Pakar Untan Ingatkan Risiko Pelebaran Imam Bonjol–Adi Sucipto: Macet Bisa Kembali, Drainase Harus Dibenahi
PONTIANAK — Rencana pelebaran koridor Jalan Imam Bonjol hingga Jalan Adi Sucipto yang menghubungkan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dinilai perlu dikaji secara menyeluruh. Penambahan kapasitas jalan memang berpotensi mengurai kemacetan dalam jangka pendek, tetapi belum tentu menjadi solusi permanen apabila tidak diikuti pembenahan sistem transportasi dan tata ruang.
Pandangan tersebut disampaikan Dosen Rekayasa Transportasi sekaligus Koordinator Program Studi Sarjana Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura (Untan), Dr. Ir. Eti Sulandari, S.T., M.T., saat dimintai keterangan pada Sabtu (31/10/2026).
Menurutnya, penambahan lajur akan meningkatkan kapasitas jalan dan menurunkan rasio volume kendaraan terhadap kapasitas jalan atau volume to capacity ratio (V/C ratio). Dampaknya, sejumlah titik kemacetan atau bottleneck berpotensi terurai untuk sementara waktu.
Namun, ia mengingatkan adanya fenomena induced demand atau permintaan terinduksi. Fenomena ini terjadi ketika jalan yang semakin lebar dan lancar justru mendorong masyarakat menggunakan kendaraan pribadi serta menambah frekuensi perjalanan.
“Dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun ke depan, peningkatan eksponensial jumlah kendaraan pribadi ini akan kembali memenuhi dan membebani kapasitas jalan yang baru saja diperlebar tersebut, sehingga kemacetan parah yang awalnya ingin diatasi akan terulang dan terjadi kembali dalam waktu singkat,” jelas Eti.
Pembebasan Lahan dan Drainase Menjadi Tantangan
Eti juga menilai realisasi pelebaran koridor tersebut bukan pekerjaan sederhana. Sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Jalan Adi Sucipto terdapat permukiman padat, pertokoan, rumah toko (ruko), fasilitas pendidikan, perguruan tinggi, hingga perkantoran.
Jarak bangunan yang relatif dekat dengan badan jalan berpotensi membuat pembebasan lahan membutuhkan anggaran besar. Selain itu, karena koridor tersebut melintasi dua wilayah administratif, yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, diperlukan koordinasi lintas pemerintah dalam hal pembebasan lahan, penyesuaian tata ruang, serta penganggaran.
Aspek drainase juga menjadi perhatian penting. Karakteristik wilayah Pontianak dan Kubu Raya yang didominasi dataran rendah membuat pembangunan jalan perlu terintegrasi dengan sistem pengelolaan air perkotaan.
“Pelebaran jalan tanpa disertai penataan ulang sistem drainase perkotaan yang holistik dan terintegrasi justru hanya akan memindahkan masalah kemacetan menjadi masalah genangan air atau banjir saat musim hujan tiba,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa bertambahnya permukaan jalan yang tertutup aspal dan beton dapat mengurangi area resapan air. Penyempitan dimensi parit juga perlu diantisipasi agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan sekitar.
Dorong Transportasi Publik dan Manajemen Lalu Lintas
Sebagai alternatif, Eti mendorong pemerintah menerapkan Transportation Demand Management (TDM) atau manajemen permintaan transportasi. Pendekatan ini bertujuan mengelola kebutuhan perjalanan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Salah satu langkah yang disarankan adalah pengembangan transportasi massal perkotaan yang terintegrasi, khususnya untuk menghubungkan kawasan kampus, permukiman padat di Kubu Raya, dan pusat Kota Pontianak.
“Pemerintah perlu mengembangkan koridor bus perkotaan yang menghubungkan titik-titik aglomerasi, seperti kawasan kampus, permukiman padat di Kubu Raya, hingga pusat Kota Pontianak. Jika transportasi publik nyaman dan tepat waktu, beban kendaraan pribadi di koridor ini akan berkurang secara signifikan,” sarannya.
Selain itu, manajemen akses jalan perlu diperbaiki melalui evaluasi titik putar balik kendaraan (U-turn) dan persimpangan tidak resmi. Penataan tersebut diperlukan untuk mengurangi titik konflik pergerakan kendaraan yang dapat menyebabkan perlambatan arus, kemacetan, hingga kecelakaan.
Eti juga menyarankan penerapan Adaptive Traffic Control System (ATCS), yakni sistem pengaturan lampu lalu lintas yang dapat menyesuaikan durasi berdasarkan kondisi arus kendaraan melalui sensor. Dengan demikian, pengaturan lalu lintas diharapkan lebih responsif terhadap panjang antrean kendaraan secara waktu nyata.
Jalan Alternatif dan Pengaturan Kendaraan Berat
Upaya lain yang dinilai perlu dipertimbangkan adalah pembangunan maupun optimalisasi jalan paralel dan jalan kolektor alternatif. Keberadaan jalur tersebut diharapkan dapat membagi beban lalu lintas sehingga kendaraan dari Kubu Raya menuju Pontianak maupun sebaliknya memiliki pilihan rute lain.
“Pemerintah harus membuka atau memfungsikan jalan kolektor alternatif sebagai pengurai beban lalu lintas utama. Dengan demikian, kendaraan dari arah Kubu Raya menuju Pontianak atau sebaliknya memiliki pilihan rute lain tanpa harus menumpuk di koridor Jalan Imam Bonjol dan Adi Sucipto,” ungkapnya.
Eti juga menyarankan pengaturan jam operasional kendaraan berat dan angkutan logistik agar tidak melintasi koridor utama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Penerapan tarif parkir disinsentif di kawasan strategis dan pusat keramaian juga dapat dipertimbangkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.
“Langkah efektif lainnya adalah pengaturan jam operasional kendaraan berat atau angkutan logistik pada jam-jam sibuk di pagi dan sore hari. Selain itu, penerapan tarif parkir disinsentif atau tarif yang lebih tinggi di titik-titik keramaian sepanjang koridor utama sangat diperlukan untuk mengurangi minat masyarakat menggunakan kendaraan pribadi,” pungkasnya.
Pembangunan Perlu Berorientasi Jangka Panjang
Analisis tersebut menempatkan pelebaran jalan sebagai salah satu pilihan penanganan kemacetan, tetapi bukan satu-satunya solusi. Keberhasilannya perlu didukung perencanaan transportasi publik, pengendalian kendaraan pribadi, pembenahan drainase, penataan akses, serta koordinasi antardaerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bersama pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, diharapkan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut sebelum merealisasikan rencana pelebaran koridor.
Dengan perencanaan yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya memperlancar kendaraan untuk sementara, tetapi juga menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dan menjaga kondisi lingkungan dalam jangka panjang.
Dr. Ir. Eti Sulandari, S.T., M.T. merupakan akademisi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dengan bidang keahlian teknik sipil dan rekayasa transportasi. Ia tercatat memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan aktif dalam kajian yang berkaitan dengan perkerasan jalan serta infrastruktur transportasi.
Fredy Legito
0 Komentar