JAKARTA – Perselingkuhan merupakan persoalan rumah tangga yang tidak hanya berdampak terhadap hubungan suami istri, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua bentuk perselingkuhan secara otomatis dapat diproses sebagai tindak pidana.
Sejak 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku. Di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur tindak pidana perzinaan melalui Pasal 411 serta hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan atau kohabitasi melalui Pasal 412.
Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan hukum yang perlu dipahami masyarakat, terutama ketika persoalan perselingkuhan berkembang menjadi konflik rumah tangga dan menimbulkan keinginan untuk menempuh jalur hukum.
Meski demikian, terdapat batasan yang harus diperhatikan. Hukum pidana tidak serta-merta menjadikan setiap komunikasi mesra, pertemuan diam-diam, atau kedekatan seseorang dengan pihak lain sebagai tindak pidana perzinaan.
PASAL 411 KUHP: PERZINAAN DIANCAM PIDANA PENJARA PALING LAMA SATU TAHUN
Pasal 411 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur:
"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."
Ketentuan tersebut mengatur perbuatan persetubuhan dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya. Dengan demikian, apabila seorang suami melakukan persetubuhan dengan perempuan lain, atau seorang istri melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain, perbuatan tersebut dapat masuk dalam ruang lingkup Pasal 411 apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.
Pihak ketiga yang terlibat juga dapat termasuk dalam cakupan ketentuan tersebut. Namun, penerapan pasalnya tetap harus memperhatikan status perkawinan para pihak, unsur perbuatan, alat bukti, dan mekanisme pengaduan yang ditentukan undang-undang.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II.
BUKAN DELIK UMUM, MELAINKAN DELIK ADUAN
Salah satu hal paling penting dalam Pasal 411 adalah ketentuan bahwa tindak pidana perzinaan tidak dapat dituntut tanpa adanya pengaduan dari pihak yang secara khusus berhak mengadu.
Pasal 411 ayat (2) menentukan pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu:
- Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
- Orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
Artinya, apabila seseorang mengetahui adanya dugaan perselingkuhan, bukan berarti orang tersebut otomatis memiliki kewenangan untuk mengadukan tindak pidana perzinaan atas nama dirinya sendiri.
Saudara, tetangga, teman, maupun organisasi masyarakat tidak dapat menggantikan pihak yang secara tegas ditentukan dalam Pasal 411 ayat (2).
Ketentuan ini merupakan pembatasan hukum agar penanganan perkara tidak dilakukan secara sembarangan dan tidak membuka ruang bagi pihak lain untuk mencampuri urusan pribadi tanpa dasar kewenangan.
Pasal 411 ayat (4) juga mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara laporan informasi mengenai suatu peristiwa dengan pengaduan yang secara hukum menjadi dasar penuntutan tindak pidana perzinaan.
CHAT MESRA, BERCIUMAN, DAN BERTEMU DIAM-DIAM TIDAK OTOMATIS MENJADI PERZINAAN
Persoalan lain yang sering menimbulkan kesalahpahaman adalah anggapan bahwa setiap bentuk kedekatan atau hubungan terlarang otomatis dapat dijerat Pasal 411 KUHP.
Padahal, pasal tersebut secara khusus menggunakan unsur persetubuhan. Karena itu, bentuk perilaku berikut perlu dibedakan:
- Chat WhatsApp mesra: tidak otomatis memenuhi unsur perzinaan Pasal 411.
- Sering bertemu secara diam-diam: tidak otomatis menjadi tindak pidana perzinaan.
- Berciuman atau bermesraan: tidak dengan sendirinya memenuhi unsur persetubuhan dalam Pasal 411.
- Menginap bersama: tidak otomatis membuktikan terjadinya perzinaan.
- Melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya: dapat dijerat Pasal 411 apabila unsur dan syarat pengaduannya terpenuhi.
- Hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan: dapat berkaitan dengan Pasal 412 KUHP.
Perlu ditegaskan bahwa tidak terpenuhinya unsur Pasal 411 bukan berarti setiap tindakan lain otomatis bebas dari konsekuensi hukum. Perbuatan tertentu tetap harus dinilai berdasarkan unsur tindak pidana lain yang relevan apabila memang terdapat dugaan pelanggaran.
