SINTANG, KALIMANTAN BARAT — Meninggalnya seorang pasien dalam kondisi kritis di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Ade M. Djoen Sintang memicu duka sekaligus kemarahan pihak keluarga. Persoalan ini menjadi sorotan setelah muncul dugaan pelayanan sempat tersendat akibat permintaan KTP asli oleh pihak rumah sakit ketika pasien membutuhkan penanganan medis.
Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Komisi C, Ardi, turun langsung melakukan mediasi antara keluarga pasien dan manajemen rumah sakit. Ia juga meminta pihak RSUD melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan hasil resmi dalam waktu satu minggu.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan Ardi, pasien datang ke UGD dalam kondisi kritis dan diantar menggunakan kursi roda oleh perawat. Namun, menurut keterangan yang diterimanya, proses pelayanan diduga terkendala persoalan administrasi berupa permintaan KTP asli.
Pihak keluarga disebut telah membawa fotokopi KTP, tetapi masih diminta menunjukkan dokumen aslinya. Akibatnya, sang istri dikabarkan harus pulang ke rumah untuk mengambil KTP tersebut.
Dalam rentang waktu ketika sang istri meninggalkan rumah sakit, pasien dinyatakan meninggal dunia di ruang UGD. Peristiwa itu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terutama karena sang istri tidak sempat mendampingi suaminya pada saat-saat terakhir.
Ardi menyampaikan bahwa istri pasien mengalami syok berat hingga beberapa kali pingsan setelah mengetahui suaminya meninggal dunia.
"Budaya kita, melepas kepergian suami itu hal yang sakral. Istrinya tidak terima karena tidak sempat mendampingi," tegas Ardi.
Keluarga Meminta Penjelasan, Situasi di UGD Sempat Memanas
Peristiwa tersebut memicu berkumpulnya keluarga dan sejumlah warga di sekitar pintu masuk UGD. Suasana sempat tegang, diwarnai adu argumen dan saling menyampaikan keberatan. Sejumlah warga juga terlihat merekam situasi di lokasi.
Di tengah kondisi tersebut, Ardi berupaya menjadi penengah dan menenangkan pihak-pihak yang terlibat agar persoalan dapat diselesaikan melalui dialog.
Mediasi kemudian dilakukan antara keluarga pasien dan manajemen RSUD Ade M. Djoen Sintang.
Dalam pertemuan itu, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa mereka telah memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV sekitar pukul 20.00 WIB. Berdasarkan penjelasan manajemen sebagaimana disampaikan dalam mediasi, tindakan medis disebut telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Pihak rumah sakit juga menyebut pasien meninggal dunia akibat serangan jantung.
Namun, perbedaan penjelasan mengenai kronologi pelayanan dan dugaan hambatan administrasi tersebut masih perlu ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan harus menjawab apakah permintaan dokumen administrasi benar-benar memengaruhi proses penanganan medis, bagaimana kondisi pasien saat tiba, serta tindakan apa saja yang dilakukan tenaga medis sejak pasien masuk UGD hingga dinyatakan meninggal dunia.
DPRD Beri Waktu Satu Minggu untuk Investigasi
Ardi menegaskan, persoalan ini tidak boleh berhenti pada mediasi atau pernyataan bahwa pelayanan telah berjalan sesuai SOP. Menurutnya, manajemen rumah sakit perlu melakukan pemeriksaan internal secara objektif dan menyampaikan hasilnya secara resmi kepada keluarga serta DPRD.
Ia memberikan waktu satu minggu kepada pihak RSUD Ade M. Djoen untuk melakukan investigasi menyeluruh.
Investigasi tersebut diharapkan mencakup kronologi kedatangan pasien, proses penerimaan dan triase, waktu dimulainya tindakan medis, komunikasi antara petugas dan keluarga, permintaan dokumen identitas, rekam medis, serta rekaman CCTV pada waktu kejadian.
Hal penting lainnya adalah memastikan apakah dalam kondisi pasien yang membutuhkan pertolongan segera, urusan administrasi telah ditempatkan sesuai ketentuan dan tidak menghambat tindakan medis yang diperlukan.
Keluarga berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai peristiwa tersebut. Di sisi lain, tenaga medis dan manajemen rumah sakit juga berhak memberikan klarifikasi berdasarkan rekam medis, dokumen pelayanan, dan hasil pemeriksaan internal.
Administrasi dan Keselamatan Pasien Harus Berjalan Seimbang
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan harus mengutamakan keselamatan pasien, terutama dalam situasi gawat darurat. Prosedur administrasi memang diperlukan, tetapi penerapannya harus memperhatikan kondisi pasien dan ketentuan pelayanan kegawatdaruratan.
Karena itu, hasil investigasi diharapkan tidak hanya menjawab penyebab kematian pasien berdasarkan pemeriksaan medis, tetapi juga menjelaskan apakah terdapat hambatan dalam alur pelayanan sejak pasien tiba di UGD.
Apabila ditemukan kekeliruan dalam prosedur atau pelayanan, manajemen perlu mengambil langkah perbaikan dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik kini menunggu hasil investigasi yang dijanjikan dalam waktu satu minggu. DPRD diharapkan mengawal proses tersebut agar keluarga mendapatkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kejadian serupa dapat dicegah.
Satu hal yang harus menjadi perhatian: jangan sampai urusan administrasi menghambat pertolongan yang dibutuhkan pasien dalam keadaan darurat. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama.
(Tim Redaksi)
0 Komentar