RESTORAN MIXBITE DI JALAN SIAM NO. 97 PONTIANAK SELATAN, DIDUGA BAYARKAN GAJI KARYAWAN DI BAWAH STANDAR PEMERINTAH DAN BELUM DAFTARKAN PEKERJA KE BPJS
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT —
Dugaan pelanggaran terhadap pemenuhan hak‑hak normatif pekerja menjadi perhatian publik menyusul informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan di Restoran Mixbite yang beralamat di Jalan Siam No. 97, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun awak media, pada Kamis, 5/11/26 sebanyak 16 orang karyawan restoran tersebut, diduga menerima upah di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku.
Selain persoalan pengupahan, pengelola restoran juga diduga belum mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.
Tidak hanya itu, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa sejumlah karyawan diduga menjalani jam kerja hingga 12 jam dalam sehari. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan ketentuan waktu kerja, waktu istirahat, serta pemenuhan hak atas upah lembur.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini patut menjadi perhatian serius instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
Pasalnya, pembayaran upah sesuai ketentuan, perlindungan jaminan sosial, serta pengaturan waktu kerja dan pembayaran lembur merupakan bagian dari hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja berdasarkan peraturan perundang‑undangan.
DISNAKER KALBAR DIMINTA SEGERA TURUN TANGAN DAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN
Atas informasi yang berkembang tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat diminta segera melakukan penelusuran serta pemeriksaan terhadap sistem pengupahan dan pemenuhan kewajiban jaminan sosial bagi para karyawan Restoran Mixbite.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah upah yang diterima 16 karyawan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pengupahan yang berlaku, dengan memperhatikan status hubungan kerja, masa kerja, serta ketentuan hukum yang relevan.
Selain itu, Disnaker juga diharapkan memastikan apakah seluruh pekerja telah memperoleh hak perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Aspek jam kerja yang disebut‑sebut mencapai 12 jam sehari juga perlu diperiksa secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, serta pembayaran upah lembur apabila terdapat kelebihan jam kerja yang memenuhi ketentuan lembur.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, pemerintah diharapkan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku.
PENGELOLA RESTORAN MIXBITE DIMINTA BUKA SUARA
Di sisi lain, pihak pengelola Restoran Mixbite di Jalan Siam No. 97 Pontianak Selatan diharapkan segera memberikan klarifikasi dan penjelasan secara terbuka mengenai informasi yang berkembang.
Klarifikasi tersebut penting, khususnya terkait besaran upah yang diberikan kepada karyawan, sistem hubungan kerja, jam kerja harian, pembayaran upah lembur, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Pihak pengelola juga diharapkan dapat menjelaskan apakah seluruh kewajiban perusahaan terhadap pekerja telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan.
Media ini tetap memberikan ruang kepada pihak pengelola untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui konfirmasi langsung kepada pihak pengelola restoran dan instansi pemerintah terkait.
PEMERINTAH DIMINTA OPTIMALKAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Persoalan kesejahteraan dan perlindungan pekerja merupakan hal mendasar yang tidak boleh diabaikan oleh setiap pelaku usaha.
Pengawasan ketenagakerjaan perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkala guna memastikan seluruh perusahaan maupun pelaku usaha menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.
Hak pekerja atas upah, waktu istirahat, pembayaran lembur, serta perlindungan jaminan sosial harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Jangan sampai pekerja yang telah menjalankan kewajibannya justru tidak mendapatkan hak‑hak normatif sebagaimana mestinya.
Apabila dugaan persoalan ketenagakerjaan di Restoran Mixbite terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan instansi berwenang, penanganannya diharapkan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum tanpa membedakan skala maupun jenis usaha.
MEDIA MEMBUKA RUANG HAK JAWAB
Sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip jurnalistik yang berimbang, Kalbar.wartanewstv.com membuka ruang seluas‑luasnya bagi pihak pengelola Restoran Mixbite maupun instansi terkait untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab atas informasi yang diberitakan.
Awak media akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pengelola Restoran Mixbite serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat guna memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.(red)
0 Komentar