JAKARTA – Persoalan status administratif Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara kembali menjadi sorotan. Meski telah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi sejak 1999, Sofifi hingga kini masih berstatus sebagai kelurahan di bawah wilayah Kota Tidore Kepulauan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam percepatan pembangunan dan pemenuhan fasilitas dasar di pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
Kegelisahan itu disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam acara Senator Menyapa 2026 yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sherly mengungkapkan bahwa selama kurang lebih 27 tahun menjadi ibu kota provinsi, Sofifi masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar yang seharusnya menjadi kebutuhan utama sebuah pusat pemerintahan.
"Sehingga Sofifi walaupun sudah 27 tahun menjadi ibu kota fasilitas dasarnya sangat kurang," kata Sherly.
Pernyataan tersebut memperlihatkan persoalan mendasar yang selama ini membayangi pembangunan Sofifi. Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Sofifi seharusnya memiliki dukungan infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai. Namun, status administratifnya yang masih berada di bawah Kota Tidore Kepulauan dinilai menimbulkan persoalan dalam pengaturan kewenangan dan penganggaran pembangunan.
Sherly secara khusus meminta Wamendagri Ribka Haluk agar pemerintah pusat mempertimbangkan pencabutan moratorium pemekaran daerah. Menurutnya, apabila pencabutan moratorium belum memungkinkan, pemerintah perlu mencari alternatif kebijakan maupun landasan hukum lain yang dapat memberikan ruang khusus bagi percepatan pembangunan Sofifi.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang dihadapi adalah status Sofifi sebagai kelurahan yang tidak memiliki kewenangan penganggaran langsung seperti daerah otonom. Akibatnya, pembangunan fasilitas dasar di wilayah tersebut harus mengikuti mekanisme penganggaran melalui pemerintah daerah yang menaunginya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menghadapi keterbatasan dalam mengalokasikan anggaran. Sherly menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak mungkin memusatkan seluruh anggaran hanya untuk pembangunan Sofifi, mengingat masih ada tanggung jawab pelayanan dan pembangunan terhadap 19 kabupaten/kota di wilayah Maluku Utara.
"Kami enggak mungkin seluruh anggaran provinsi hanya untuk membangun Sofifi. Kami ada tanggung jawab 19 kabupaten kota," kata dia.
Pernyataan tersebut menggambarkan dilema pembangunan yang dihadapi pemerintah provinsi. Di satu sisi, Sofifi merupakan ibu kota yang membutuhkan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik secara memadai. Namun di sisi lain, pemerintah provinsi tetap harus menjaga pemerataan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.
Sherly juga menilai persoalan Sofifi memiliki karakteristik khusus karena tidak banyak daerah di Indonesia yang mengalami kondisi serupa. Ia menyebut Kalimantan Utara sebagai salah satu pembanding yang dapat dipertimbangkan pemerintah pusat dalam mencari solusi kebijakan.
"Kami hanya ada dua, dan Kalimantan Utara. Sehingga mungkin ada lex specialis untuk itu, atau diberikan nomenklatur khusus untuk membangun Sofifi," ungkapnya.
Pemerintah Pusat Dituntut Tidak Membiarkan Persoalan Berlarut
Persoalan Sofifi bukan semata-mata mengenai perubahan status administratif atau pemekaran wilayah. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut kepastian kewenangan, mekanisme pembiayaan, serta tanggung jawab pemerintah dalam memastikan sebuah ibu kota provinsi memiliki fasilitas dasar yang layak.
Status sebagai ibu kota seharusnya tidak berhenti pada penetapan administratif. Identitas tersebut perlu diikuti dengan kesiapan infrastruktur, pelayanan publik, fasilitas pemerintahan, dan dukungan anggaran yang jelas.
Karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian serius terhadap aspirasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Apabila moratorium pemekaran daerah masih menjadi kebijakan yang dipertahankan, alternatif regulasi atau skema penganggaran khusus perlu dikaji secara terbuka dan terukur.
Jangan sampai Sofifi terus menyandang status sebagai ibu kota provinsi selama puluhan tahun, tetapi pembangunan fasilitas dasarnya justru tertinggal akibat persoalan kewenangan dan pembagian anggaran.
Aspirasi Gubernur Sherly Tjoanda tersebut kini menjadi pengingat bahwa pembangunan ibu kota provinsi tidak cukup hanya ditetapkan melalui kebijakan. Diperlukan kepastian hukum, komitmen anggaran, dan keberanian pemerintah pusat untuk menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat Sofifi dan Maluku Utara.
Ibu kota provinsi semestinya menjadi wajah pemerintahan daerah. Jika fasilitas dasarnya masih tertinggal setelah 27 tahun, maka persoalan tersebut layak mendapat jawaban serius, bukan sekadar menjadi wacana yang terus berulang.
0 Komentar