PONTIANAK — Sejumlah masyarakat di Kota Pontianak mempertanyakan transparansi pengelolaan dana pajak kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Mereka ingin mengetahui ke mana aliran dana pajak tersebut disalurkan dan digunakan untuk kepentingan apa saja.
Pertanyaan tersebut muncul sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap penggunaan uang pajak yang setiap tahunnya dibayarkan oleh para pemilik kendaraan bermotor.
Salah seorang warga Kota Pontianak yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, masyarakat selama ini rutin memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Namun, menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana pajak tersebut.
"Kami sebagai masyarakat tentu ingin mengetahui pajak kendaraan yang dibayarkan setiap tahun itu digunakan untuk apa saja. Ke mana alokasinya dan sejauh mana manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ungkapnya.
Ia berharap pemerintah maupun instansi terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme penerimaan, pengelolaan, serta alokasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat memahami bahwa pajak yang dibayarkan memiliki kontribusi terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Selain itu, masyarakat juga berharap dana pajak kendaraan dapat memberikan manfaat nyata, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas umum, serta pelayanan kepada masyarakat.
Masyarakat menilai transparansi bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban pemerintah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Oleh karena itu, instansi pemerintah terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan penjelasan yang mudah diakses masyarakat mengenai penggunaan pendapatan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.
Analisis Yuridis Lembaga TINDAK
Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., selaku Koordinator Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK), dalam analisis sosiologisnya mengatakan bahwa sah-sah saja masyarakat memiliki keingintahuan terhadap hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor, termasuk pembangunan yang lebih diarahkan ke sektor mana.
"Keingintahuan masyarakat tentang hasil dari pajak kendaraan bermotor, pembangunannya lebih diarahkan ke mana, merupakan hal yang wajar," kata Yayat.
Menurut Yayat, keingintahuan masyarakat mengenai arah pembangunan yang bersumber dari hasil pajak kendaraan bermotor di Pontianak sejalan dengan prinsip utama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-undang tersebut berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara.
Sudah jelas menurut ketentuan undang-undang bahwa masyarakat memiliki peran dalam memperoleh akses informasi publik. Masyarakat boleh meminta dan mendapatkan informasi kapan saja sepanjang informasi yang dimohonkan bukan termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Keingintahuan masyarakat tentang penggunaan dana pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari hak publik untuk memperoleh informasi. Pemerintah dan instansi terkait harus mampu memberikan penjelasan secara terbuka agar masyarakat mengetahui ke mana pendapatan tersebut dialokasikan dan bagaimana manfaatnya bagi pembangunan," sebut Yayat.
Dengan demikian, keterbukaan informasi mengenai penerimaan dan pemanfaatan pajak kendaraan bermotor diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah, tetapi juga menjadi sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Fredy Legito
0 Komentar