Breaking News

Terbongkar! Skandal Massa Sewaan Berkedok Mahasiswa di Acara Sumpah Pemuda, Kok Bisa Polda Metro Jaya Kecolongan?

Terbongkar! Skandal Massa Sewaan Berkedok Mahasiswa di Acara Sumpah Pemuda, Kok Bisa Polda Metro Jaya Kecolongan?


Kamis, 5 November 2026, 19:13 WIB


JAKARTA — Deklarasi Sumpah Pemuda yang sedianya berlangsung khidmat di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026) lalu, kini justru diwarnai skandal memalukan. Publik digegerkan oleh dugaan kuat adanya penyusupan massa "mahasiswa bayaran" yang sengaja dikerahkan dengan menggunakan jas almamater kampus.


Merespons kehebohan tersebut, Polda Metro Jaya mengaku sama sekali tidak mengetahui keberadaan massa sewaan itu dan mengklaim kecolongan.


Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah memburu dalang di balik pengerahan massa yang diduga merupakan massa bayaran tersebut.


“Kepolisian, penyelenggara pastinya tidak ingin, tidak mengetahui bahwa ada mahasiswa sewaan tadi. Pasti kami akan buktikan,” tegas Budi saat ditemui di Jakarta Barat, Rabu (4/11/2026).


Budi menjelaskan bahwa acara deklarasi tersebut sejatinya terbuka untuk seluruh elemen kepemudaan, bukan sekadar menjadi monopoli mahasiswa. Ia mencontohkan kehadiran perwakilan pemuda dari Ambon hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Forum Betawi Rempug (FBR).


“Namanya Sumpah Pemuda, kan, tidak harus mahasiswa. Seluruh pemuda boleh melaksanakan,” timpalnya.


Namun, hal yang kini menjadi sorotan tajam kepolisian adalah motif di balik penggunaan jas almamater oleh massa yang diduga menerima bayaran tersebut. Budi memastikan bahwa tim investigasi akan mengusut kasus ini hingga tuntas.


“Ini diaudit, investigasi, didalami kenapa mahasiswa bayaran tadi dalam tanda kutip bisa berada di situ menggunakan jas almamater. Nah, setelah itu komprehensif, Pak Dirreskrimum kami akan sampaikan,” papar Budi.


Ia pun memberikan ultimatum keras bahwa pihak yang terbukti mengorkestrasi pengerahan massa bayaran tersebut tidak akan bisa lolos dari sanksi tegas kepolisian.


Dengan demikian, penyelidikan kepolisian diharapkan dapat mengungkap siapa pihak yang berada di balik pengerahan massa tersebut, apa motifnya, serta bagaimana proses perekrutan dan penggunaan atribut almamater kampus dalam kegiatan deklarasi Sumpah Pemuda tersebut.


Publik kini menantikan keseriusan Polda Metro Jaya dalam mengungkap persoalan ini secara transparan. Jangan sampai dugaan pengerahan mahasiswa bayaran hanya berhenti menjadi polemik pemberitaan tanpa kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab.


Apabila dugaan tersebut terbukti, siapa pun pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.