PASAL 412 KUHP: HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN
Selain perzinaan, KUHP Nasional juga mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan atau yang dikenal sebagai kohabitasi.
Pasal 412 ayat (1) menyatakan:
"Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."
Ancaman pidananya adalah penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II.
Ketentuan ini juga merupakan delik aduan. Berdasarkan Pasal 412 ayat (2), pengaduan dapat diajukan oleh:
- Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
- Orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
Dengan demikian, keberadaan seseorang yang sekadar bertamu, menginap, atau sering berada di rumah orang lain tidak otomatis memenuhi unsur kohabitasi. Harus ada penilaian terhadap keadaan dan unsur hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan.
PERSELINGKUHAN JUGA DAPAT MENJADI BAGIAN DARI ALASAN PERCERAIAN
Di luar persoalan pidana, perselingkuhan juga dapat memiliki konsekuensi dalam perkara hukum keluarga, khususnya perceraian.
Dalam ketentuan perkawinan, perceraian dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan.
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur sejumlah alasan perceraian. Salah satunya adalah apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.
Bagi pasangan Muslim, ketentuan mengenai alasan perceraian juga diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
Oleh karena itu, perselingkuhan dapat menjadi bagian dari rangkaian fakta yang dipertimbangkan dalam perkara perceraian, terutama apabila telah menimbulkan perselisihan berkepanjangan dan keretakan rumah tangga.
Namun, perlu dipahami bahwa proses perceraian dan proses pidana merupakan dua jalur hukum yang berbeda. Gugatan perceraian tidak otomatis membuktikan seseorang bersalah melakukan tindak pidana perzinaan. Sebaliknya, pengaduan pidana juga tidak otomatis mengakhiri ikatan perkawinan.
BUKTI HARUS DINILAI, BUKAN SEKADAR BERDASARKAN DUGAAN
Dalam menempuh langkah hukum, keberadaan bukti menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Chat WhatsApp, foto, rekaman CCTV, video, keterangan saksi, maupun pengakuan dapat memiliki relevansi dalam proses pembuktian. Namun, keberadaan bukti tersebut harus dinilai berdasarkan keaslian, konteks, cara memperolehnya, serta kaitannya dengan unsur tindak pidana yang dituduhkan.
Chat mesra, misalnya, dapat menunjukkan adanya komunikasi tertentu, tetapi tidak otomatis membuktikan terjadinya persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411.
Demikian pula foto atau rekaman seseorang bersama pihak lain tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa tindak pidana telah terjadi.
Masyarakat juga perlu menghindari tindakan menyebarluaskan foto, video, percakapan pribadi, atau identitas pihak yang diduga terlibat tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan privasi.
JANGAN SALAH MEMAHAMI KUHP BARU
Berlakunya KUHP Nasional memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai perzinaan dan kohabitasi. Akan tetapi, ketentuan tersebut bukanlah dasar untuk melakukan penghakiman terhadap seseorang hanya berdasarkan rumor, dugaan, atau informasi yang belum terverifikasi.
Penegakan hukum tetap harus berjalan berdasarkan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, kewenangan pihak pengadu, serta prosedur hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, masyarakat perlu memahami bahwa perselingkuhan memiliki dimensi yang berbeda-beda. Ada persoalan moral dan rumah tangga, ada persoalan hukum keluarga, dan ada pula perbuatan tertentu yang dapat masuk ke ranah pidana.
Karena itu, sebelum mengambil langkah hukum, pihak yang merasa dirugikan perlu memastikan status perkawinan, bentuk perbuatan yang terjadi, bukti yang tersedia, serta ketentuan hukum yang benar-benar relevan.
Media Fakta Investigasi News mengingatkan bahwa hukum tidak boleh digunakan untuk menghakimi seseorang berdasarkan prasangka. Namun, apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, proses hukum harus tetap dapat ditempuh melalui mekanisme yang telah ditentukan undang-undang.
0 Komentar