Kritik Insentif Rp1 Triliun untuk MBG, dr. Tirta Tagih Bukti Nyata: Dua Wakil Menteri Disebut Langsung Menghubunginya!
JAKARTA — Kritik terhadap kebijakan pemerintah kembali memantik perhatian publik. Kali ini, dokter sekaligus influencer dr. Tirta Mandira Hudhi menyoroti kebijakan insentif fiskal senilai Rp1 triliun yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran negara sekaligus menuntut pemerintah membuktikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sorotan semakin menarik setelah dr. Tirta mengungkapkan bahwa dirinya menerima pesan langsung atau direct message (DM) dari dua Wakil Menteri (Wamen) setelah kritik yang disampaikannya ramai diperbincangkan.
Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri: apakah pemerintah lebih cepat merespons kritik yang viral dibandingkan membuka data dan menjelaskan secara transparan kebijakan yang dipersoalkan masyarakat?
Bagi dr. Tirta, persoalan anggaran negara bukan perkara sederhana. Setiap rupiah yang digunakan pemerintah berasal dari uang rakyat, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat melalui berbagai aktivitas ekonomi. Karena itu, penggunaan anggaran publik tidak boleh hanya dibungkus dengan narasi keberhasilan program, tetapi harus disertai pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Uang Pajak Rakyat Bukan Dana Tanpa Pertanggungjawaban
Menurut kritik yang disampaikan dr. Tirta, pemerintah seharusnya memahami bahwa masyarakat yang taat membayar pajak memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang tersebut dikelola dan sejauh mana manfaatnya dirasakan.
Anggaran besar tidak otomatis menjamin keberhasilan sebuah program. Pemerintah perlu menunjukkan data penerima manfaat, mekanisme penyaluran, efektivitas pelaksanaan, kualitas hasil, serta sistem pengawasan yang mampu mencegah pemborosan dan penyimpangan.
Program Makan Bergizi Gratis memang membawa tujuan sosial yang penting. Namun, tujuan baik tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang kritik. Justru semakin besar anggaran yang dialokasikan, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk membuka informasi dan memastikan setiap penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Publik tidak cukup hanya disuguhi angka anggaran, pernyataan pejabat, atau klaim keberhasilan. Masyarakat membutuhkan bukti konkret bahwa program tersebut berjalan sesuai sasaran dan menghasilkan manfaat yang terukur.
Kelas Menengah Dipertanyakan: Membayar Pajak, tetapi Merasa Kurang Diperhatikan
Salah satu persoalan yang turut disorot dr. Tirta adalah posisi kelompok kelas menengah dalam kebijakan fiskal pemerintah.
Kelompok ini dinilai berada dalam situasi yang serba terjepit. Di satu sisi, mereka tetap menanggung kewajiban pajak dan berbagai kebutuhan hidup yang terus meningkat. Namun, di sisi lain, tidak semua memperoleh akses bantuan sosial sebagaimana kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keadilan kebijakan fiskal: apakah beban dan manfaat pembangunan telah dibagikan secara proporsional kepada seluruh lapisan masyarakat?
Kritik ini tidak semata-mata berbicara tentang bantuan sosial atau keringanan pajak. Lebih jauh, persoalannya menyangkut bagaimana negara membangun rasa keadilan bagi warga yang bekerja, membayar pajak, menopang konsumsi, dan ikut menggerakkan perekonomian.
Kepercayaan masyarakat dapat terkikis apabila kelompok pembayar pajak merasa hanya terus dibebani kewajiban, sementara manfaat kebijakan publik tidak dirasakan secara seimbang.
Jangan Tutupi Persoalan dengan Pencitraan Manis
dr. Tirta juga mengkritik pendekatan sugar coating, yakni membungkus persoalan dengan narasi yang terdengar manis tanpa menjawab substansi kritik.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, komunikasi publik memang penting. Namun, komunikasi tidak boleh menggantikan transparansi, apalagi digunakan untuk menghindari pertanyaan mengenai efektivitas anggaran.
Kritik masyarakat seharusnya dijawab melalui data, penjelasan yang terbuka, dan perbaikan kebijakan apabila ditemukan kekurangan. Bukan sekadar pembelaan, serangan balik terhadap pengkritik, atau narasi yang berusaha membangun kesan bahwa seluruh kebijakan telah berjalan sempurna.
Pemerintah perlu membedakan kritik terhadap kebijakan dengan serangan terhadap pribadi pejabat. Kritik yang disampaikan berdasarkan kepentingan publik semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai gangguan terhadap jalannya pemerintahan.
Dua Wakil Menteri Menghubungi, Publik Tetap Menunggu Jawaban Substansial
Pengakuan dr. Tirta mengenai komunikasi dari dua Wakil Menteri setelah kritiknya viral turut menambah perhatian terhadap persoalan ini.
Namun, komunikasi personal antara pejabat dan pengkritik bukanlah jawaban akhir atas pertanyaan publik. Hal yang jauh lebih penting adalah apakah kritik tersebut ditindaklanjuti dengan penjelasan resmi, keterbukaan informasi, serta evaluasi terhadap kebijakan yang dipersoalkan.
Publik membutuhkan jawaban yang lebih luas daripada sekadar komunikasi melalui pesan pribadi. Jika terdapat kritik mengenai penggunaan insentif fiskal Rp1 triliun untuk MBG, pemerintah perlu menjelaskan dasar kebijakan, mekanisme pengalokasian, penerima manfaat, serta ukuran keberhasilan program tersebut.
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui pencitraan, melainkan melalui kinerja yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Uang pajak adalah amanah publik. Program pemerintah boleh memiliki tujuan besar, tetapi pelaksanaannya tetap wajib transparan, tepat sasaran, dan terbuka terhadap kritik.
Pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat percaya. Pemerintah harus menunjukkan alasan yang kuat mengapa kepercayaan itu layak diberikan.
Sebab, ketika uang rakyat digunakan, yang dituntut bukan sekadar janji keberhasilan, melainkan bukti nyata.
Fredy Legito
0 Komentar