Ngeri! Alat Sadap Listyo Sigit Cs Diduga Lebih Canggih dari TNI, Eks Kepala BAIS Sebut: “Ini Sudah Makar!”
JAKARTA — Dugaan skandal penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama besar di lingkungan kepolisian kembali menjadi sorotan. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman Ponto, melontarkan analisis tajam mengenai kemampuan perangkat penyadapan yang diduga dioperasikan dalam perkara tersebut. Menurutnya, alat sadap yang menjadi perhatian publik itu memiliki kemampuan lebih canggih, atau setidaknya setara, dengan perangkat spionase milik TNI.
Kecurigaan Soleman bukan tanpa alasan. Kemampuan perangkat yang disebut sangat mobile, bahkan dapat dioperasikan secara rahasia dari rumah tersangka, menjadi salah satu hal yang menurutnya patut mendapat perhatian serius. Teknologi semacam itu dinilai memiliki kemampuan operasional yang tidak bisa dipandang sebelah mata, terlebih apabila digunakan tanpa prosedur dan kewenangan yang sah.
“Iya, lebih canggih dari milik TNI, atau minimal setara,” kata Soleman secara eksklusif kepada Afu.id di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Ia kemudian mengingat kembali pengalamannya ketika pembahasan mengenai penyadapan oleh Polri dilakukan. Saat itu, Soleman mengaku telah memberikan peringatan agar kepolisian tidak dipersenjatai dengan perangkat penyadapan berkemampuan setingkat teknologi militer.
“Saya sudah ingatkan dulu saat pembuatan UU penyadapan Polri. Kata saya, Polri tidak perlu punya alat secanggih itu karena hanya untuk menyadap sipil. Sedangkan TNI musuhnya adalah negara lain,” sambungnya.
Teknologi Canggih Diduga Disalahgunakan
Ironisnya, teknologi yang semestinya digunakan untuk mendukung penegakan hukum dan kepentingan penyelidikan justru menjadi sorotan karena dugaan penyalahgunaan kewenangan. Persoalan ini semakin serius setelah Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan pembobolan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) sejak 2025 tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.
Dalam perkara tersebut, sejumlah nama dari berbagai kalangan disebut menjadi target penyadapan. Mulai dari Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, organisasi masyarakat sipil atau LSM, hingga kalangan pengusaha.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas pelanggaran prosedur teknis penyadapan. Penggunaan perangkat pengawasan terhadap individu tanpa dasar kewenangan yang sah berpotensi menyentuh persoalan serius terkait perlindungan privasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta kepastian hukum.
Lebih jauh, para pelaku disebut sempat menghapus berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak digital dan mempersulit penelusuran terhadap aktivitas yang dipersoalkan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana perangkat penyadapan tersebut dapat dioperasikan, siapa yang memiliki akses, siapa yang memberikan kewenangan, serta sejauh mana pengawasan internal dilakukan.
Sindiran tajam pun dilontarkan Soleman untuk menggambarkan perbedaan penggunaan teknologi penyadapan oleh institusi militer dan kepolisian.
“Buktinya TNI punya alat sadap canggih, tetapi tidak dipakai menyadap presiden,” sindirnya.
Soleman Ponto Sebut Dugaan Operasi Penyadapan sebagai Makar
Menyoroti dugaan operasi penyadapan yang disebut menyasar pucuk pimpinan negara, Soleman Ponto memberikan penilaian keras. Ia memandang persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran biasa apabila benar dilakukan secara terorganisasi, tanpa kewenangan, dan dengan sasaran strategis.
Pandangan Soleman itu berbeda dengan pernyataan Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra yang disebut menilai perkara tersebut bukan merupakan makar.
Soleman justru menggunakan istilah yang jauh lebih tegas untuk menggambarkan dugaan aktivitas tersebut.
“Ini sudah aktivitas makar,” tegas Soleman Ponto.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan penilaian Soleman terhadap perkara yang tengah menjadi perhatian publik. Sementara itu, penetapan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana makar tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan harus didasarkan pada ketentuan hukum serta pembuktian yang sah.
Proses Hukum dan Pertanggungjawaban Harus Dibuka
Dalam perkembangan perkara yang diberitakan tersebut, nama Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso turut disebut dalam rangkaian dugaan penyadapan tanpa prosedur. Mereka dikabarkan menghadapi proses hukum dan ancaman pidana berlapis dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara.
Perkara ini menuntut penanganan yang transparan dan menyeluruh. Penegak hukum perlu mengungkap bagaimana sistem LIMS dapat diakses, siapa saja yang terlibat, siapa yang memerintahkan, siapa yang memperoleh hasil penyadapan, serta apakah terdapat upaya penghilangan barang bukti digital.
Publik juga menunggu kejelasan mengenai dasar hukum penggunaan perangkat tersebut, mekanisme pemberian izin penyadapan, dan sistem pengawasan yang seharusnya mencegah penyalahgunaan teknologi oleh pihak yang tidak berwenang.
Sebab, teknologi penyadapan yang berada di tangan aparat penegak hukum semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, bukan menjadi alat untuk mengawasi pihak lain di luar ketentuan yang berlaku.
Jika dugaan penyadapan ilegal tersebut terbukti, persoalannya bukan hanya menyangkut kecanggihan teknologi, melainkan juga menyangkut batas kewenangan, tanggung jawab jabatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Pada akhirnya, perkara ini harus dibuka secara terang. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana sistem tersebut digunakan, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan harus dijawab melalui proses hukum yang objektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Fredy Legito
0 Komentar