PONTIANAK — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan kekhawatiran terhadap wacana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui koperasi. Ia menilai, rencana tersebut perlu dikaji secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan bank daerah, khususnya Bank Kalbar.
Kekhawatiran itu disampaikan Krisantus dalam kegiatan Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalimantan Barat melalui Pemberdayaan UMKM serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pontianak, Senin (19/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman.
Menurut Krisantus, pemerintah daerah selama ini memberikan penyertaan modal untuk mendukung penguatan Bank Kalbar. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi hubungan antara aparatur sipil negara (ASN) dan bank daerah perlu mempertimbangkan dampak ekonominya secara menyeluruh.
“Kalau melalui gaji pegawai diberikan melalui koperasi, sementara pegawai adalah 100 persen nasabah Bank Kalbar, maka bank daerah akan tumbang,” ujar Krisantus.
Pernyataan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran Wagub Kalbar terhadap potensi dampak kebijakan yang masih menjadi wacana. Dampak nyata terhadap Bank Kalbar tentu memerlukan kajian berdasarkan data mengenai jumlah nasabah, pola penyaluran gaji, serta pengaruhnya terhadap aktivitas perbankan.
Minta Aspirasi Daerah Disampaikan ke Pemerintah Pusat
Krisantus berharap Menteri UMKM dapat meneruskan aspirasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat agar menjadi bahan pertimbangan sebelum kebijakan terkait penyaluran gaji PNS melalui koperasi diterapkan.
Ia menegaskan bahwa penguatan koperasi seharusnya tetap memperhatikan keberadaan lembaga keuangan daerah yang selama ini berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Saya yakin suara menteri bisa menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Kami mohon dengan sangat,” tegasnya.
Bagi pemerintah daerah, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut pilihan saluran pembayaran gaji, melainkan juga bagaimana kebijakan ekonomi nasional dapat berjalan selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Menteri UMKM: Masukan Daerah Penting
Menanggapi masukan tersebut, Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah terbuka terhadap saran dan kritik dari pemerintah daerah. Menurutnya, masukan tersebut penting untuk memastikan kebijakan yang disusun dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Saya mau sampaikan ini karena Pak Wagub, saran dan masukan, dan saya rasa bagus dan wajib. Karena dalam banyak hal, Presiden memerintahkan kepada kami harus menerima masukan dan kritikan dan itu penting dalam melakukan check and balance,” kata Maman.
Maman menjelaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dirancang sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pengembangannya, kata dia, perlu disesuaikan dengan potensi, karakteristik, dan kearifan lokal masing-masing wilayah.
“Jadi tidak bisa disamakan potensi antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing sehingga ke depannya menjadi tematik,” jelasnya.
Ia juga menyinggung keberadaan credit union (CU) di Kalimantan Barat sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas yang memiliki karakteristik tersendiri. Pengalaman dan kondisi kelembagaan di daerah, menurutnya, dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan model pengembangan koperasi.
Penyaluran Gaji Melalui Koperasi Tidak Harus Dipaksakan
Mengenai kemungkinan koperasi menjadi saluran penyaluran gaji PNS, Maman menegaskan bahwa hal tersebut tidak harus dipaksakan. Pemerintah, menurutnya, perlu mempertimbangkan kesiapan kelembagaan serta kondisi nyata sebelum mengambil keputusan.
“Apakah nanti Koperasi Merah Putih dipaksakan menjadi penyalur karyawan atau PNS, saya pikir pemerintah tidak mungkin sesembrono itu. Tetapi bahwa institusi koperasi mungkinkah menjadi penyalur gaji PNS, mungkin saja. Karena institusi koperasi bisa dioptimalisasi,” ujarnya.
Maman menambahkan, KDMP diharapkan dapat menjadi instrumen tambahan untuk memperkuat perekonomian daerah, antara lain melalui pengembangan infrastruktur rantai pasok yang menghubungkan berbagai potensi ekonomi lokal.
Menunggu Kejelasan Arah Kebijakan
Pernyataan Wagub Kalbar dan tanggapan Menteri UMKM menunjukkan bahwa pengembangan koperasi perlu dibahas dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem ekonomi daerah.
Di satu sisi, koperasi diharapkan memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, keberadaan bank pembangunan daerah seperti Bank Kalbar juga memiliki peran dalam mendukung transaksi keuangan, pembiayaan, dan kegiatan ekonomi regional.
Karena itu, apabila wacana penyaluran gaji PNS melalui koperasi berlanjut, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme pelaksanaannya, dasar kebijakan, kesiapan koperasi, serta dampaknya terhadap bank daerah dan pelayanan keuangan bagi ASN.
Hingga terdapat keputusan resmi, wacana tersebut perlu dipahami sebagai kemungkinan kebijakan yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, bukan sebagai ketentuan yang sudah pasti diberlakukan.
Fredy Legito
0 Komentar