PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Rentetan aksi unjuk rasa Aliansi Kalbar Revolusi Jilid 1 dan 2 di Gedung DPRD Kalimantan Barat pada Selasa dan Rabu menyisakan persoalan serius. Selain dugaan kekerasan terhadap demonstran, anggota tim medis yang membantu korban mengaku mengalami teror siber, doxing, hingga ancaman penculikan setelah menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan.
Persoalan tersebut disampaikan dalam aksi Kalbar Revolusi Jilid 3 pada Jumat, 23 Oktober 2026. Dalam aksi sebelumnya, menurut keterangan pihak massa, sebanyak 15 demonstran mengalami luka dan mendapatkan penanganan dari tim medis.
Ancaman yang dilaporkan tim medis menambah kekhawatiran mengenai keamanan relawan yang bertugas memberikan pertolongan kepada peserta aksi.
Tim Medis Sebut Korban Mengalami Luka Fisik
Lauren, anggota tim medis yang bertugas saat demonstrasi, mengatakan sejumlah korban yang mereka tangani mengalami lebam, benturan keras di bagian kepala, hingga luka sobek.
“Untuk jenis luka kebanyakan diakibatkan lebam. Kedua memang benturan keras di kepala akibat dipukul pentungan atau kayu, serta luka sobek,” ungkap Lauren.
Keterangan tersebut menggambarkan kondisi korban berdasarkan penanganan yang dilakukan tim medis. Adapun penyebab, kronologi lengkap, dan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kekerasan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan saksi, dokumentasi, serta bukti lain oleh aparat penegak hukum.
Mengaku Diteror dan Diancam melalui WhatsApp
Lauren menyebut sejumlah rekannya mengalami intimidasi setelah aksi berlangsung. Bentuk gangguan yang dilaporkan antara lain penyebaran atau pengungkapan informasi pribadi tanpa izin (doxing), dugaan pengawasan, serta pesan ancaman yang dikirim melalui WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal.
“Bisa dikatakan ada ancaman penteroran dan penculikan yang membuat rasa takut bagi teman-teman dan memicu trauma kolektif. Posisi medis saat ini tidak dalam keadaan aman,” jelasnya.
Pengakuan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai keselamatan tim medis yang bertugas memberikan pertolongan kepada demonstran tanpa memandang latar belakang maupun posisi mereka dalam aksi.
Ancaman penculikan merupakan persoalan serius yang perlu ditindaklanjuti. Namun, identitas pengirim pesan, motif, dan keterkaitannya dengan peristiwa demonstrasi masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan serta bukti yang dapat diverifikasi.
Jika ancaman masih berlangsung atau terdapat indikasi bahaya langsung, pihak yang terdampak perlu mengamankan bukti pesan, nomor pengirim, tangkapan layar, serta informasi waktu kejadian untuk disampaikan kepada aparat berwenang.
Perwakilan Massa Pertanyakan Penanganan Hukum
Selain persoalan keamanan tim medis, perwakilan massa aksi, Pangestu, mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan kekerasan yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi Selasa dan Rabu.
Ia menilai koordinasi antarkepolisian perlu diperjelas agar laporan dan bukti yang disampaikan masyarakat tidak terhambat oleh persoalan kewenangan.
Menurut Pangestu, dalam audiensi dengan Kapolresta, pihak kepolisian disebut menyampaikan bahwa belum ada laporan yang masuk ke tingkat Polresta dan mengarahkan persoalan tersebut ke Polda Kalimantan Barat.
“Kita belajar dari aksi sebelumnya, Polda dan Polresta itu saling lempar. Malahan oknum (pelaku) ini playing victim seolah mereka yang dipukul duluan, padahal dalam bukti video di sosial media sudah jelas mereka yang menyerang duluan,” tegas Pangestu.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dari pihak massa aksi. Untuk memastikan kronologi dan pihak yang melakukan kekerasan, diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rekaman video, keterangan saksi dari berbagai pihak, serta bukti pendukung lainnya.
Desakan Perlindungan bagi Tim Medis
Laporan mengenai ancaman terhadap tim medis menambah dimensi persoalan dalam rangkaian aksi Aliansi Kalbar Revolusi. Tim medis menjalankan tugas pertolongan kepada orang yang mengalami cedera, sehingga keselamatan mereka perlu menjadi perhatian, terlepas dari perbedaan pandangan dalam demonstrasi.
Pihak yang merasa menerima ancaman dapat melaporkannya kepada aparat berwenang dengan menyertakan bukti yang tersedia. Penanganan yang jelas diperlukan untuk memastikan apakah pesan tersebut mengandung ancaman pidana dan siapa pihak yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, aparat kepolisian diharapkan memberikan penjelasan mengenai mekanisme penerimaan laporan, pembagian kewenangan antara Polresta dan Polda, serta langkah yang dapat ditempuh korban dan saksi untuk memperoleh perlindungan.
Publik Menanti Kejelasan
Peristiwa ini menyisakan dua persoalan yang membutuhkan jawaban: dugaan kekerasan terhadap demonstran dan laporan intimidasi terhadap tim medis setelah aksi berlangsung.
Keduanya perlu ditangani berdasarkan bukti, tanpa mengabaikan hak setiap pihak untuk memberikan keterangan dan pembelaan. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses hukum diharapkan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Hingga informasi ini disusun, klaim mengenai ancaman penculikan dan dugaan kekerasan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari aparat berwenang. Klarifikasi dari Polda Kalimantan Barat maupun Polresta setempat diperlukan untuk menjelaskan perkembangan penanganan laporan serta langkah perlindungan terhadap pihak-pihak yang merasa terancam.
Fredy Legito
0 Komentar