Ombudsman Sentil Pemda soal Desakan Bencana Nasional: Jangan Sampai Penetapan Status Jadi Alasan Menghindari Beban Anggaran
Rabu, 4 November 2026 | 15.18 WIB
JAKARTA — Tuntutan sejumlah daerah agar musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga gempa bumi ditetapkan sebagai Bencana Nasional akhirnya memantik reaksi dari Ombudsman Republik Indonesia (RI). Lembaga pengawas pelayanan publik tersebut menyoroti persoalan di balik desakan itu, khususnya terkait kesiapan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengalokasikan anggaran dan menjalankan tanggung jawab penanganan bencana.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menilai desakan penetapan status Bencana Nasional berpotensi menjadi jalan bagi pemerintah daerah untuk mengalihkan beban penanganan sekaligus pembiayaan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara serius karena penanganan bencana tidak semestinya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ketika daerah menghadapi situasi darurat.
Kritik tersebut disampaikan Robert dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Ia mengungkapkan bahwa selama ini penanggulangan bencana dinilai belum menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Akibatnya, ketika bencana terjadi, sejumlah Pemda kerap tidak siap memberikan respons pada hari-hari pertama karena masih harus mencari dan mengalihkan sisa anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
“Jadi buat saya di satu sisi mungkin seruan itu masuk akal, tapi sisi lain sesungguhnya Pemda itu seperti mencari jalan lain agar tidak terbebani dengan berbagai alokasi secara anggaran maupun kepengurusan kebencanaan ketika bencana terjadi,” ucap Robert.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam kesiapan pemerintah daerah menghadapi bencana. Penetapan status Bencana Nasional memang dapat menjadi bagian dari mekanisme penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, menurut kritik yang disampaikan Ombudsman, status tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan bagi Pemda untuk mengabaikan kewajiban menyiapkan anggaran, sumber daya, serta perangkat penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.
Tak hanya menyoroti persoalan anggaran daerah yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan penanggulangan bencana, Ombudsman juga mengungkap persoalan kelembagaan yang dinilai masih bermasalah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sejumlah daerah disebut kerap ditempatkan sebagai instansi yang kurang mendapat perhatian, bahkan posisi kepala BPBD tidak jarang dirangkap oleh pejabat yang juga menduduki jabatan lain.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena BPBD semestinya memiliki kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta kewenangan operasional yang memadai untuk menjalankan tugas penanggulangan bencana. Apabila lembaga yang menjadi garda terdepan penanganan bencana tidak mendapatkan dukungan dan perhatian yang cukup, kesiapan daerah dalam menghadapi keadaan darurat tentu patut dievaluasi.
“Bencana mengungkapkan bahwa kapasitas sesungguhnya memang rusak di Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Menyikapi persoalan tersebut, Robert mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak tinggal diam. Ia meminta Kemendagri lebih serius melakukan evaluasi terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk memastikan bahwa alokasi penanggulangan bencana benar-benar menjadi salah satu kebutuhan prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, evaluasi anggaran perlu dilakukan agar pemerintah daerah tidak hanya mencantumkan program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan, tetapi juga memastikan tersedianya dukungan anggaran yang dapat digunakan ketika keadaan darurat terjadi.
“Nah kita minta Kementerian Dalam Negeri juga untuk lebih serius lagi dalam me-review anggaran untuk melihat beberapa alokasi prioritas termasuk bencana itu,” tegasnya.
Sorotan Ombudsman ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penanggulangan bencana membutuhkan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penetapan status Bencana Nasional perlu didasarkan pada mekanisme dan kriteria yang berlaku, sementara Pemda tetap memiliki kewajiban memperkuat kesiapsiagaan, mengalokasikan anggaran, serta memastikan BPBD dapat bekerja secara optimal.
Publik pun perlu mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai kesiapan anggaran dan kapasitas kelembagaan daerah dalam menghadapi bencana. Jangan sampai setiap kali terjadi bencana, persoalan yang muncul justru berulang: keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, serta ketidaksiapan perangkat daerah dalam memberikan penanganan awal kepada masyarakat terdampak.
Fredy Legito
0 Komentar