Arang Bakau Batu Ampar Diangkut dengan Dokumen SAL 2025, Dugaan Ancaman Terhadap Wartawan Jadi Sorotan
KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Aktivitas pengangkutan arang bakau dari wilayah Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, menjadi sorotan Tim Investigasi Media. Pasalnya, dalam proses konfirmasi di lapangan pada 24 Oktober 2026, dokumen yang diperlihatkan berupa Surat Angkutan Lelang (SAL) tahun 2025, sementara aktivitas pengangkutan berlangsung pada Oktober 2026.
Selain persoalan dokumen angkutan, tim investigasi juga mengungkap dugaan pernyataan bernada ancaman pembakaran terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Persoalan tersebut kemudian menjadi bahan konsultasi hukum dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI.
Kronologi Temuan di Lapangan
Berdasarkan catatan Tim Investigasi Media, pada Sabtu (24/10/2026), sekitar pukul 14.15 WIB, tim berada di kawasan Pelabuhan KTM Rasau Jaya, Parit Sarim, Kabupaten Kubu Raya.
Di lokasi tersebut, tim menemukan aktivitas pengangkutan arang bakau menggunakan kapal KM Nabila yang berasal dari wilayah Batu Ampar.
Arang bakau kemudian dimuat ke dalam truk bernomor polisi B 9270 KRU untuk dibawa menuju sebuah gudang di kawasan Jalan Ampera, Pergudangan Ampera Premier, Pontianak. Kendaraan tersebut terpantau tiba sekitar pukul 15.57 WIB.
Ketika dilakukan konfirmasi mengenai legalitas pengangkutan, sopir bernama Aldo memperlihatkan dokumen berupa Surat Angkutan Lelang (SAL) tahun 2025. Menurut keterangan tim, sopir tersebut melakukan pengangkutan atas perintah M. Saleh.
Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan, SAL tersebut mencantumkan masa penggunaan selama dua hari, yakni 18–19 September 2025. Sementara itu, aktivitas pengangkutan yang ditemukan berlangsung pada 24 Oktober 2026.
Perbedaan waktu tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian penggunaan dokumen untuk aktivitas pengangkutan pada Oktober 2026, termasuk kemungkinan adanya Nota Angkutan atau dokumen pendamping lain yang masih berlaku.
Penjelasan Kepala DLHK Provinsi Kalimantan Barat
Terkait fungsi dokumen angkutan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat, Ir. H. Adi Yani, M.H., memberikan penjelasan kepada tim investigasi.
Adi Yani menerangkan:
“Dokumen SAL sebagai bukti asal-usul hasil hutan, sedangkan angkutan setelah SAL harus menggunakan NOTA ANGKUTAN.”
Ia juga menjelaskan bahwa SAL hanya digunakan satu kali untuk pengangkutan sesuai tujuan yang tercantum dalam dokumen.
“SAL hanya digunakan satu kali angkut sesuai dengan tujuan yang tertera dalam dokumen.”
Lebih lanjut, Adi Yani menyampaikan bahwa pihak DLHK akan menindaklanjuti informasi tersebut melalui pemeriksaan lapangan.
“Kami akan segera turunkan tim Gakkum dan Bidang Pengamanan Hutan untuk mengecek keabsahan dokumen di lapangan dan menelusuri asal-usul arang dari Batu Ampar tersebut. Jika terbukti, akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk memastikan apakah dokumen yang diperlihatkan dalam proses konfirmasi memang sesuai dengan ketentuan administrasi pengangkutan hasil hutan dan apakah terdapat dokumen lanjutan yang sah untuk aktivitas pengangkutan pada 2026.
Perspektif Hukum: UU Nomor 18 Tahun 2013
Persoalan dokumen tersebut turut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Pasal 15 menyatakan:
“Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.”
Sementara itu, Pasal 88 ayat (1) huruf c mengatur ancaman pidana terhadap orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar.
Meski demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam persoalan ini masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai klasifikasi arang bakau, statusnya sebagai hasil hutan, keabsahan dokumen, serta terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.
Dengan demikian, perbedaan tahun pada dokumen yang diperlihatkan belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Pemeriksaan terhadap dokumen asli, ketentuan administrasi yang berlaku, dan asal-usul barang menjadi hal penting untuk menentukan duduk persoalan sebenarnya.
Dugaan Ancaman Pembakaran terhadap Wartawan
Selain persoalan dokumen, tim investigasi juga mengungkap adanya pernyataan yang dinilai bernada ancaman ketika wartawan melakukan konfirmasi dan peliputan.
M. Saleh, yang disebut sebagai pemilik arang bakau tersebut, diduga menyampaikan pernyataan:
“Silakan foto-foto usaha arang, kapan mau pergi pakai spit saya, transportasi dan akomodasi saya tanggung, tapi kalau dibakar orang kampung saya tidak tahu ya dan tidak bertanggung jawab.”
Pernyataan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena disampaikan dalam konteks kegiatan jurnalistik di lapangan.
