PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Ketua DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., mengangkat persoalan penerapan dua asas penting dalam hukum pidana, yakni lex favor reo dan in dubio pro reo. Keduanya berkaitan dengan perlindungan hak terdakwa, tetapi memiliki ruang lingkup dan syarat penerapan yang berbeda.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah kedua asas tersebut dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan, atau justru berpotensi disalahartikan sebagai pembenaran hukum untuk meringankan hukuman tanpa pertimbangan yang memadai.
Persoalan ini penting dibahas karena putusan pengadilan tidak hanya dituntut sesuai dengan undang-undang, tetapi juga harus mencerminkan kepastian hukum, keadilan, pertimbangan yang rasional, dan pertanggungjawaban yuridis.
1. Memahami Asas Lex Favor Reo
Secara umum, lex favor reo dikenal sebagai asas yang mengutamakan ketentuan hukum yang lebih menguntungkan terdakwa ketika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan. Asas ini berkaitan dengan prinsip lex mitior, yaitu penerapan hukum pidana yang lebih ringan atau lebih menguntungkan dalam keadaan yang ditentukan undang-undang.
Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Ketentuan ini pada pokoknya mengatur penerapan peraturan baru apabila terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, dengan pengecualian apabila peraturan lama lebih menguntungkan pelaku.
Namun, asas tersebut tidak dapat ditafsirkan bahwa setiap terdakwa secara otomatis berhak memperoleh hukuman paling ringan.
Penerapannya harus terlebih dahulu menjawab beberapa pertanyaan hukum: apakah benar terjadi perubahan peraturan, apakah perubahan tersebut relevan dengan tindak pidana yang diperiksa, serta ketentuan mana yang secara hukum lebih menguntungkan terdakwa setelah dibandingkan secara tepat.
Dengan demikian, lex favor reo bukanlah kewenangan bebas bagi hakim untuk memilih hukuman sesuka hati. Asas ini bekerja dalam konteks perubahan hukum yang memenuhi syarat penerapannya.
2. In Dubio Pro Reo Bukan Alasan Otomatis untuk Memperingan Hukuman
Berbeda dengan lex favor reo, asas in dubio pro reo berkaitan dengan keraguan yang tidak dapat diatasi dalam penilaian pembuktian perkara pidana.
Prinsip ini menghendaki agar keraguan yang beralasan mengenai fakta atau unsur tindak pidana tidak dipaksakan menjadi kesimpulan yang merugikan terdakwa.
Namun, harus dibedakan antara keraguan mengenai terbuktinya unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat-ringannya pidana.
Jika unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah berdasarkan standar pembuktian yang berlaku, persoalannya menyangkut dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah. Sementara itu, apabila kesalahan telah terbukti, penentuan pidana harus didasarkan pada ketentuan pemidanaan dan pertimbangan yang relevan.
Karena itu, in dubio pro reo tidak tepat digunakan sebagai alasan tunggal untuk menjatuhkan hukuman ringan ketika tidak terdapat keraguan yang relevan terhadap pembuktian.
3. Apakah Kedua Asas Ini Bisa Menjadi Celah Meringankan Putusan?
Inilah pertanyaan kritis yang perlu dikaji.
Secara konseptual, kedua asas tersebut memang dapat memengaruhi hasil perkara, tetapi bukan berarti keduanya otomatis menjadi celah hukum.
Risiko penyimpangan dapat muncul apabila asas hukum digunakan tanpa menjelaskan dasar faktual dan yuridisnya. Misalnya, putusan menyebut adanya asas yang menguntungkan terdakwa, tetapi tidak menguraikan perubahan peraturan yang menjadi dasar penerapan lex favor reo. Atau putusan menggunakan alasan keraguan tanpa menunjukkan bagian pembuktian mana yang memang menimbulkan keraguan beralasan.
Dalam situasi demikian, yang perlu diuji bukan keberadaan asas hukumnya, melainkan ketepatan penerapan dan kualitas argumentasi dalam putusan.
Hakim tetap terikat pada hukum yang berlaku, fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, serta kewajiban memberikan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan kata lain, asas perlindungan terdakwa tidak boleh disalahgunakan sebagai pembenaran untuk mengabaikan fakta yang terbukti atau mengesampingkan ketentuan pemidanaan yang relevan. Sebaliknya, asas tersebut juga tidak boleh diabaikan hanya karena terdapat tuntutan publik agar terdakwa dijatuhi hukuman berat.
4. Hubungannya dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
Yayat Darmawi juga mengaitkan persoalan ini dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Jaminan konstitusional tersebut harus dipahami secara utuh. Kepastian hukum yang adil bukan berarti setiap terdakwa harus memperoleh hukuman teringan. Demikian pula, perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak berarti seluruh perkara harus dijatuhi pidana dengan besaran yang identik.
