikut," ungkapnya.
Fakta tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami penyidik. Sebab, dalam perkara dugaan perdagangan orang, proses perekrutan, pemberian uang, peran perantara, hingga pengetahuan pihak-pihak yang terlibat perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.
DIDUGA ADA PENYESUAIAN IDENTITAS USIA
Sebelum rencana keberangkatan, korban diketahui telah melangsungkan pertunangan di Pontianak. Pihak kepolisian menyebut bahwa rencana yang disiapkan memang mengarah pada pernikahan dengan pria asal China tersebut.
"Memang rencananya mau dijadikan istri. Dia sudah tunangan di Pontianak. Di China memang nikah, murni nikah," jelas Rusdiani.
Meski demikian, penyidik menemukan dugaan persoalan lain yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, yakni berkaitan dengan identitas usia korban.
Perempuan yang sebenarnya berusia 19 tahun itu diduga dicatat berusia 21 tahun agar memenuhi persyaratan dari pihak di China. Dugaan perbedaan data usia ini menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk siapa yang menyiapkan, mengubah, atau menggunakan identitas tersebut dalam proses pemberangkatan.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut rencana pernikahan lintas negara, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan penggunaan dokumen atau keterangan identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
DUA PEREMPUAN DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
Dalam pengungkapan perkara ini, Polda Kalbar telah menetapkan dua perempuan berinisial L (42) dan LKS (36) sebagai tersangka. Keduanya diduga berperan sebagai penghubung atau perantara dalam proses perjodohan korban dengan pria asal China.
Saat ini, kedua tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Kalbar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Penyidik masih mengembangkan perkara tersebut, termasuk menelusuri mekanisme perekrutan, hubungan antara korban dengan para perantara, aliran pemberian uang Rp30 juta, dugaan penyesuaian identitas usia, serta pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan keberangkatan ke China.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
PERSOALAN YANG TIDAK BOLEH BERHENTI PADA UANG RP30 JUTA
Kasus ini membuka sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab melalui penyidikan secara menyeluruh. Apakah pemberian uang Rp30 juta hanya merupakan bantuan untuk menyelesaikan utang, atau terdapat kaitan dengan proses perekrutan dan pengiriman korban ke luar negeri? Siapa yang mengatur perjodohan tersebut? Siapa pula yang bertanggung jawab atas dugaan perbedaan identitas usia korban?
Tidak kalah penting, bagaimana proses persetujuan dan keberangkatan korban dilakukan, serta apakah korban benar-benar memahami seluruh konsekuensi dari rencana pernikahan lintas negara tersebut?
Pengetahuan dan keterlibatan orang tua dalam mengantarkan korban juga perlu ditempatkan secara proporsional. Fakta bahwa orang tua mengetahui rencana keberangkatan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Namun, keterangan mereka penting untuk mengungkap bagaimana proses tersebut berlangsung dan apakah terdapat pihak lain yang berperan.
Perlu dipahami bahwa pernikahan lintas negara pada dasarnya tidak otomatis merupakan tindak pidana. Akan tetapi, apabila prosesnya melibatkan perekrutan, penipuan, penyalahgunaan keadaan rentan, pemaksaan, atau cara-cara lain yang memenuhi unsur perdagangan orang sebagaimana diatur undang-undang, persoalannya dapat masuk ke ranah pidana.
Karena itu, pengungkapan kasus ini harus diarahkan bukan hanya pada dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, melainkan juga pada penelusuran seluruh jaringan dan mekanisme yang memungkinkan dugaan praktik pengantin pesanan tersebut terjadi.
Publik menunggu penjelasan lebih lanjut dari Polda Kalbar mengenai hasil pengembangan perkara, termasuk status dan perlindungan korban, kejelasan dugaan manipulasi identitas usia, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Media Fakta Investigasi News mendorong agar penanganan perkara ini dilakukan secara transparan, profesional, dan berorientasi pada perlindungan korban. Jangan sampai persoalan ekonomi yang dialami seseorang justru menjadi celah bagi pihak lain untuk memanfaatkan kerentanan tersebut dalam praktik yang diduga mengarah pada perdagangan manusia.
0 Komentar