KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT — Persoalan administrasi pembentukan dusun di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi perhatian setelah sejumlah wilayah dusun di sembilan desa disebut belum tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu. Kondisi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap pembayaran penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa, khususnya kepala dusun.
Plt. Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kapuas Hulu, Flora Simba, membenarkan adanya persoalan administrasi tersebut.
Menurut Flora, dusun-dusun yang dipersoalkan merupakan wilayah yang dibentuk atau berkembang sebagai dusun baru, tetapi belum tercakup dalam Perda yang menjadi acuan pemerintah daerah.
"Jadi dusun-dusun yang ada ini merupakan dusun baru sehingga tidak masuk dalam Perda Kabupaten Kapuas Hulu," katanya, Senin (2/11/2026).
Dusun di Sembilan Desa Belum Tercantum dalam Perda
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, dusun-dusun yang belum tercantum dalam Perda tersebut tersebar di sembilan desa, yakni:
- Desa Sirajaya: Dusun Sirak Maniak.
- Desa Riam Panjang: Dusun Sungai Buluh.
- Desa Segiam: Dusun Taman Tapah, Dusun Riam, dan Dusun Santu.
- Desa Kalis Raya: Dusun Korma Jaya dan Dusun Cempaka Putih.
- Desa Kensurai: Dusun Landau Belahan.
- Desa Nanga Kantuk: Dusun Lalang.
- Desa Ingko Tambe: Dusun Idullingga Kalomba.
- Desa Nanga Suhaid: Dusun Kampung Baru, Dusun Kampung Masjid, dan Dusun Kampung Kraton.
- Desa Sungai Antu: Dusun Sungai Antu dan Dusun Sungai Nasak.
Persoalan tersebut menunjukkan adanya pekerjaan administratif yang perlu diselesaikan pemerintah daerah agar keberadaan dusun-dusun tersebut memperoleh kejelasan dalam tata pemerintahan desa.
Masih Mengacu Perda Tahun 2009
Flora menjelaskan, selama ini pemerintah daerah masih mengacu pada Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang pembentukan desa dan dusun di Kabupaten Kapuas Hulu.
"Karena kita juga tidak bisa berbuat banyak karena selama ini kita juga masih mengacu Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang pembentukan desa dan dusun di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2009," ujarnya.
Ia menyebut, diperlukan langkah bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyusun regulasi baru mengenai pembentukan dusun.
"Ke depan kita upayakan akan membuat rencana peraturan baru terkait pembentukan dusun tersebut agar ter-cover dalam administrasi Pemerintahan Desa," jelasnya.
Flora juga berharap DPRD Kapuas Hulu memberikan dukungan agar proses pembentukan Perda baru dapat segera ditindaklanjuti.
Siltap Kepala Dusun Terancam Terdampak
Dampak persoalan administrasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencatatan wilayah, tetapi juga menyangkut hak penghasilan perangkat desa.
Flora menyampaikan bahwa tidak tercantumnya status dusun dalam Perda berpengaruh terhadap penghasilan tetap perangkat desa, terutama kepala dusun.
"Otomatis Siltap bagi Kepala Dusun yang status wilayahnya tidak masuk dalam Perda tidak akan mendapatkan gajinya. Semuanya tinggal tergantung dari kebijakan dari Kepala Desanya," pungkasnya.
Pernyataan tersebut memunculkan perhatian terhadap nasib kepala dusun yang menjalankan tugas pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan, tetapi berpotensi menghadapi persoalan pembayaran penghasilan tetap akibat belum tuntasnya administrasi wilayah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penganggaran dan mekanisme pembayaran Siltap bagi kepala dusun yang wilayahnya belum tercantum dalam Perda.
Pemda dan DPRD Diminta Segera Cari Kepastian
Persoalan ini perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi antara DPMD, pemerintah desa, bagian hukum pemerintah daerah, dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
Selain menyusun regulasi pembentukan dusun, pemerintah daerah juga perlu memastikan status administrasi setiap wilayah, termasuk kesesuaian nama, batas wilayah, serta dokumen pembentukan dusun.
Di sisi lain, perlu ada penjelasan mengenai mekanisme pembayaran hak penghasilan perangkat desa selama proses penataan regulasi berlangsung. Jangan sampai persoalan administrasi yang belum terselesaikan justru membuat perangkat desa berada dalam ketidakpastian terkait hak penghasilannya.
Penyelesaian persoalan ini membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar rencana. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan segera membahas solusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tata kelola pemerintahan desa berjalan tertib dan hak perangkat desa memperoleh kepastian.
(Tim Redaksi)
0 Komentar