TNI Tegaskan Kehadiran Prajurit Saat Demo Bundaran HI atas Permintaan Polri, Bukan Mengambil Alih Pengamanan
JAKARTA, 1 NOVEMBER 2026 — Kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tengah aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 28 Oktober 2026, memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan dan prosedur pelibatan militer dalam pengamanan kegiatan masyarakat.
Polemik tersebut mengemuka setelah Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan bahwa keterlibatan aparat militer dalam penanganan unjuk rasa tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas memberikan penjelasan mengenai kehadiran prajurit di lokasi demonstrasi.
Nas menegaskan bahwa pengerahan personel TNI dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada Polri dalam pengamanan sipil. Menurutnya, kehadiran prajurit tersebut bukan merupakan upaya mengambil alih tugas dan kewenangan kepolisian.
“Membantu atas permintaan Polri, jelas bukan mengambil alih,” kata Muhammad Nas, Sabtu (31/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap Mabes TNI bahwa dukungan personel militer dalam kegiatan pengamanan dilakukan berdasarkan permintaan kepolisian, bukan untuk menggantikan fungsi Polri sebagai aparat yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
TNI Sebut Pengerahan Memiliki Landasan Hukum
Dalam keterangannya, Muhammad Nas juga menyampaikan bahwa pengerahan kekuatan TNI, baik dalam konteks Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang TNI sebagai salah satu landasan yuridis pelaksanaan tugas dan fungsi institusi militer.
Penegasan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap batas pelibatan TNI dalam urusan keamanan dalam negeri, khususnya ketika terjadi demonstrasi yang merupakan bagian dari penyampaian pendapat di muka umum.
Dalam negara hukum, setiap pelibatan aparat harus berjalan sesuai kewenangan, prosedur, dan dasar hukum yang berlaku. Kejelasan mengenai siapa yang meminta bantuan, siapa yang memberikan persetujuan, serta siapa yang memegang kendali operasional menjadi aspek penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
TB Hasanuddin Ingatkan Prosedur Pelibatan TNI
Sebelumnya, TB Hasanuddin mengingatkan bahwa pengerahan aparat bersenjata dalam penanganan unjuk rasa harus memperhatikan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan, terutama ketentuan mengenai penanganan konflik sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.
Menurut Hasanuddin, pelibatan kekuatan militer dalam konteks penanganan konflik sosial memiliki mekanisme tersendiri. Ia menyebut adanya prosedur permintaan kepada Presiden serta menekankan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, prajurit TNI harus berada di bawah kendali operasi kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.
Peringatan tersebut mencerminkan perhatian parlemen terhadap batas kewenangan antarlembaga negara, terutama ketika militer dilibatkan dalam situasi yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Perdebatan Mengarah pada Transparansi Prosedur
Perbedaan penekanan antara pernyataan anggota DPR dan penjelasan Mabes TNI membuat persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan pernyataan bahwa pengerahan dilakukan atas permintaan Polri.
Publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar permintaan bantuan, mekanisme persetujuan, bentuk dukungan yang diberikan, serta pengaturan kendali operasi selama personel berada di lapangan.
Kejelasan tersebut penting untuk memastikan bahwa tugas masing-masing institusi tetap berjalan dalam koridor hukum. Polri menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara dukungan TNI harus dilaksanakan berdasarkan tugas, kewenangan, dan mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, demonstrasi merupakan bagian dari hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu, pengamanan aksi juga harus memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, profesionalitas aparat, serta perlindungan terhadap peserta aksi dan masyarakat di sekitar lokasi.
Publik Menunggu Penjelasan yang Utuh
Kehadiran prajurit TNI dalam pengamanan demonstrasi Bundaran HI pada 28 Oktober 2026 kini menjadi perhatian karena menyangkut batas kewenangan, mekanisme koordinasi, dan akuntabilitas penggunaan kekuatan negara.
Penjelasan Kapuspen TNI bahwa personel hadir atas permintaan Polri merupakan posisi resmi yang disampaikan Mabes TNI. Sementara itu, peringatan TB Hasanuddin menjadi pengingat agar setiap pelibatan militer tetap mengikuti prosedur dan ketentuan hukum.
Untuk menghindari polemik berkepanjangan, penjelasan mengenai dokumen permintaan bantuan, dasar pelibatan, dan mekanisme kendali operasi akan membantu publik memahami duduk persoalan secara lebih utuh.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai siapa yang hadir di lokasi demonstrasi, melainkan bagaimana setiap institusi menjalankan kewenangannya secara tepat, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
TIM REDAKSI
0 Komentar