PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Ketua DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., menegaskan bahwa perlindungan hak pekerja bukan sekadar persoalan hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut Yayat, pemahaman terhadap hak dan kewajiban berdasarkan hukum menjadi penting agar pekerja tidak kehilangan haknya akibat tindakan sepihak atau perlakuan sewenang-wenang dari pihak perusahaan.
Ia menilai pekerja perlu mengetahui dasar hukum yang melindungi mereka, termasuk mekanisme penyelesaian perselisihan dan langkah yang dapat ditempuh apabila hak normatif tidak dipenuhi.
“Ketika hak-hak pekerja yang telah diatur dalam undang-undang dilanggar, penyelesaiannya harus mengacu pada mekanisme hukum yang berlaku. Pekerja perlu memahami haknya, sedangkan pengusaha wajib menjalankan kewajiban sesuai ketentuan,” demikian pokok pandangan Yayat mengenai perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan.
Pelanggaran Ketenagakerjaan Dapat Memiliki Konsekuensi Hukum
Yayat menjelaskan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, mulai dari pengupahan, waktu kerja, perlindungan pekerja, hingga hubungan industrial.
Dalam ketentuan tersebut, terdapat sejumlah pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana apabila unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi.
Beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian antara lain:
- Pelanggaran ketentuan pengupahan. Pembayaran upah di bawah upah minimum dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, dengan memperhatikan aturan yang berlaku.
- Pelanggaran kewajiban tertentu dalam hubungan kerja. Sejumlah pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan pekerja dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal yang secara khusus mengaturnya.
- Penghalangan kebebasan berserikat. Tindakan menghalangi atau memaksa pekerja dalam menjalankan hak berserikat dapat berimplikasi hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Pelanggaran hak pekerja lainnya. Persoalan terkait waktu kerja, istirahat, keselamatan kerja, maupun hak normatif lain harus diperiksa berdasarkan ketentuan khusus yang mengaturnya.
Yayat menekankan bahwa penilaian atas suatu dugaan pelanggaran tidak cukup hanya berdasarkan keluhan atau perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha. Fakta, dokumen hubungan kerja, bukti pembayaran, peraturan perusahaan, serta ketentuan hukum yang relevan perlu diperiksa untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat.
Sanksi Pidana Tidak Menghapus Kewajiban Membayar Hak Pekerja
Salah satu prinsip penting dalam hukum ketenagakerjaan adalah bahwa sanksi pidana tidak serta-merta menghapus kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak pekerja.
Pasal 189 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.
Dengan demikian, apabila suatu pelanggaran terbukti dan terdapat hak pekerja yang belum dipenuhi, proses penegakan hukum pidana tidak otomatis menggantikan kewajiban penyelesaian hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Yayat menilai pemahaman mengenai prinsip ini penting agar pekerja mengetahui bahwa upaya menuntut pemenuhan hak dan pelaporan dugaan tindak pidana merupakan persoalan yang dapat memiliki jalur penyelesaian berbeda.
Tidak Semua Perselisihan Otomatis Menjadi Perkara Pidana
Yayat juga menekankan pentingnya membedakan perselisihan hubungan industrial dengan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.
Perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan antarserikat pekerja memiliki mekanisme penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, suatu perbuatan dapat diproses secara pidana apabila terdapat ketentuan yang dilanggar dan unsur tindak pidananya terpenuhi.
Karena itu, pekerja yang merasa dirugikan perlu mengumpulkan bukti dan menempuh mekanisme yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Bukti tersebut dapat berupa perjanjian kerja, slip gaji, catatan kehadiran, surat peringatan, komunikasi dengan perusahaan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hak yang dipersoalkan.
Langkah tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan dan penyelesaian dapat berjalan berdasarkan fakta, bukan semata-mata dugaan atau pernyataan sepihak.
Pekerja Didorong Menempuh Jalur Hukum
Menurut Yayat, apabila musyawarah antara pekerja dan pengusaha tidak menghasilkan penyelesaian, para pihak dapat menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku.
Pekerja juga dapat meminta pendampingan kepada serikat pekerja, dinas yang membidangi ketenagakerjaan, atau penasihat hukum untuk memahami pilihan penyelesaian yang tersedia.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran pidana, laporan dapat disampaikan kepada instansi berwenang untuk diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang relevan.
Yayat mengingatkan agar pekerja tidak takut memperjuangkan haknya secara sah. Pada saat yang sama, pengusaha perlu memastikan seluruh kebijakan dan tindakan terhadap pekerja dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Hak Pekerja Harus Berjalan Bersama Kepastian Hukum
Yayat menegaskan bahwa hubungan industrial yang sehat memerlukan keseimbangan antara kepentingan usaha dan perlindungan pekerja. Pengusaha memiliki kewajiban menjalankan usaha sesuai hukum, sedangkan pekerja juga perlu memahami hak, kewajiban, dan prosedur penyelesaian perselisihan.
Menurutnya, penegakan hukum yang tepat akan membantu mencegah tindakan sewenang-wenang, memperjelas tanggung jawab para pihak, dan menjaga agar persoalan ketenagakerjaan diselesaikan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Hak pekerja harus dihormati dan kewajiban pengusaha harus dijalankan sesuai aturan. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, penyelesaiannya perlu ditempuh melalui mekanisme hukum yang tepat agar kepastian dan perlindungan hukum dapat diwujudkan,” demikian pokok penegasan Yayat Darmawi.
Dengan pemahaman hukum yang memadai, pekerja diharapkan mampu memperjuangkan haknya secara terukur, sementara pengusaha diharapkan menjalankan hubungan kerja dengan menjunjung kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Fredy Legito
0 Komentar