Tragedi Molen Berdarah di Proyek Jembatan Gantung Sungai Raya: Rico Alami Kecelakaan Kerja, Keluarga Tempuh Jalur Hukum
BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT – Di balik selesainya pembangunan Jembatan Gantung Sungai Raya dengan nilai kontrak mencapai Rp6.524.577.000, muncul persoalan serius terkait keselamatan kerja dan pemenuhan hak pekerja. Seorang pekerja bernama Rico Wongso dilaporkan mengalami kecelakaan kerja hingga tangannya terlilit mesin molen saat menjalankan aktivitas pekerjaan pada 14 September 2026.
Proyek yang berada di bawah naungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat tersebut disebut telah dinyatakan selesai melalui proses Provisional Hand Over (PHO). Namun, keluarga Rico menilai persoalan yang dialami korban belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.
CV Berkat Darmawan selaku kontraktor pelaksana kini menjadi pihak yang disorot keluarga korban. Persoalan yang dipersoalkan bukan hanya menyangkut kecelakaan kerja, tetapi juga pembayaran hak pekerja, tanggung jawab selama masa pemulihan, serta kejelasan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Pihak keluarga Rico, dengan didampingi tim investigasi media dan advokasi, disebut telah melimpahkan persoalan tersebut ke Desk Ketenagakerjaan Polda Kalimantan Barat untuk meminta penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut.
Kecelakaan Kerja pada 14 September, Keselamatan Proyek Dipertanyakan
Insiden yang dialami Rico terjadi pada 14 September 2026. Berdasarkan keterangan pihak pendamping korban, tangan Rico mengalami cedera serius setelah diduga tergulung mesin molen ketika pekerjaan pengecoran berlangsung.
Kejadian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek.
Pihak pendamping juga menyoroti penggunaan mesin molen manual dalam pekerjaan pengecoran. Mereka mempertanyakan apakah metode dan peralatan yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta ketentuan keselamatan kerja yang seharusnya diterapkan pada proyek tersebut.
Bahkan, muncul dugaan adanya ketidaksesuaian antara metode pengecoran yang dilaksanakan dengan standar pekerjaan yang direncanakan. Namun, dugaan mengenai pengurangan spesifikasi maupun penyimpangan teknis tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen kontrak, RAB, spesifikasi teknis, laporan pengawasan, dan kondisi pekerjaan di lapangan.
Dalam proyek konstruksi, keselamatan pekerja bukan sekadar pelengkap administrasi. Penggunaan peralatan kerja, pengamanan bagian mesin yang bergerak, alat pelindung diri, serta pengawasan terhadap aktivitas pekerja merupakan aspek penting yang harus diperhatikan.
Karena itu, kecelakaan yang dialami Rico perlu ditelusuri secara menyeluruh agar diketahui penyebab kejadian dan apakah terdapat kelalaian dalam penerapan prosedur keselamatan kerja.
Hak Pekerja dan Santunan Selama Masa Pemulihan Dipersoalkan
Selain persoalan kecelakaan, keluarga korban juga mempersoalkan pemenuhan hak-hak Rico selama masa pemulihan.
Kusnadi, jurnalis investigasi sekaligus pendamping korban, menyampaikan bahwa sisa upah Rico selama 124 hari kerja disebut baru dibayarkan pada 4 November 2026 setelah pihak mandor didesak.
Namun, menurut Kusnadi, persoalan belum selesai. Pihak keluarga masih mempertanyakan pemenuhan manfaat Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) selama korban menjalani pemulihan akibat kecelakaan kerja.
"Sisa upah keringat Rico selama 124 hari kerja saja baru dibayarkan semalam (4/11) setelah mandor didesak keras. Tapi untuk hak STMB selama masa pemulihan cacat, perusahaan menolak membayar dengan dalih klasik: menunggu pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Kusnadi.
Pihak keluarga menilai alasan menunggu pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh membuat hak pekerja terabaikan. Mereka meminta perusahaan memberikan kepastian mengenai status kepesertaan korban, proses pelaporan kecelakaan, serta pihak yang bertanggung jawab memenuhi hak-hak pekerja selama tidak mampu bekerja.
Persoalan ini perlu diperjelas melalui dokumen kepesertaan, tanggal pendaftaran, bukti pembayaran iuran, laporan kecelakaan kerja, dan proses pengajuan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Status BPJS Ketenagakerjaan Menjadi Sorotan
Hal lain yang menjadi perhatian keluarga adalah dugaan bahwa Rico belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak awal bekerja dalam proyek tersebut.
Kecurigaan itu muncul karena, menurut keterangan pendamping korban, biaya operasi pada awal kejadian disebut dibayarkan secara mandiri oleh perusahaan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai status perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan Rico ketika kecelakaan terjadi.
Kusnadi menduga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan korban baru diurus setelah insiden kecelakaan menjadi perhatian publik.