Tim investigasi memandang perlu adanya penelusuran lebih lanjut mengenai maksud, konteks, dan pihak yang dimaksud dalam pernyataan tersebut, termasuk apakah terdapat unsur ancaman terhadap keselamatan wartawan.
Persoalan ini juga berkaitan dengan perlindungan kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kemerdekaan pers memberikan ruang bagi wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Karena itu, pelaksanaan tugas jurnalistik perlu dihormati dan tidak boleh dihalangi melalui tindakan melawan hukum.
YLBH LMRRI Soroti Dugaan Ancaman Pembakaran
Perkembangan persoalan tersebut kemudian dibahas melalui pertemuan dan konsultasi hukum dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI.
Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., membenarkan adanya pertemuan diskusi dan konsultasi hukum dengan Yuli, selaku pihak media yang menyampaikan adanya dugaan ancaman dari M. Saleh ketika berada di wilayah Batu Ampar.
Menurut Yayat, pernyataan yang mengandung ancaman pembakaran perlu ditelaah berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Ia merujuk pada Pasal 449 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang mengancam dengan sejumlah bentuk tindak pidana, termasuk pembakaran.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Yayat menilai bahwa apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya ancaman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, aparat kepolisian dapat melakukan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku.
“Unsur pidana dari Pasal 449 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP menyebutkan secara spesifik bahwa setiap orang yang mengancam dengan tindak pidana terhadap nyawa orang atau pembakaran dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda maksimal Rp200 juta,” ungkap Yayat.
Ia juga menyoroti dugaan penggunaan dokumen SAL tahun 2025 dalam aktivitas pengangkutan arang bakau pada Oktober 2026.
Menurutnya, persoalan dokumen tersebut perlu diperiksa bersamaan dengan dugaan ancaman terhadap wartawan agar masing-masing peristiwa mendapatkan penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan.
Penyebutan Nama Bupati Kubu Raya
Dalam proses konfirmasi di lapangan, M. Saleh juga disebut menyampaikan bahwa Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, S.E., M.Sos., memerintahkan penjualan arang tersebut.
Ketika diminta menunjukkan bukti tertulis mengenai pernyataan itu, M. Saleh disebut menyampaikan adanya surat dari Bupati. Namun, menurut catatan tim investigasi, dokumen tersebut belum dapat diperlihatkan saat konfirmasi berlangsung.
Selanjutnya, M. Saleh juga menyebut adanya surat dari Kepala Desa Batu Ampar.
Untuk memperoleh klarifikasi, tim media menghubungi Kepala Desa Batu Ampar, Herry Prawiranto, S.Com., melalui WhatsApp pada 29 Oktober 2026. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan.
Tim menegaskan bahwa penyebutan nama Bupati Kubu Raya dan Kepala Desa Batu Ampar masih sebatas keterangan yang disampaikan M. Saleh dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan kedua pejabat tersebut.
Oleh karena itu, kejelasan mengenai surat yang dimaksud perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak yang disebutkan agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.
Pengaduan Resmi Telah Disampaikan ke Polda Kalbar
Sebagai tindak lanjut atas temuan di lapangan, Tim Investigasi Media menyatakan telah menyampaikan pengaduan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat pada 26 Oktober 2026.
Pengaduan tersebut diterima sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Pengaduan (STTP) Nomor: STTP/261/X/2026/Ditreskrimsus.
Melalui pengaduan tersebut, tim meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap:
- Keabsahan Surat Angkutan Lelang (SAL) yang diperlihatkan saat konfirmasi.
- Penggunaan Nota Angkutan dalam kegiatan pengangkutan lanjutan.
- Asal-usul dan legalitas arang bakau dari wilayah Batu Ampar.
- Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengangkutan dan distribusi.
- Dugaan pernyataan bernada ancaman terhadap wartawan.
Tim juga berharap DLHK Provinsi Kalimantan Barat merealisasikan pemeriksaan lapangan sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala DLHK.
Tim Investigasi Akan Melanjutkan Pengaduan ke Kementerian Kehutanan Pusat
Tidak berhenti pada pengaduan di tingkat daerah, Tim Investigasi Media menyatakan akan melanjutkan penyampaian pengaduan kepada Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kehutanan di tingkat pusat.
Langkah tersebut dimaksudkan agar dugaan ketidaksesuaian dokumen angkutan, asal-usul arang bakau, serta aspek legalitas pengangkutannya dapat ditelusuri secara menyeluruh oleh instansi yang berwenang.
Tim berharap penanganan persoalan ini dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Redaksi Membuka Ruang Hak Jawab
Tim Investigasi Media menegaskan bahwa pengaduan dan pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya meminta kejelasan atas temuan di lapangan. Seluruh dugaan yang disampaikan tetap membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada M. Saleh, Kepala Desa Batu Ampar, Bupati Kubu Raya, pihak pengangkut, serta pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan Kode Etik Jurnalistik.
TIM INVESTIGASI MEDIA
0 Komentar