“Belum Pernah Lihat Ijazah Asli, Kok Bisa Bilang Palsu?!” Jokowi Bersaksi di Sidang Roy Suryo, Siapkan Dokumen dari SD hingga S1

“Belum Pernah Lihat Ijazah Asli, Kok Bisa Bilang Palsu?!” Jokowi Bersaksi di Sidang Roy Suryo, Siapkan Dokumen dari SD hingga S1

JAKARTA – Kamis, 5 November 2026, pukul 12.48 WIB. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadi perhatian publik setelah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), hadir secara langsung sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu, dengan Roy Suryo sebagai salah satu terdakwa.

Jokowi tiba sekitar pukul 08.30 WIB dengan mengenakan batik cokelat dan peci hitam. Kedatangannya mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Sejumlah pendukung juga telah memadati area pengadilan sejak pagi hari.

Saat ditanya wartawan mengenai dokumen yang dibawanya, Jokowi memberikan jawaban singkat.

“Bawa semua,” kata Jokowi saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Kuasa hukum Jokowi menegaskan bahwa kliennya siap menunjukkan ijazah dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (S1), apabila diminta oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim.

Di ruang sidang, Jokowi terlebih dahulu menjalani pengambilan sumpah sebagai saksi di hadapan Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati sebelum memberikan keterangannya.

Pernyataan yang menjadi sorotan muncul ketika Jokowi mempertanyakan dasar logika tudingan yang selama ini diarahkan kepadanya. Ia menilai kesimpulan mengenai keaslian ijazah seharusnya tidak dibuat tanpa terlebih dahulu melihat dokumen aslinya.

“Belum pernah melihat, kok sudah bisa menyimpulkan. Saya tidak mengerti logikanya bagaimana,” kata Jokowi di ruang sidang, Kamis (5/11/2026).

Menurut Jokowi, ijazah yang dipersoalkan dalam tudingan tersebut adalah ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia juga menyampaikan bahwa ijazah SMA dan S1 miliknya telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium forensik.

Dalam persidangan itu, Jokowi turut menguraikan kronologi awal dirinya mengetahui adanya tudingan mengenai ijazah tersebut. Ia mengaku pertama kali diperlihatkan tiga unggahan pada 20 Maret 2025 oleh ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, ketika berada di dalam mobil di sekitar Jalan HR Rasuna Said.

“Dua video, Yang Mulia, dan satu di X. Tapi yang dua video linknya sudah hilang, Yang Mulia. Baik, terkait dengan… tinggal yang ada di X masih,” kata Jokowi dalam persidangan.

Jokowi juga menyebut bahwa sebanyak 31 video yang mempersoalkan ijazahnya telah diserahkan kepada pihak kepolisian.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tudingan mengenai ijazah palsu tersebut telah muncul selama lebih dari dua tahun dan berulang kali dibahas melalui berbagai platform media serta forum publik.

“Yang saya lihat sudah lebih dari dua tahun di iNews Rakyat Bersuara, TV One ILC, Sentana TV, di Abraham Samad Speak Up, di Facebook, di X, di YouTube. Hampir semua isinya tuduhan ijazah palsu tersebut,” kata Jokowi.

Di sisi lain, pihak Roy Suryo disebut telah menyiapkan lebih dari 500 pertanyaan untuk menguji dan mendalami keterangan Jokowi sebagai saksi. Jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan masih berpotensi berlangsung panjang, terutama terkait pembuktian dan pengujian terhadap keterangan para pihak.

Persidangan ini pun menjadi perhatian masyarakat luas. Perdebatan di media sosial memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di antara warganet. Pendukung Jokowi menilai kesaksiannya sebagai bantahan terhadap tudingan yang selama ini diarahkan kepadanya. Sementara itu, pendukung Roy Suryo menegaskan bahwa pembuktian mengenai dokumen ijazah harus tetap diuji secara menyeluruh melalui mekanisme persidangan.

Sampai berita ini ditulis, Jokowi dijadwalkan kembali memberikan kesaksian pada siang hari dalam persidangan dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung, pihak pengadilan membatasi jumlah pengunjung yang dapat memasuki ruang sidang hingga 80 orang. Sementara itu, sebanyak 6.770 personel gabungan TNI-Polri disebut disiagakan untuk mengamankan jalannya persidangan.

Persidangan ini menjadi momentum penting untuk menguji keterangan para pihak, memeriksa alat bukti, serta memastikan setiap tudingan maupun bantahan dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Publik tentu menunggu proses hukum berjalan secara terbuka, objektif, dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan serta pembuktiannya.