KETAPANG, KALBAR — Penanganan dugaan penyimpangan Dana Desa Batu Sedau, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, untuk Tahun Anggaran 2015–2018 dan 2020 kembali menjadi sorotan. Perkara yang masih menunggu hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat itu dinilai membutuhkan penjelasan lebih terbuka mengenai perkembangan penyidikannya.
Atas kondisi tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalimantan Barat didesak melakukan evaluasi terhadap profesionalitas dan kepatuhan prosedural penyidik Polres Ketapang yang menangani perkara tersebut.
Sorotan ini bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum ataupun memaksakan penetapan tersangka tanpa dasar bukti. Namun, ketika penanganan perkara yang berkaitan dengan penggunaan uang negara belum menunjukkan kejelasan perkembangan kepada publik, transparansi mengenai tahapan penyidikan menjadi hal yang patut dipertanyakan.
Berdasarkan dokumen yang diterima, Polres Ketapang melalui surat tertanggal 1 September 2026 yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang menerangkan bahwa penyidikan perkara dugaan penyimpangan Dana Desa Batu Sedau masih berlangsung. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penyidik masih menunggu hasil audit PKKN dari BPKP Kalimantan Barat sebelum melaksanakan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Nama Saidi S.M., yang disebut sebagai mantan bendahara atau kepala urusan keuangan Desa Batu Sedau, turut tercantum dalam dokumen tersebut. Meski demikian, pencantuman nama dalam surat keterangan itu tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Penentuan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum yang sah.
Menunggu Audit, Publik Memerlukan Kejelasan Proses
Menunggu hasil audit PKKN merupakan bagian yang dapat berkaitan dengan kebutuhan pembuktian dalam perkara dugaan korupsi. Namun, publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai tahapan penyidikan lain yang telah dan sedang dilakukan.
Sejumlah pertanyaan layak dijawab melalui keterangan resmi penyidik. Sejauh mana pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa telah dilakukan? Apakah realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran pada tahun-tahun yang dipersoalkan sudah ditelusuri? Bagaimana pemeriksaan terhadap saksi, pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, serta dokumen transaksi? Dan bagaimana koordinasi penyidik dengan BPKP terkait proses audit tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tuduhan bahwa penyidik telah melakukan pelanggaran. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari kontrol publik agar proses penegakan hukum berjalan terukur, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perkara yang menyangkut Dana Desa tidak semestinya dibiarkan menjadi tanda tanya tanpa penjelasan perkembangan yang memadai. Uang negara yang dialokasikan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat harus dipastikan penggunaannya sesuai ketentuan. Apabila ditemukan penyimpangan, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, hasil pemeriksaan juga perlu dijelaskan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Pemeriksaan Dokumen dan Realisasi Anggaran Harus Menyeluruh
Dalam menelusuri dugaan penyimpangan Dana Desa Batu Sedau, pemeriksaan tidak cukup hanya berfokus pada satu dokumen atau keterangan pihak tertentu. Penyidik perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban.
Dokumen yang relevan antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, buku kas, bukti transaksi, dokumen pengadaan, laporan pelaksanaan kegiatan, serta hasil pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan.
Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi, kekurangan volume pekerjaan, kegiatan yang tidak sesuai laporan, penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau bentuk penyimpangan lainnya.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, setiap temuan harus diuji dengan alat bukti yang sah dan dikaitkan dengan peran masing-masing pihak. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah hanya berdasarkan jabatan, kedudukan, ataupun penyebutan namanya dalam dokumen.
Propam Diminta Evaluasi Profesionalitas Penyidik
Desakan kepada Propam Polda Kalbar diarahkan pada pemeriksaan aspek profesionalitas dan kepatuhan prosedural dalam penanganan perkara. Evaluasi dapat mencakup kronologi penyidikan, kelengkapan administrasi, pelaksanaan pemeriksaan saksi, pengelolaan barang bukti, koordinasi dengan BPKP, serta tindak lanjut terhadap setiap perkembangan yang telah diperoleh penyidik.
Propam juga diharapkan memastikan apakah pelaksanaan tugas penyidik telah sesuai dengan aturan internal kepolisian dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Jika evaluasi menemukan kekurangan administrasi atau prosedur, perbaikan perlu dilakukan sesuai mekanisme. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin atau kode etik, penanganannya harus diproses melalui mekanisme yang berlaku. Namun, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil evaluasi juga dapat menjadi penjelasan bagi publik.
Pengawasan internal bukan bentuk tekanan terhadap penyidik, melainkan bagian dari mekanisme untuk menjaga profesionalitas institusi kepolisian. Terlebih, perkara yang menyangkut dugaan penyimpangan keuangan negara membutuhkan penanganan yang cermat, objektif, dan tidak menimbulkan keraguan terhadap proses penegakan hukum.
Polres Ketapang dan BPKP Diharapkan Berikan Penjelasan
Di sisi lain, Polres Ketapang diharapkan menyampaikan perkembangan resmi mengenai status penyidikan, tahapan yang telah dilakukan, serta posisi permintaan atau proses audit PKKN di BPKP Kalimantan Barat.
BPKP Kalimantan Barat juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan audit sesuai kewenangan dan batas informasi yang dapat disampaikan kepada publik.
Keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa perkara masih menunggu hasil audit, tetapi juga memahami tahapan yang sedang berjalan dan alasan hukum yang mendasari langkah penyidik.
Dari sisi hukum, dugaan penyimpangan Dana Desa dapat diuji berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara.
Sementara itu, Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Penerapan pasal-pasal tersebut tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan, alat bukti, dan terpenuhinya unsur tindak pidana.
Kepastian Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Penantian
Persoalan utama dalam penanganan perkara ini bukan sekadar berapa lama penyidikan berlangsung, melainkan bagaimana setiap tahapan dilakukan dan apa tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik membutuhkan kepastian bahwa dugaan penyimpangan Dana Desa Batu Sedau ditangani secara serius, tanpa tebang pilih, dan tanpa mengabaikan hak-hak setiap pihak yang diperiksa. Penegakan hukum juga harus menghindari kesan bahwa perkara berjalan tanpa arah atau hanya menunggu tanpa penjelasan yang memadai.
Desakan evaluasi terhadap penyidik Polres Ketapang melalui Propam Polda Kalbar diharapkan menjadi dorongan agar penanganan perkara semakin transparan dan profesional. Apabila seluruh prosedur telah dijalankan, penjelasan resmi akan membantu menjawab keraguan masyarakat. Namun, apabila terdapat kekurangan, evaluasi harus diikuti langkah perbaikan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini disusun, informasi yang tersedia belum memuat keterangan terbaru dari Polres Ketapang maupun BPKP Kalimantan Barat mengenai perkembangan audit dan penyidikan. Redaksi membuka ruang bagi Polres Ketapang, Propam Polda Kalbar, BPKP Kalimantan Barat, serta pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan bahwa perkara masih berjalan, melainkan kejelasan proses, ketegasan tindak lanjut, dan kepastian hukum. Dugaan penyimpangan uang negara harus ditangani sampai memperoleh kejelasan berdasarkan hukum dan bukti, sementara profesionalitas aparat yang menanganinya juga harus terbuka terhadap pengawasan.
Fredy Legito
0 Komentar