Proyek SPPG Sisakan Masalah, Kontraktor Menjerit: Pekerjaan Rampung, Tagihan Rp800 Miliar Belum Dibayar
JAKARTA – Pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menyisakan persoalan serius terkait pembayaran pekerjaan. Sejumlah kontraktor mengaku belum menerima pembayaran, meskipun sebagian proyek pembangunan dapur disebut telah rampung 100 persen dan administrasi pekerjaan telah diselesaikan.
Persoalan tersebut memunculkan keluhan dari kalangan kontraktor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan SPPG APBN 2025. Mereka mempertanyakan kepastian pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN), mengingat pekerjaan yang telah diselesaikan disebut sudah mengikuti ketentuan adendum hingga 31 Maret 2026.
Hartanto, anggota Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan SPPG APBN 2025, mengungkapkan bahwa dari sekitar 1.700 titik pembangunan dapur SPPG, sebanyak 71 titik telah dinyatakan selesai 100 persen. Namun, hingga saat ini pembayaran atas pekerjaan tersebut diklaim belum juga diterima.
“Administrasi sudah komplit, tapi sampai sekarang tidak keluar tagihan (pembayaran) dari BGN,” ujar Hartanto, Rabu (12/8/2026).
Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan yang dihadapi kontraktor: pekerjaan telah dilaksanakan, dokumen administrasi disebut telah lengkap, tetapi kepastian pencairan pembayaran belum diperoleh.
Ratusan Titik Pembangunan Terkendala
Tidak hanya proyek yang telah selesai, persoalan juga disebut berdampak terhadap pembangunan dapur SPPG lainnya. Hartanto menyampaikan bahwa sebanyak 244 titik masih berada dalam proses pengerjaan dengan progres yang bervariasi, mulai dari 30 hingga 90 persen.
Bahkan, sebagian pekerjaan dilaporkan terhenti karena kontraktor belum memperoleh kepastian pembayaran. Situasi ini berpotensi menambah beban keuangan pelaksana proyek, terutama bagi kontraktor yang harus menyediakan modal, membayar tenaga kerja, serta memenuhi kewajiban kepada pemasok material dan pihak lain.
Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Sebab, keberlangsungan pembangunan fasilitas pendukung program MBG tidak hanya bergantung pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan, tetapi juga pada kepastian administrasi kontrak dan pembayaran kepada pihak pelaksana.
Tagihan Disebut Mencapai Rp800 Miliar
Persoalan semakin mencuat setelah Hartanto menyebut total tagihan kontraktor yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp800 miliar.
Nilai tersebut bukan jumlah kecil. Apabila klaim itu terkonfirmasi, keterlambatan pembayaran dapat memberikan tekanan besar terhadap arus kas perusahaan kontraktor, khususnya mereka yang telah mengeluarkan modal untuk menyelesaikan pembangunan.
Para kontraktor kini menghadapi situasi sulit. Di satu sisi, pekerjaan telah dilaksanakan dan sebagian titik bahkan dinyatakan rampung sepenuhnya. Di sisi lain, kewajiban pembayaran kepada pekerja, pemasok, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tetap harus dipenuhi.
Modal yang seharusnya kembali setelah pekerjaan selesai justru tertahan. Akibatnya, kemampuan kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan maupun menjalankan kegiatan usaha lainnya dapat ikut terganggu.
Kontraktor Menunggu Kepastian dari BGN
Hartanto menyebut persoalan pembayaran tersebut telah beberapa kali dibahas bersama pihak BGN. Namun, menurut keterangannya, pembahasan yang telah dilakukan belum memberikan kepastian penyelesaian pembayaran sebagaimana diharapkan para kontraktor.
Karena itu, mereka mendesak BGN agar memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status tagihan, proses verifikasi administrasi, tahapan pencairan, serta kendala yang menyebabkan pembayaran belum terealisasi.
Persoalan ini tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Jika pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak, adendum, dan ketentuan yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan pembayaran, maka hak kontraktor perlu diproses sesuai mekanisme yang telah disepakati.
BGN Perlu Memberikan Penjelasan Terbuka
Persoalan ini juga menjadi ujian terhadap tata kelola pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas pendukung program MBG. Transparansi mengenai progres pekerjaan, status administrasi, verifikasi hasil pembangunan, dan realisasi pembayaran menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan para pelaksana proyek.
Publik tentu perlu mengetahui apakah keterlambatan pembayaran disebabkan oleh persoalan kelengkapan dokumen, proses verifikasi, perbedaan perhitungan pekerjaan, kendala anggaran, atau faktor administratif lainnya.
BGN perlu memberikan penjelasan resmi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi ketidakpastian berkepanjangan. Para kontraktor juga berhak memperoleh kejelasan mengenai posisi tagihan dan langkah penyelesaian yang akan ditempuh.
Pada akhirnya, program yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat harus ditopang oleh tata kelola pelaksanaan yang tertib, transparan, dan memberikan kepastian kepada seluruh pihak yang terlibat.
Jangan sampai pembangunan fasilitas untuk mendukung program pelayanan masyarakat justru meninggalkan persoalan pembayaran bagi pihak yang telah mengerjakan proyeknya. Pekerjaan harus dihargai, administrasi harus diperiksa secara transparan, dan hak pembayaran yang telah memenuhi ketentuan harus diselesaikan.
(Redaksi)
0 Komentar