REMBANG — Kasus dugaan perzinaan yang menyeret Zayyana Ilma (ZI), istri Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, bersama seorang oknum anggota DPRD berinisial WD, kembali menjadi perhatian publik.
Setelah menjalani pemeriksaan di Unit Idik IV/PPA Satreskrim Polres Rembang, ZI akhirnya memberikan keterangan kepada awak media mengenai hubungan dan pertemuannya dengan WD.
Dalam keterangannya, ZI mengakui telah enam kali melakukan perjalanan dan bertemu dengan WD di kamar hotel. Ia menyebut pertemuan tersebut berlangsung atas dasar suka sama suka.
ZI juga membantah tudingan bahwa dirinya terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain itu, ia secara tegas menyatakan tidak pernah menerima uang dari WD.
Akui Berpamitan kepada Suami
ZI mengungkapkan bahwa selama melakukan perjalanan bersama WD, dirinya berpamitan kepada suaminya dengan alasan hendak berbelanja atau memiliki keperluan di luar kota.
Menurut pengakuannya, suaminya sempat memberikan kesempatan agar persoalan tersebut diselesaikan melalui mediasi. Namun, upaya penyelesaian itu disebut tidak mendapatkan respons yang baik dari WD.
Situasi tersebut kemudian berujung pada pelaporan persoalan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
Kuasa Hukum Sebut Klien Kooperatif
Sementara itu, kuasa hukum ZI, Faizol, menyampaikan bahwa kliennya telah memberikan keterangan kepada penyidik dan menyatakan siap mengikuti tahapan proses hukum selanjutnya.
ZI juga mengaku saat ini tidak lagi tinggal bersama suaminya. Ia memilih menempati sebuah kamar kos bersama kerabatnya.
Polisi Diharapkan Mengungkap Fakta Secara Objektif
Pengakuan ZI mengenai enam kali pertemuan dengan WD menjadi bagian dari informasi yang perlu didalami dalam proses penanganan perkara.
Namun, keterangan tersebut tetap harus diuji dan dikonfirmasi melalui proses penyelidikan maupun penyidikan oleh kepolisian. Demikian pula mengenai bantahan penerimaan uang dan dugaan TPPO, seluruhnya memerlukan pemeriksaan berdasarkan bukti serta keterangan para pihak.
Publik tentu menantikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut, termasuk klarifikasi dari WD dan keterangan resmi kepolisian mengenai status perkara.
Penegakan hukum harus berjalan secara objektif, profesional, dan tidak didasarkan semata-mata pada pengakuan sepihak ataupun tekanan opini publik.
Sebab, dalam perkara yang menyangkut kehormatan pribadi dan dugaan tindak pidana, setiap pihak berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil serta kesempatan menyampaikan klarifikasi.
Sumber: Informasi keterangan ZI dan kuasa hukumnya kepada awak media.
0 Komentar