Perbedaan putusan dapat dibenarkan apabila terdapat perbedaan fakta, peran pelaku, tingkat kesalahan, akibat perbuatan, keadaan yang relevan, atau ketentuan hukum yang berlaku. Namun, perbedaan tersebut harus dijelaskan secara rasional dan dapat diuji melalui pertimbangan hukum.
Sebaliknya, jika perkara dengan fakta dan keadaan yang relevan serupa diperlakukan secara berbeda tanpa alasan yang memadai, pertanyaan mengenai konsistensi, kepastian hukum, dan keadilan patut diajukan.
Oleh sebab itu, Pasal 28D ayat (1) tidak dapat dipahami sebagai perintah untuk selalu menjatuhkan pidana teringan, melainkan sebagai landasan agar proses dan putusan hukum dilaksanakan secara adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Hakim Harus Menjelaskan Dasar Putusannya
Dalam negara hukum, putusan hakim tidak cukup hanya menyebut pasal dan asas hukum. Putusan juga perlu memperlihatkan hubungan yang jelas antara fakta persidangan, alat bukti, ketentuan hukum, dan kesimpulan yang diambil.
Ketika hakim menerapkan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa, dasar perbandingan hukumnya perlu dijelaskan. Ketika hakim mempertimbangkan keraguan dalam pembuktian, letak dan alasan keraguan tersebut juga harus dapat dipahami.
Demikian pula, apabila hakim menjatuhkan pidana yang jauh lebih rendah daripada tuntutan penuntut umum, keadaan tersebut tidak otomatis membuktikan adanya penyimpangan. Tuntutan jaksa bukan batas minimum yang selalu wajib diikuti hakim.
Akan tetapi, pertimbangan mengenai berat-ringannya pidana harus tetap berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku, fakta perkara, serta alasan yang relevan. Penilaian terhadap ketepatan putusan harus dilakukan dengan membaca pertimbangan lengkapnya, bukan hanya membandingkan angka tuntutan dan vonis.
6. Kajian Kritis: Bagaimana Mencegah Penyalahgunaan Asas Hukum?
Untuk menjaga agar asas perlindungan terdakwa tidak diterapkan secara keliru, setidaknya terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian:
- Ketepatan dasar hukum. Hakim perlu memastikan bahwa ketentuan yang diterapkan benar-benar berlaku dan relevan dengan waktu serta karakter perbuatan yang diperiksa.
- Perbandingan hukum yang jelas. Jika menggunakan lex favor reo, harus diuraikan perubahan peraturan dan alasan ketentuan tertentu lebih menguntungkan terdakwa.
- Pembuktian yang objektif. Jika menggunakan in dubio pro reo, keraguan harus beralasan dan berkaitan dengan fakta atau unsur tindak pidana yang diperiksa.
- Pertimbangan pemidanaan yang terukur. Berat-ringannya pidana perlu didasarkan pada faktor yang diakui hukum, bukan sekadar penilaian subjektif.
- Konsistensi dan akuntabilitas. Putusan harus memuat argumentasi yang memungkinkan para pihak dan masyarakat memahami alasan hukum di balik kesimpulan hakim.
Pengawasan terhadap kualitas putusan juga perlu dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Kritik terhadap putusan sebaiknya diarahkan pada argumentasi, penerapan norma, dan kesesuaian dengan fakta perkara, bukan pada dugaan motif pribadi hakim tanpa bukti.
Penutup: Asas Hukum Harus Melindungi Hak, Bukan Menghilangkan Akuntabilitas
Penerapan lex favor reo dan in dubio pro reo merupakan bagian penting dari perlindungan hak dalam proses peradilan pidana. Namun, keduanya tidak boleh dicampuradukkan dan tidak dapat dijadikan alasan otomatis untuk memilih hukuman paling ringan.
Persoalan utamanya terletak pada apakah syarat penerapan asas telah terpenuhi dan apakah pertimbangan hakim dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
Putusan yang menguntungkan terdakwa belum tentu keliru, sebagaimana putusan yang berat belum tentu otomatis adil. Ukurannya adalah kesesuaian dengan hukum, pembuktian, pertimbangan yang rasional, dan jaminan keadilan bagi semua pihak.
Diskusi hukum yang perlu dikembangkan ialah bagaimana memastikan asas perlindungan terdakwa tetap terjaga tanpa membuka ruang bagi penerapan hukum yang tidak konsisten, tidak transparan, atau tidak didukung argumentasi yang memadai.
Dengan demikian, pertanyaan yang layak diajukan kepada rekan-rekan praktisi dan akademisi hukum bukan apakah terdakwa boleh memperoleh ketentuan yang lebih menguntungkan, melainkan bagaimana menguji secara objektif bahwa asas tersebut benar-benar diterapkan sesuai syarat hukum dan tidak digunakan di luar tujuan yang semestinya.
Fredy Legito
0 Komentar