MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT — 5 NOVEMBER 2026
Desakan keras disampaikan Afriansyah menyikapi dugaan pembuangan material sisa aktivitas pengelolaan semen Portland Cement (PC) merek Tiga Roda ke kawasan perairan Sungai Kapuas, tepatnya di wilayah Wajok, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah.
Afriansyah meminta Kapolda Kalimantan Barat segera mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara aktivitas operasional pengelolaan semen tersebut sampai ada pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pencemaran lingkungan.
Menurut Afriansyah, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa antara masyarakat dan pihak perusahaan. Sungai Kapuas merupakan ruang hidup masyarakat, sumber penghidupan nelayan dan pemancing, sekaligus ekosistem perairan yang memiliki kepentingan publik.
Apabila benar terdapat material sisa kegiatan usaha yang masuk ke sungai, maka persoalan tersebut harus ditangani melalui pemeriksaan lingkungan dan penegakan hukum. Jangan sampai aktivitas usaha berjalan normal, sementara masyarakat harus menanggung risiko yang ditimbulkan oleh dugaan pencemaran.
"Jangan sampai aktivitas usaha berjalan normal, sementara masyarakat harus menanggung risiko pencemaran. Kami meminta Kapolda Kalbar turun tangan dan memastikan aktivitas yang diduga berpotensi mencemari Sungai Kapuas dihentikan sementara sampai seluruh fakta dan dokumen lingkungannya diperiksa," tegas Afriansyah.
Dugaan Material Sisa Operasional Masuk ke Sungai Kapuas, Perlu Pemeriksaan Laboratorium
Laporan masyarakat menyebutkan adanya dugaan material atau limbah dari aktivitas pengelolaan semen yang terbuang ke kawasan sungai. Bahkan, pada Jumat, 30 Oktober 2026, muncul laporan mengenai masyarakat yang berada di sekitar bawah kapal atau fasilitas operasional terkena material yang diduga berasal dari kegiatan tersebut.
Dugaan ini tidak boleh berhenti sebagai laporan masyarakat semata. Harus ada pemeriksaan lapangan, identifikasi jenis material, serta pengujian laboratorium untuk memastikan apakah material tersebut merupakan limbah, sisa semen, atau bahan lain yang berpotensi mencemari perairan.
Pihak berwenang juga perlu memastikan dari mana material tersebut berasal, bagaimana proses penanganannya, serta apakah sistem pengelolaan dan pengendalian material di lokasi operasional telah memenuhi ketentuan lingkungan hidup.
Manajemen Akui Mengusir Pemancing, Alasan Khawatir Perompak Dipertanyakan
Sorotan semakin menguat setelah Manajer Lapangan melalui konfirmasi telepon seluler mengakui bahwa pihak pengelola melakukan pengusiran terhadap sejumlah pemancing di sekitar lokasi operasional. Alasan yang disampaikan adalah kekhawatiran terhadap kemungkinan adanya perompak di kawasan perairan tersebut.
Pengakuan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Apakah benar terdapat ancaman perompakan? Apakah sudah ada laporan kepada aparat kepolisian atau instansi terkait? Jika persoalannya menyangkut keamanan, mengapa masyarakat yang sedang melakukan aktivitas mencari ikan justru harus diusir tanpa penjelasan terbuka mengenai dasar dan prosedur pengamanan kawasan?
Masyarakat tentu membutuhkan kejelasan. Jangan sampai alasan keamanan digunakan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara aktivitas masyarakat di sekitar perairan justru dibatasi.
Jika memang terdapat ancaman keamanan, pihak pengelola semestinya dapat menjelaskan dasar tindakan tersebut dan berkoordinasi dengan aparat berwenang. Persoalan keamanan tidak boleh dijadikan alasan yang menutup ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas operasional di kawasan perairan.
Tim Investigasi Media dan LPM Kalbar Sudah Mendatangi Kantor Pengelola
Sebelumnya, tim investigasi media bersama unsur Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat telah mendatangi kantor pengelola dan bertemu Afnan, yang disebut sebagai Wakil Manajer, di ruangan kantor Manajer Rafael.
Dalam pertemuan tersebut, Afnan menyampaikan terima kasih atas laporan dan informasi yang disampaikan serta menyatakan akan meneruskannya kepada pihak atasan.
Namun, Afriansyah menilai bahwa respons administratif semata tidak cukup. Manajemen harus memberikan penjelasan terbuka mengenai sistem pengelolaan material, pengendalian debu, penanganan sisa semen, serta mekanisme perlindungan perairan dari potensi pencemaran.
