KETAPANG, KALIMANTAN BARAT — Penanganan dugaan penyimpangan Dana Desa Batu Sedau, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, untuk Tahun Anggaran 2015–2018 dan 2020 kembali menjadi sorotan. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada dugaan penyimpangan keuangan desa yang perlu diungkap, tetapi juga pada perkembangan penyidikan Polres Ketapang yang berdasarkan surat keterangan kepolisian masih menunggu hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Provinsi Kalimantan Barat.
Surat keterangan Polres Ketapang tertanggal 1 September 2026 yang ditujukan kepada Kepala Lapas Kelas IIB Ketapang menyebut nama Saidi, S.M., mantan Bendahara/Kaur Keuangan Desa Batu Sedau, dalam kaitannya dengan perkara tersebut.
Dalam surat itu diterangkan bahwa proses penyidikan masih berlangsung. Penyidik disebut masih menunggu hasil audit PKKN sebelum melaksanakan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka apabila seluruh persyaratan hukum dan alat bukti telah terpenuhi.
Keterangan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai perkembangan dan efektivitas penanganan perkara. Mengapa perkara yang mencakup beberapa tahun anggaran tersebut belum memperoleh kejelasan mengenai tahapan lanjutan? Apakah seluruh dokumen pertanggungjawaban, realisasi kegiatan, aliran dana, serta keterangan pihak-pihak terkait telah diperiksa secara menyeluruh? Bagaimana tindak lanjut penyidik apabila proses audit mengalami keterlambatan?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tuduhan bahwa penyidik telah melakukan pelanggaran. Namun, perkembangan perkara patut mendapat penjelasan dan evaluasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan maupun dugaan adanya kekeliruan prosedur atau ketidakefektifan penanganan.
Penyidikan Tidak Cukup Hanya Menunggu Hasil Audit
Dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, audit kerugian keuangan negara merupakan salah satu instrumen penting untuk memperjelas ada atau tidaknya kerugian negara. Namun, proses penyidikan juga mencakup berbagai tindakan lain yang diperlukan untuk membuat terang dugaan tindak pidana.
Pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, penelusuran transaksi keuangan, pengamanan dokumen, serta pendalaman tanggung jawab setiap pihak merupakan bagian penting dalam proses tersebut.
Karena itu, perlu dijelaskan apakah seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa pada periode anggaran yang dipersoalkan telah diuji secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut antara lain meliputi APBDes, laporan realisasi anggaran, buku kas, bukti pembayaran, dokumen pengadaan, serta kondisi pekerjaan fisik maupun nonfisik di lapangan.
Pemeriksaan juga perlu membandingkan besaran anggaran dengan realisasi kegiatan untuk memastikan apakah terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan, kekurangan volume pekerjaan, penyalahgunaan kewenangan, atau bentuk penyimpangan lainnya.
Hasil pemeriksaan yang menyeluruh diperlukan agar setiap kesimpulan hukum didasarkan pada fakta dan alat bukti, bukan sekadar dugaan atau asumsi.
Ketentuan Hukum Harus Didasarkan pada Pembuktian
Secara hukum, apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta mengakibatkan kerugian keuangan negara, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat menjadi salah satu ketentuan yang diuji.
Menunggu Audit PKKN, Penanganan Dana Desa Batu Sedau di Polres Ketapang Jadi Sorotan
Sementara itu, Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
Namun, penerapan kedua pasal tersebut harus didasarkan pada pembuktian seluruh unsur tindak pidana. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena pernah menduduki jabatan bendahara, kaur keuangan, ataupun kepala desa. Harus ada pembuktian mengenai perbuatan, kesalahan, hubungan dengan kerugian negara, serta unsur-unsur hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, proses penyidikan harus dilakukan secara cermat, profesional, dan objektif agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesimpulan yang prematur.
Propam Polda Kalbar Diminta Lakukan Evaluasi
Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemungkinan adanya kekurangan prosedural apabila dalam proses penanganan perkara ditemukan tindakan penyidik yang tidak sesuai ketentuan hukum acara pidana, pengabaian alat bukti yang relevan, atau tidak ditindaklanjutinya perkembangan perkara sebagaimana mestinya.
Atas dasar itu, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalimantan Barat didesak melakukan evaluasi terhadap profesionalitas dan kepatuhan prosedural personel Polres Ketapang yang menangani perkara dugaan penyimpangan Dana Desa Batu Sedau.
Perkara Dana Desa Batu Sedau Belum Jelas, Propam Polda Kalbar Diminta Periksa Profesionalitas Penyidik
Evaluasi tersebut diharapkan mencakup kronologi penanganan perkara, administrasi penyidikan, langkah pemeriksaan saksi, pengelolaan barang bukti, koordinasi dengan BPKP terkait audit PKKN, serta alasan belum adanya keputusan lanjutan yang dapat dijelaskan kepada publik.
Permintaan evaluasi ini bukan untuk mengintervensi substansi penyidikan ataupun mendesak penetapan tersangka tanpa bukti. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara berjalan sesuai hukum, standar profesionalitas, dan prinsip akuntabilitas.
Apabila ditemukan kekurangan dalam proses penyidikan, hal itu perlu diperbaiki. Jika ditemukan dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik oleh personel, penanganannya harus dilakukan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Polres Ketapang Diminta Berikan Penjelasan Resmi
Polres Ketapang juga diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai status perkara, perkembangan koordinasi dan audit PKKN, serta tahapan hukum yang telah dan akan ditempuh. Penjelasan tersebut tentu tetap memperhatikan batasan informasi yang tidak boleh dibuka karena dapat mengganggu kepentingan penyidikan.
Masyarakat tidak meminta aparat menetapkan tersangka tanpa bukti. Namun, publik juga membutuhkan kepastian bahwa perkara yang menyangkut pengelolaan uang negara ditangani secara serius, terukur, dan tidak dibiarkan tanpa perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui proses hukum, sementara setiap aparat penegak hukum wajib menjalankan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat kehilangan kepercayaan publik akibat minimnya informasi dan lemahnya evaluasi. Kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan profesionalitas, transparansi yang proporsional, dan akuntabilitas penegakan hukum.
Catatan: Seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap harus dihormati hak-haknya. Dugaan penyimpangan Dana Desa Batu Sedau maupun dugaan kekurangan prosedur penyidikan belum dapat dinyatakan terbukti sebelum melalui pemeriksaan dan proses hukum yang berwenang.
(*/Tr)
(Tim Redaksi)
0 Komentar