PONTIANAK — Keterbukaan data penyaluran dan realisasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Barat menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kalbar. Hingga kini, data realisasi penyaluran BBM sepanjang 2025 yang telah diminta kepada PT Pertamina Patra Niaga belum diterima oleh Pansus.
Kondisi tersebut mendorong Pansus merencanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina Patra Niaga dan pihak terkait. Langkah ini ditempuh untuk memperoleh penjelasan langsung sekaligus meminta keterbukaan data yang dinilai penting dalam menghitung potensi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Ketua Pansus Optimalisasi PAD DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, menegaskan bahwa data penyaluran BBM harus tersedia secara valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, informasi tersebut menjadi dasar untuk mengetahui besaran konsumsi BBM di Kalbar sekaligus menghitung potensi pajak daerah secara lebih akurat.
“Data ini kita perlukan untuk menghitung pajak secara akurat. Harus ada data yang valid, berintegritas dan kredibel,” kata Agus.
Ia menyebutkan, target penerimaan PBBKB dalam APBD Perubahan Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 dipatok sekitar Rp900 miliar. Namun, menurut Agus, potensi penerimaan dari sektor tersebut perlu dihitung secara menyeluruh dengan mempertimbangkan besarnya kebutuhan BBM di berbagai sektor.
Perhitungan itu tidak cukup hanya mengacu pada konsumsi kendaraan pribadi masyarakat. Kebutuhan BBM kendaraan operasional perusahaan, angkutan barang, alat berat, aktivitas pertambangan bauksit, hingga industri perkebunan kelapa sawit juga perlu menjadi bagian dari pemetaan.
Agus menilai, aktivitas pertambangan dan perkebunan yang menggunakan kendaraan serta alat berat dalam jumlah besar berpotensi menyerap BBM dalam volume signifikan. Karena itu, data penyaluran BBM di seluruh wilayah Kalbar diperlukan agar perhitungan potensi PBBKB tidak hanya didasarkan pada perkiraan.
Data Penyaluran BBM 2025 Belum Diserahkan
Agus mengungkapkan, Pansus sebelumnya telah meminta data penyaluran dan realisasi BBM kepada Pertamina Patra Niaga untuk periode sepanjang 2025. Namun, hingga saat ini data tersebut belum diterima.
Berdasarkan penjelasan yang diterima Pansus, permintaan data tersebut berkaitan dengan mekanisme pengelolaan satu data sehingga harus melalui wilayah Pertamina di Kalimantan Timur.
Penjelasan tersebut menjadi salah satu hal yang akan dimintakan kejelasan dalam RDP mendatang. Pansus ingin mengetahui mekanisme permintaan data, cakupan informasi yang tersedia, serta bagaimana data penyaluran dan realisasi penjualan BBM untuk wilayah Kalimantan Barat dapat diakses dan diverifikasi.
“Kita minta Pertamina terbuka. Ini hak daerah dan masyarakat untuk mengetahui realisasi BBM yang masuk dan disalurkan di Kalimantan Barat,” tegas Agus.
Menurutnya, keterbukaan data bukan semata-mata persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya memastikan penerimaan pajak daerah dihitung berdasarkan kondisi riil. Data yang lengkap juga diperlukan untuk mengukur kesesuaian antara volume BBM yang disalurkan dengan potensi penerimaan PBBKB.
Potensi PBBKB Perlu Dihitung Secara Menyeluruh
Agus turut menyoroti jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Barat yang disebut telah mencapai lebih dari 2,1 juta kendaraan. Di luar itu, terdapat kebutuhan BBM dari kendaraan perusahaan, kendaraan angkutan, serta kegiatan industri dan pertambangan.
Ia menilai, data konsumsi BBM kendaraan roda dua dan roda empat, baik harian, bulanan maupun tahunan, perlu dihitung secara sistematis. Dengan dukungan data penyaluran dari Pertamina dan data pendukung dari instansi terkait, potensi penerimaan PBBKB diharapkan dapat dipetakan secara lebih jelas.
“Jumlahnya pasti ketahuan,” ujar Agus, menekankan pentingnya data konsumsi BBM yang terukur.
Penerimaan PBBKB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, Pansus menilai penghitungan potensi pajak harus dilakukan secara cermat agar target penerimaan daerah memiliki dasar yang kuat.
RDP Jadi Ruang Klarifikasi dan Verifikasi
Melalui RDP yang direncanakan, Pansus Optimalisasi PAD DPRD Kalbar berharap Pertamina Patra Niaga dapat memberikan penjelasan mengenai data penyaluran dan realisasi penjualan BBM di Kalimantan Barat, termasuk kendala yang menyebabkan data tahun 2025 belum diterima.
Pansus juga diharapkan dapat mencocokkan informasi tersebut dengan data dari pemerintah daerah dan instansi terkait, sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai volume BBM yang masuk, disalurkan, dan dikonsumsi di wilayah Kalbar.
Dengan demikian, persoalan transparansi data tidak berhenti pada pernyataan atau dugaan, tetapi dapat ditelusuri melalui forum resmi, klarifikasi, dan pemeriksaan dokumen.
Pansus menegaskan bahwa tujuan utama langkah tersebut adalah memastikan potensi PBBKB dihitung secara objektif dan penerimaan daerah dapat dioptimalkan sesuai kondisi sebenarnya.
Kini, penjelasan Pertamina Patra Niaga menjadi bagian penting yang ditunggu dalam proses pembahasan tersebut. Publik pun berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme penyaluran BBM dan dasar penghitungan penerimaan pajak daerah, sepanjang sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi dan peraturan yang berlaku.
Fredy Legito
0 Komentar