"Aturan hukumnya sangat jelas di PP No. 44 Tahun 2015, STMB itu kewajiban perusahaan yang harus dibayar langsung ke pekerja tiap bulan, bukan menyuruh korban yang sedang cacat menunggu klaim BPJS yang administrasinya diduga bodong dari awal," tambah Kusnadi.
Dugaan mengenai keterlambatan pendaftaran atau ketidaksesuaian administrasi BPJS tersebut perlu diperiksa secara objektif. Tidak cukup hanya berdasarkan dugaan atau fakta bahwa biaya pengobatan awal dibayar secara tunai oleh perusahaan.
Pemeriksaan harus memastikan apakah korban telah terdaftar sebagai peserta, sejak kapan kepesertaan berlaku, apakah iuran dibayarkan sesuai ketentuan, dan bagaimana perusahaan melaporkan kecelakaan kerja tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Jika ditemukan pelanggaran kewajiban pemberi kerja, penyelesaiannya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keluarga Tuntut Kepastian STMB dan Pertanyakan Tanggung Jawab Kontraktor
Mengingat proyek disebut telah berstatus PHO dan aktivitas pekerja di lokasi telah berakhir, keluarga korban meminta CV Berkat Darmawan memberikan kepastian penyelesaian hak-hak Rico.
Pihak keluarga bahkan menyampaikan tuntutan pembayaran STMB secara sekaligus untuk jangka waktu satu tahun ke depan. Tuntutan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terhadap keberlangsungan biaya hidup dan kebutuhan korban selama menjalani pemulihan.
Namun, besaran dan mekanisme pembayaran manfaat tersebut tetap harus ditentukan berdasarkan ketentuan JKK, kondisi medis korban, status kepesertaan, serta hasil pemeriksaan terhadap kewajiban perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Bagi keluarga, persoalan ini bukan hanya mengenai nominal uang. Mereka menginginkan tanggung jawab yang jelas dari pihak perusahaan atas kecelakaan yang terjadi ketika Rico menjalankan pekerjaan dalam proyek tersebut.
BPJN Kalbar dan PPK Diminta Tidak Mengabaikan Persoalan
Persoalan semakin menjadi perhatian karena proyek pembangunan Jembatan Gantung Sungai Raya disebut telah menyelesaikan tahapan PHO.
Pihak keluarga dan pendamping korban meminta BPJN Kalimantan Barat serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait memberikan perhatian terhadap persoalan yang dialami pekerja.
Mereka juga mendesak agar dana retensi pemeliharaan sebesar 5 persen yang disebut menjadi bagian dari kontrak CV Berkat Darmawan ditinjau sesuai ketentuan kontrak dan kewenangan pejabat terkait.
Permintaan tersebut perlu dikaji berdasarkan dokumen kontrak, ketentuan pembayaran, serta kewenangan PPK. Status PHO tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh kewajiban kontraktor telah terpenuhi, tetapi penahanan pembayaran retensi juga harus memiliki dasar kontraktual dan administratif yang sah.
BPJN Kalbar dan PPK perlu memberikan penjelasan mengenai pengawasan pelaksanaan proyek, penerapan ketentuan K3, serta mekanisme penanganan apabila ditemukan persoalan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kontraktor pelaksana.
Polda Kalbar Diharapkan Mengusut Secara Menyeluruh
Pelimpahan persoalan ke Desk Ketenagakerjaan Polda Kalimantan Barat menjadi langkah yang ditempuh keluarga untuk memperoleh kepastian hukum.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya berhenti pada persoalan pembayaran upah, tetapi juga menelusuri kronologi kecelakaan, penerapan standar K3, tanggung jawab perusahaan, serta kejelasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Jika ditemukan dugaan pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan atau tindak pidana, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku.
Kasus Rico juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semestinya hanya dinilai dari selesainya pekerjaan fisik dan besarnya nilai anggaran. Perlindungan keselamatan serta pemenuhan hak pekerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pelaksanaan proyek.
Masyarakat kini menunggu penjelasan dari CV Berkat Darmawan, BPJN Kalimantan Barat, PPK terkait, serta BPJS Ketenagakerjaan mengenai persoalan tersebut.
Apakah kecelakaan yang dialami Rico telah ditangani sesuai standar keselamatan kerja? Bagaimana status perlindungan jaminan sosialnya ketika insiden terjadi? Dan siapa yang bertanggung jawab memastikan hak pekerja selama masa pemulihan terpenuhi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban melalui pemeriksaan yang transparan, bukan sekadar saling melempar tanggung jawab.
Redaksi Media Fakta Investigasi News membuka ruang seluas-luasnya bagi CV Berkat Darmawan, BPJN Kalimantan Barat, PPK terkait, BPJS Ketenagakerjaan, maupun pihak lainnya untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini tetap harus diuji berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.
0 Komentar