PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan, mengambil sumpah jabatan dan melantik Efrivel, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sambas, Rabu (14/10/2026). Pelantikan berlangsung di Aula Baharuddin Lopa, Lantai IV, Kantor Kejati Kalbar, Pontianak.
Pelantikan tersebut menjadi momentum pergantian kepemimpinan di Kejaksaan Negeri Sambas sekaligus penegasan kembali tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjaga integritas institusi dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Kepala Kejati Kalbar, para asisten, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Usaha, para koordinator, sejumlah kepala kejaksaan negeri di Kalimantan Barat, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat, serta jajaran pejabat Kejati Kalbar dan Kejari Sambas. Hadir pula Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Kalbar beserta pengurus, Ketua IAD Daerah Pontianak, dan pengurus IAD Daerah Sambas.
Kajati: Jabatan Adalah Amanah dan Tanggung Jawab
Dalam amanatnya, Emilwan Ridwan menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni atau pergantian jabatan. Menurutnya, jabatan merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalitas, serta komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan.
“Jaga marwah Kejaksaan,” tegas Emilwan.
Ia mengingatkan bahwa kehormatan institusi tidak hanya diukur dari keberhasilan menangani perkara, tetapi juga dari integritas setiap insan Adhyaksa, keteladanan pimpinan, profesionalitas dalam bekerja, serta keberanian untuk tetap berpegang pada koridor hukum dan keadilan.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum perlu dijaga melalui perilaku dan pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab.
Sambas sebagai Wilayah Perbatasan Memerlukan Kewaspadaan
Kepada Efrivel, Kajati Kalbar menyampaikan ucapan selamat sekaligus menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum di Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Karakteristik wilayah perbatasan, menurut arahan Kajati, menuntut kewaspadaan dan koordinasi yang kuat dalam menghadapi berbagai potensi tindak pidana lintas negara.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi penyelundupan, peredaran narkotika, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta perlindungan pekerja migran Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Kejari Sambas diharapkan mampu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mendukung penanganan perkara sesuai kewenangan masing-masing.
Penegakan hukum di wilayah perbatasan juga membutuhkan pendekatan yang terukur dan profesional agar upaya pemberantasan kejahatan berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat.
Pencegahan Korupsi dan Pengawasan Pelayanan Publik
Selain penanganan tindak pidana, Emilwan mengingatkan pentingnya perhatian terhadap pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, pendekatan pencegahan tersebut tidak boleh mengurangi ketegasan dalam menindak penyimpangan yang terbukti merugikan keuangan negara sesuai ketentuan hukum.
Arahan ini menempatkan kejaksaan tidak hanya sebagai institusi yang menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang mendukung terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab.
Sinergi Harus Tetap Menjaga Independensi
Kajati Kalbar juga meminta Efrivel membangun kepemimpinan yang humanis, responsif, dan mampu menghadirkan pelayanan hukum yang profesional serta berintegritas.
Sinergi dengan pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dinilai penting untuk membangun komunikasi dan mendukung penyelesaian berbagai persoalan hukum di daerah.
Meski demikian, hubungan koordinasi tersebut harus tetap menjaga independensi dan profesionalitas aparat penegak hukum.
“Sinergi bukan berarti kehilangan independensi, komunikasi bukan berarti kompromi, dan kedekatan bukan berarti mengurangi profesionalitas,” tegas Emilwan.
Pesan tersebut menekankan bahwa koordinasi antarlembaga harus berjalan dalam batas kewenangan masing-masing, tanpa mengurangi objektivitas dalam penanganan perkara.
Kepercayaan Publik Harus Dijaga dengan Integritas
Dalam amanatnya, Emilwan turut mengingatkan bahwa kepercayaan publik dibangun melalui kerja keras, keteladanan, dan integritas. Sebaliknya, kepercayaan tersebut dapat terganggu akibat tindakan yang mencederai kehormatan institusi.
Karena itu, setiap insan Adhyaksa diminta menjaga sikap, ucapan, dan tindakan, baik ketika menjalankan tugas kedinasan maupun saat berada di tengah masyarakat.
Bagi pimpinan satuan kerja, keteladanan menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab. Pengawasan internal serta kepatuhan terhadap kode etik juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas tetap berada dalam koridor hukum.
Apresiasi untuk Kajari Sambas Sebelumnya
Pada kesempatan tersebut, Kajati Kalbar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sulasman, S.H., M.H., atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusinya selama memimpin Kejaksaan Negeri Sambas.
Emilwan juga menyampaikan ucapan selamat bertugas di tempat penugasan yang baru kepada pejabat sebelumnya.
Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan program kerja sekaligus memperkuat kualitas pelaksanaan tugas kejaksaan di Kabupaten Sambas.
Harapan terhadap Kepemimpinan Baru
Melalui pelantikan Efrivel sebagai Kajari Sambas, Kejati Kalbar berharap penguatan penegakan hukum, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta pemeliharaan kepercayaan publik dapat terus diwujudkan melalui kerja nyata.
Tantangan penegakan hukum di wilayah perbatasan membutuhkan komitmen, koordinasi, dan integritas seluruh jajaran. Namun, keberhasilan pelaksanaan tugas tetap harus diukur melalui kinerja yang profesional, penanganan perkara sesuai hukum, serta pelayanan yang adil bagi masyarakat.
Pesan utama Kajati Kalbar jelas: jabatan merupakan amanah, integritas adalah fondasi, dan independensi harus tetap dijaga dalam setiap langkah penegakan hukum.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan Siaran Pers Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor PR-66/O.1/Kph.3/10/2026, tanggal 14 Oktober 2026.
#KejatiKalbar #KajariSambas #Efrivel #EmilwanRidwan #PenegakanHukum #Integritas #WilayahPerbatasan #KejaksaanRI #MediaFaktaInvestigasiNews
0 Komentar