BANDA ACEH, 5 NOVEMBER 2026 — Insiden berdarah yang menelan korban jiwa di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada Rabu (4/11/2026) lalu memicu keprihatinan mendalam dari jajaran aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh.
Aktivis HAM Aceh, Razali alias Nyakli Maop, menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pendekatan fisik dan penertiban represif di lapangan telah menemui jalan buntu dalam menyelesaikan polemik yang berkaitan dengan bendera Aceh.
Nyakli Maop mendesak agar penanganan polemik bendera Aceh segera dialihkan dari pendekatan keamanan di jalanan menuju meja perundingan politik tingkat tinggi yang bermartabat. Penyelesaian tersebut, menurutnya, harus sejalan dengan semangat Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
"Semua pihak harus sepakat, tidak boleh ada lagi darah yang tumpah hanya karena sehelai kain. Tujuan politik tertinggi adalah keselamatan warga negara," tegas Razali dalam siaran pers resminya di Banda Aceh.
13 Tahun Polemik Bendera Aceh Belum Tuntas, Pemerintah Pusat Diminta Bertanggung Jawab
Razali mengingatkan bahwa polemik bendera Aceh telah terbengkalai selama 13 tahun dan melewati tiga kepemimpinan Menteri Dalam Negeri, mulai dari Gamawan Fauzi, almarhum Tjahjo Kumolo, hingga Tito Karnavian.
Menurutnya, persoalan tersebut terus terjebak dalam sengketa administratif dan tarik-ulur regulasi tanpa penyelesaian yang tuntas.
Kondisi ini dinilai tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut. Ketidakpastian penyelesaian persoalan bendera Aceh berpotensi menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat apabila terus dihadapi dengan pendekatan penertiban tanpa dibarengi komunikasi politik yang serius.
Karena itu, pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan di Aceh diminta berani mengambil langkah politik yang lebih konkret. Jangan sampai persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun justru kembali memunculkan korban jiwa akibat tidak adanya penyelesaian yang menyeluruh.
Forbes DPR-DPD RI Asal Aceh Diminta Ambil Inisiatif Politik
Guna mengurai kebuntuan panjang tersebut, Razali menyerukan langkah diplomasi taktis melalui sejumlah jalur politik.
1. Inisiasi Forbes DPR-DPD RI Asal Aceh
Razali mendorong Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD RI asal Aceh di bawah kepemimpinan TA Khalid untuk segera mengambil inisiatif politik.
Forbes diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara kepentingan masyarakat Aceh dan pemerintah pusat, sekaligus mendorong terbukanya ruang dialog yang lebih serius dalam menyelesaikan polemik bendera Aceh.
2. Membangun Komunikasi dengan Pimpinan DPR RI
Razali juga mendorong pembangunan komunikasi politik secara intensif dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad atau yang dikenal dengan sapaan Dasco.
Langkah tersebut dinilai strategis dengan mempertimbangkan rekam jejaknya dalam mengawal isu-isu vital Aceh, seperti revisi UUPA dan penyelesaian sengketa empat pulau milik Aceh.
Menurut Razali, komunikasi dengan pimpinan DPR RI perlu diarahkan untuk membangun dukungan politik tingkat pusat agar penyelesaian polemik bendera Aceh tidak kembali terjebak dalam perdebatan administratif yang berkepanjangan.
Tiga Rekomendasi Mendesak: Hentikan Represi, Usut Insiden, dan Buka Dialog Tingkat Tinggi
Sebagai langkah penanganan jangka pendek maupun jangka panjang, Razali merumuskan tiga poin rekomendasi mendesak yang harus menjadi perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
1. Moratorium Penertiban
Menghentikan seluruh tindakan represif di lapangan serta menetapkan masa pendinginan suasana atau cooling down. Langkah ini diperlukan untuk meredakan ketegangan, mencegah benturan lanjutan, dan memberikan ruang bagi penyelesaian melalui jalur dialog.
2. Investigasi Independen dan Transparan
Membentuk tim investigasi independen untuk mengusut secara tuntas insiden berdarah di Tiro, termasuk mengungkap kronologi, pihak-pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban atas jatuhnya korban jiwa.
Selain itu, proses investigasi harus dilakukan secara transparan dan objektif, sekaligus memfasilitasi pemulihan bagi keluarga korban.
3. Urun Rembuk Tingkat Tinggi
Memfasilitasi pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Gubernur Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan pimpinan pusat untuk melahirkan kompromi politik yang selaras dengan komitmen perdamaian.
Pertemuan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi forum seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan langkah penyelesaian konkret yang dapat diterima semua pihak.
Jangan Biarkan Kebuntuan Politik Kembali Memakan Korban
Razali menegaskan bahwa persoalan bendera Aceh membutuhkan keberanian politik, kebijaksanaan, serta komitmen bersama untuk menjaga perdamaian. Menurutnya, sudah terlalu lama masyarakat menunggu penyelesaian yang tidak kunjung menemukan titik akhir.
"Tiga belas tahun menunggu sudah lebih dari cukup. Kebuntuan politik tidak boleh terus mengorbankan jiwa warga. Marwah Aceh dan komitmen damai pusat harus kita rawat bersama melalui dialog yang elegan," tutup Razali.
Peristiwa di Kecamatan Tiro harus menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan pemerintah Aceh untuk mengevaluasi pendekatan penyelesaian polemik yang selama ini ditempuh.
Keselamatan masyarakat, perlindungan HAM, kepastian hukum, serta keberlanjutan perdamaian harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Jangan sampai perbedaan pandangan mengenai simbol dan regulasi justru berkembang menjadi konflik yang kembali mengancam kehidupan masyarakat Aceh.
Sumber: Samsul Anwar/Hamzah
0 Komentar