PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut transparansi penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) senilai Rp60 miliar di Kalimantan Barat berujung ricuh di kawasan Bundaran Bambu Runcing, Taman Digulis, Kota Pontianak, Rabu (21/10/2026) malam.
Di tengah situasi tersebut, sejumlah wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan mengaku mengalami tindakan intimidatif dari oknum aparat. Berdasarkan laporan dan dokumentasi yang diberitakan Redaksi Satu, mobil water cannon milik Ditsamapta Polda Kalbar juga diduga menyemprotkan air ke arah kelompok wartawan yang berada di sekitar pos polisi, meskipun mereka telah menunjukkan kartu identitas pers.
Peristiwa itu disebut terjadi sekitar pukul 18.47 WIB. Sejumlah jurnalis dilaporkan diminta menghapus dokumentasi foto dan video. Ada pula dugaan tindakan fisik berupa dorongan terhadap wartawan. Identitas serta peran personel yang diduga terlibat masih perlu dikonfirmasi kepada pihak kepolisian.
Demo Menuntut Transparansi Anggaran Karhutla
Sebelum kericuhan terjadi, mahasiswa bergerak dari titik kumpul di Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura menuju Bundaran Bambu Runcing, kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran penanganan bencana karhutla yang disebut mencapai Rp60 miliar. Mereka juga menyuarakan sejumlah persoalan lain, termasuk isu korupsi dan pendidikan.
Perwakilan mahasiswa dari DEMA IAIN Pontianak, Fiki, mengatakan aksi tersebut bertujuan mendorong keterbukaan pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran penanganan karhutla.
“Kami minta Pemprov Kalbar mengklarifikasi penggunaan anggaran penanganan bencana Karhutla,” ujar Fiki, sebagaimana dikutip Redaksi Satu.
Setelah sekitar satu jam beraksi, mahasiswa disebut belum memperoleh kesempatan bertemu dengan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Massa kemudian bergerak kembali ke kawasan Bundaran Digulis dan melakukan pemblokiran jalan sebelum situasi berkembang menjadi bentrokan.
Wartawan Sebut Mengalami Intimidasi
Menurut laporan salah satu wartawan, sejumlah wartawan media lokal maupun nasional yang berada di sekitar pos polisi untuk merekam perkembangan situasi diduga mengalami intervensi dari oknum anggota kepolisian.
Laporan tersebut menyebut adanya permintaan untuk menghapus foto dan video, pengambilan gambar kartu identitas pers, serta tindakan mendorong sejumlah wartawan. Salah satu personel berinisial TR juga disebut dalam laporan sebagai pihak yang diduga melakukan tindakan fisik. Identitas, jabatan, dan kronologi dugaan tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi.
Selain itu, dokumentasi yang dimuat Redaksi Satu disebut memperlihatkan mobil water cannon menyemprotkan air ke arah kelompok wartawan. Para jurnalis dikabarkan telah menunjukkan kartu pers dan berulang kali menyampaikan bahwa mereka sedang menjalankan tugas peliputan.
Tidak lama setelah penyemprotan tersebut, menurut laporan itu, muncul titik api di salah satu sudut pos polisi. Mobil water cannon kemudian diarahkan kembali ke lokasi tersebut hingga api padam.
Rangkaian kejadian tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk untuk memastikan kronologi, arah penyemprotan, situasi keamanan saat itu, serta apakah tindakan terhadap wartawan dilakukan sesuai prosedur.
Kebebasan pers dan keselamatan jurnalis merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas jurnalistik. Wartawan yang meliput peristiwa di ruang publik perlu memperoleh ruang untuk bekerja secara aman, sepanjang tetap memperhatikan batas keselamatan dan ketentuan yang berlaku.
Polisi Sempat Meminta Mahasiswa Membubarkan Diri
Sebelum kericuhan, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto dilaporkan mengimbau mahasiswa membubarkan diri karena waktu aksi disebut telah melewati batas yang ditentukan.
“Saya mengimbau kepada adik-adik mahasiswa agar kembali ke rumah masing-masing dan segera membubarkan diri,” kata Endang, sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.
Situasi kemudian memanas ketika aparat berupaya memukul mundur massa menggunakan semprotan air dari mobil water cannon. Laporan Redaksi Satu menyebut mahasiswa membalas dengan petasan dan lemparan batu.
Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar tiba di kawasan Bundaran Bambu Runcing sekitar pukul 19.08 WIB. Setelah kedatangannya, situasi dilaporkan kembali terkendali.
Mahasiswa Minta Dugaan Pemukulan Diusut
Selain mempersoalkan transparansi anggaran karhutla, mahasiswa juga meminta kepolisian menindaklanjuti dugaan pemukulan terhadap mahasiswa oleh oknum organisasi kemasyarakatan dalam aksi sebelumnya.
Fiki menyatakan sejumlah mahasiswa mengalami luka dan perkara tersebut telah dilaporkan ke Polda Kalimantan Barat.
“Saya minta kasus dugaan pemukulan oleh oknum ormas ini diusut hingga tuntas dan para pelaku segera ditangkap. Dan kami akan kawal hingga ke Pengadilan,” ujarnya.
Dugaan pemukulan tersebut perlu ditangani melalui proses penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Pihak-pihak yang dilaporkan juga tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan sesuai prosedur hukum.
Perlu Klarifikasi Resmi atas Dugaan Tindakan terhadap Pers
Dugaan penyemprotan water cannon ke arah wartawan dan tindakan intimidatif saat peliputan menjadi persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka. Klarifikasi dari Polda Kalbar diperlukan untuk menerangkan kronologi penggunaan water cannon, prosedur pengamanan aksi, serta dugaan tindakan personel terhadap jurnalis.
Redaksi juga perlu memperoleh keterangan dari wartawan yang berada di lokasi, pihak kepolisian, dan saksi lain agar pemberitaan mengenai peristiwa ini dapat disusun secara lengkap dan berimbang.
Sementara itu, tuntutan mahasiswa terkait penggunaan anggaran karhutla senilai Rp60 miliar perlu dijawab melalui penjelasan dan data resmi pemerintah daerah agar publik dapat memahami peruntukan, realisasi, serta pertanggungjawaban anggaran tersebut.
Tim Liputan
0 Komentar