Menurutnya, persoalan yang menyangkut lingkungan hidup tidak cukup diselesaikan melalui penyampaian terima kasih atau janji meneruskan laporan kepada atasan. Harus ada tindakan nyata, pemeriksaan teknis, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Enam Pertanyaan Mendasar yang Wajib Dijawab Manajemen dan Instansi Terkait
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang wajib dijawab secara terbuka oleh pihak pengelola maupun instansi pemerintah terkait:
- Apakah kegiatan pengelolaan semen PC merek Tiga Roda tersebut telah memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan?
- Bagaimana sistem pengendalian material sisa agar tidak jatuh atau masuk ke Sungai Kapuas?
- Apakah terdapat instalasi dan prosedur pengelolaan air limbah apabila kegiatan tersebut menghasilkan air limbah?
- Apakah pernah dilakukan pemeriksaan kualitas air di sekitar lokasi operasional?
- Apa dasar pengelola melarang masyarakat melakukan aktivitas memancing di sekitar kawasan tersebut?
- Siapa pihak yang bertanggung jawab apabila terbukti terjadi pencemaran akibat kegiatan operasional?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menghambat kegiatan usaha, melainkan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.
Kapolda Kalbar Diminta Turun Langsung, Jangan Tunggu Dampak Lingkungan Meluas
Afriansyah juga meminta Polda Kalbar berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup untuk melakukan pemeriksaan langsung, mengamankan bukti yang relevan, mengambil sampel air di titik hulu dan hilir, serta mengidentifikasi sumber material yang dilaporkan masuk ke perairan.
Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Jangan hanya mendengarkan keterangan satu pihak. Keterangan masyarakat, pihak pengelola, saksi di lapangan, serta hasil pemeriksaan teknis harus menjadi bagian dari proses pengumpulan fakta.
Kapolda Kalbar juga didesak memastikan bahwa setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara profesional. Apabila ditemukan bukti awal yang menunjukkan adanya pelanggaran, aparat harus mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan sampai laporan mengenai dugaan pencemaran lingkungan hanya menjadi catatan tanpa tindak lanjut. Sungai Kapuas merupakan sumber kehidupan masyarakat luas, sehingga perlindungannya tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
Analisis Hukum: Dugaan Pencemaran Harus Diuji Berdasarkan UU Lingkungan Hidup
Secara hukum, dugaan tersebut perlu diuji berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah.
Pasal 98 dan Pasal 99 mengatur ketentuan pidana terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kesengajaan maupun kelalaian yang memenuhi unsur hukum. Sementara itu, Pasal 104 mengatur pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa persetujuan yang diwajibkan.
Pertanggungjawaban badan usaha juga dapat diperiksa berdasarkan Pasal 116 apabila unsur tindak pidana lingkungan terbukti.
Dengan demikian, apabila terdapat dugaan material sisa kegiatan operasional yang masuk ke Sungai Kapuas, aparat penegak hukum bersama instansi lingkungan hidup harus memastikan jenis material, sumber pencemaran, dampak terhadap kualitas air, serta ada atau tidaknya pelanggaran terhadap persetujuan dan kewajiban lingkungan.
Penegakan hukum harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, bukan sekadar asumsi. Namun, hal tersebut juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan laporan masyarakat.
Penghentian Sementara Bukan Menghambat Investasi, Melainkan Mencegah Risiko Pencemaran
Afriansyah menegaskan, penghentian sementara aktivitas bukan dimaksudkan untuk menghambat investasi maupun kegiatan ekonomi. Langkah tersebut merupakan tindakan pencegahan yang patut dipertimbangkan apabila terdapat indikasi risiko pencemaran yang harus segera dikendalikan.
Kepastian hukum dan perlindungan lingkungan justru menjadi bagian penting dari tanggung jawab setiap pelaku usaha. Kegiatan ekonomi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan lingkungan hidup, bukan sebaliknya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Mempawah, instansi lingkungan hidup, dan aparat penegak hukum juga didesak tidak saling melempar tanggung jawab. Pemeriksaan harus dilakukan secara transparan, independen, dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat.
SUNGAI KAPUAS BUKAN MILIK PERUSAHAAN. SUNGAI KAPUAS ADALAH MILIK KEHIDUPAN MASYARAKAT!
Jangan sampai kepentingan bisnis berjalan tanpa pengawasan, sementara hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat justru terabaikan.
Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan resmi harus dibuka kepada publik.
AFRIANSYAH: HENTIKAN SEMENTARA AKTIVITASNYA, PERIKSA DUGAAN LIMBAHNYA, DAN SELAMATKAN SUNGAI KAPUAS!
Sumber: Tim: MC LPM Kalimantan Barat
0 Komentar