SINTANG, KALIMANTAN BARAT, 1 NOVEMBER 2026 — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Persatuan Nasional Nol Delapan (DPD GPN 08) Provinsi Kalimantan Barat, Linda Susanti, menyampaikan klarifikasi sekaligus membantah sejumlah pemberitaan dan informasi yang belakangan beredar di media sosial terkait pendampingan hukum terhadap tiga tersangka dalam perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit di PT BSL.
Dalam pernyataan tertulisnya, Linda menjelaskan bahwa keterlibatan GPN 08 dalam perkara tersebut berawal dari permohonan bantuan hukum yang disampaikan pihak keluarga salah seorang tersangka, yakni istri dari Atus. Keluarga tersebut disebut datang meminta bantuan agar suaminya memperoleh pendampingan hukum dalam menghadapi proses perkara.
Menurut Linda, atas dasar permohonan tersebut, GPN 08 menerima penunjukan dan kuasa dari ketiga tersangka. Penunjukan itu, sebagaimana disampaikan Linda, dituangkan dalam Surat Kuasa Nomor: 001/DPD-GPN08/VII/2026, tertanggal 30 Agustus 2026.
Ia juga menerangkan bahwa pada saat meminta bantuan, pihak keluarga menyampaikan kondisi ekonomi yang terbatas dan mengaku tidak memiliki kemampuan untuk membayar jasa pengacara.
Atas kondisi tersebut, pihak GPN 08 menyarankan agar keluarga mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah desa. Dokumen tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh pendampingan hukum sesuai ketentuan bantuan hukum yang berlaku.
Bantah Permintaan dan Penerimaan Sejumlah Uang
Menanggapi beredarnya video serta informasi mengenai sejumlah uang yang dikaitkan dengan penanganan perkara tersebut, Linda memberikan bantahan secara tegas.
Ia menyatakan bahwa uang yang disebut-sebut dalam konten media sosial tersebut tidak berkaitan dengan dirinya maupun organisasi GPN 08.
“Saya, atas nama pribadi maupun lembaga, tidak pernah meminta dan tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana yang disebarkan dalam video-video tersebut,” tegas Linda dalam klarifikasinya.
Linda menilai informasi yang beredar perlu dilihat secara utuh dan tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya permintaan ataupun penerimaan uang oleh dirinya maupun lembaga yang dipimpinnya.
Ia meminta masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh informasi, bukti, serta keterangan dari pihak-pihak terkait diperiksa secara objektif.
Tegaskan Tidak Pernah Menjanjikan Kebebasan Tersangka
Selain persoalan uang, Linda juga menanggapi adanya laporan atau tuduhan dari pihak keluarga tersangka yang menyebut GPN 08 melakukan penipuan dan menjanjikan kebebasan bagi para tersangka.
Terhadap tuduhan tersebut, Linda menyatakan bahwa dirinya maupun pihak GPN 08 tidak pernah menjanjikan pembebasan kepada siapa pun.
Menurutnya, pendampingan hukum harus dijalankan berdasarkan profesionalitas dan ketentuan hukum. Karena itu, pihak yang memberikan pendampingan tidak semestinya menjanjikan hasil akhir suatu perkara, sebab proses dan keputusan hukum berada dalam mekanisme serta kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.
“Saya pribadi maupun pihak GPN 08 tidak pernah menjanjikan kebebasan kepada siapa pun. Sesuai prinsip profesionalitas hukum, kami tidak pernah menjanjikan hasil apa pun di muka. Proses hukum berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di Indonesia,” ungkapnya.
Linda menegaskan bahwa tujuan pendampingan hukum adalah membantu pihak yang didampingi memahami serta menjalani proses hukum sesuai hak-haknya, bukan menjamin seseorang terbebas dari pertanggungjawaban hukum.
GPN 08 Pertimbangkan Langkah Hukum
Linda menyatakan pihaknya menyayangkan beredarnya tuduhan yang menurut penilaiannya berpotensi merugikan nama baik pribadi maupun organisasi.
Atas hal tersebut, ia menyampaikan bahwa GPN 08 akan mempertimbangkan langkah hukum, termasuk membuat laporan terhadap pihak yang dinilai menyebarkan informasi yang tidak benar.
Dalam pernyataannya, Linda turut merujuk sejumlah ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan penyebaran informasi melalui media elektronik. Namun, penerapan pasal-pasal tersebut tetap harus didasarkan pada unsur perbuatan, alat bukti, konteks penyampaian informasi, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pihak yang merasa dirugikan juga perlu menempuh mekanisme hukum yang tepat agar persoalan dapat diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang.
Masyarakat Diminta Menunggu Kejelasan Fakta
Di akhir klarifikasinya, Linda mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh video maupun informasi yang beredar di media sosial sebelum mengetahui duduk persoalan secara menyeluruh.
Ia berharap klarifikasi tersebut dapat menjadi penjelasan atas posisi dan sikap GPN 08 dalam perkara pendampingan hukum terhadap ketiga tersangka.
Menurut Linda, setiap proses pendampingan yang dilakukan organisasi harus berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum.
Meski demikian, untuk memperoleh gambaran yang benar-benar utuh, keterangan dari pihak keluarga tersangka, pihak yang menyampaikan tuduhan, serta dokumen penunjukan dan pelaksanaan pendampingan hukum tetap perlu diperiksa secara berimbang.
Dengan demikian, polemik yang berkembang tidak hanya berhenti pada saling bantah di ruang publik, tetapi dapat dijelaskan melalui bukti dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Klarifikasi ini disampaikan Linda Susanti selaku Ketua DPD GPN 08 Provinsi Kalimantan Barat untuk menjelaskan kronologi serta membantah tuduhan yang dikaitkan dengan dirinya dan organisasi.
Sumber: DPD GPN 08 || TIM REDAKSI
0 Komentar