PONTIANAK — Perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Gedung SMA Yayasan Mujahidin Pontianak memasuki tahap krusial. Tim Penasihat Hukum dua terdakwa menilai sejumlah keterangan saksi dan ahli dalam persidangan perlu dikaji secara menyeluruh karena, menurut mereka, belum menunjukkan adanya permintaan fee, penggelembungan harga (mark-up), maupun aliran dana yang memperkaya terdakwa secara pribadi.
Pandangan tersebut disampaikan Andi Hariadi, salah satu anggota Tim Penasihat Hukum terdakwa, sebagaimana dilaporkan pada 13 Oktober 2026. Meski demikian, penilaian mengenai kekuatan pembuktian dan terbukti atau tidaknya dakwaan tetap menjadi kewenangan majelis hakim.
Tim penasihat hukum juga menyoroti masa penahanan yang menurut mereka akan mencapai batas maksimal 200 hari pada 17 Oktober 2026. Mereka meminta agar status penahanan para terdakwa dievaluasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dana Hibah dan Pembangunan Gedung
Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak penasihat hukum, pembangunan gedung tersebut berawal dari kebutuhan peningkatan daya tampung pendidikan menengah di Kota Pontianak. Dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disebut disalurkan secara bertahap selama periode 2019–2023.
Dari proposal yang nilainya sekitar Rp39 miliar, realisasi untuk penyelesaian fisik bangunan empat lantai disebut mencapai sekitar Rp22 miliar. Pembangunan dilaksanakan secara swakelola dengan harga satuan sekitar Rp3,8 juta per meter persegi, sementara angka acuan maksimal yang disebut dalam keterangan tersebut sekitar Rp6,8 juta per meter persegi.
Pihak penasihat hukum juga menyatakan bahwa gedung telah digunakan dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Namun, keberadaan gedung yang telah berfungsi maupun perbandingan harga satuan saja tidak otomatis membuktikan ada atau tidaknya kerugian negara. Hal tersebut tetap perlu dinilai bersama dokumen anggaran, pertanggungjawaban, hasil pemeriksaan teknis, dan alat bukti lainnya.
Kesaksian Mantan Gubernur dan Saksi Lain
Mantan Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, disebut menjalani pemeriksaan sekitar 13 jam di Pengadilan Negeri Pontianak. Menurut uraian pihak penasihat hukum, Sutarmidji menerangkan bahwa penyaluran hibah memiliki dasar hukum dan berkaitan dengan kedudukan Masjid Raya Mujahidin sebagai masjid tingkat provinsi beserta fasilitas penunjangnya.
Pihak penasihat hukum juga menafsirkan keterangan tersebut sebagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam menilai apakah kedua terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari pembangunan gedung.
Puluhan saksi, termasuk vendor, penyedia material, dan pekerja, disebut telah memberikan keterangan mengenai pembelian bahan bangunan, pembayaran, serta pelaksanaan pekerjaan. Andi Hariadi menilai keterangan para saksi tersebut penting untuk menguji dugaan adanya pemberian imbalan, intervensi harga, ataupun penggelembungan biaya.
Meski demikian, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya perbuatan pidana harus didasarkan pada keseluruhan fakta persidangan, bukan hanya satu kelompok keterangan saksi.
Tim Hukum Pertanyakan Metode Pemeriksaan Ahli
Tim Penasihat Hukum turut mempersoalkan metode pemeriksaan ahli struktur Hendri Palar. Menurut mereka, pemeriksaan tersebut menggunakan dokumen proposal dan gambar rencana yang dinilai belum lengkap, serta tidak mencakup pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan dan bukti pengeluaran pekerjaan swakelola.
Mereka juga mempertanyakan status Sertifikat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) ahli tersebut pada saat melakukan pemeriksaan fisik. Persoalan mengenai kualifikasi, ruang lingkup pemeriksaan, dan metodologi ahli perlu dinilai berdasarkan dokumen serta keterangan yang benar-benar disampaikan di persidangan.
Sebagai pembanding, pihak terdakwa menghadirkan ahli struktur Ir. Hasan Husainni, S.T., M.T. yang, menurut tim penasihat hukum, menyimpulkan bangunan dalam kondisi kokoh, sesuai perencanaan, dan tidak menunjukkan indikasi kegagalan bangunan.
Perbedaan pendapat antara para ahli menjadi bagian dari materi yang perlu diuji oleh majelis hakim. Kondisi fisik bangunan dan persoalan pertanggungjawaban keuangan merupakan aspek berbeda yang masing-masing membutuhkan pembuktian.
Tiga Pos Pengeluaran Menjadi Sorotan
Tim Penasihat Hukum juga menyoroti tiga pos pengeluaran yang menurut mereka telah dijelaskan dalam persidangan.
Pertama, pembayaran sekitar Rp2,4 miliar kepada vendor material pada Desember 2020. Pihak penasihat hukum menyatakan keberadaan pembayaran tersebut telah dikonfirmasi oleh saksi vendor. Dokumen transaksi, bukti pembayaran, dan kesesuaiannya dengan laporan pertanggungjawaban tetap menjadi bagian penting dalam penilaian perkara.
Kedua, insentif kepanitiaan sebesar Rp156 juta. Menurut pihak penasihat hukum, anggaran tersebut merupakan bagian dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk panitia dan tim teknis serta dicatat dalam laporan pertanggungjawaban. Dasar penganggaran, penerima, dan realisasi pembayaran perlu diperiksa berdasarkan dokumen yang diajukan di persidangan.
Ketiga, biaya perencanaan lebih dari Rp400 juta. Biaya ini disebut berkaitan dengan penyusunan gambar kerja, RAB, pengujian sondir tanah, dan spesifikasi teknis oleh tenaga ahli. Tim penasihat hukum berpandangan bahwa pengeluaran tersebut perlu dinilai berdasarkan pekerjaan yang benar-benar dilakukan dan bukti pendukungnya.
Ketiga pos tersebut menjadi bagian dari perdebatan pembuktian. Penjelasan pihak penasihat hukum perlu diuji bersama bukti yang diajukan JPU sebelum dapat ditarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban keuangan maupun dugaan kerugian negara.
Perhitungan Kerugian Negara Dipersoalkan
Metodologi penghitungan kerugian negara oleh ahli auditor BPKP, Maulanasyah Ilmiawan, juga menjadi perhatian Tim Penasihat Hukum.
Menurut pihak terdakwa, metode yang digunakan perlu diuji, terutama terkait penilaian atas persoalan administratif pada kuitansi, pemeriksaan lapangan, dan keterlibatan ahli konstruksi. Mereka juga mempertanyakan pendekatan yang disebut bersifat “kasuistis”.
Keberatan tersebut merupakan pandangan pihak penasihat hukum. Penilaian terhadap kompetensi ahli, metode penghitungan, serta kekuatan hasil pemeriksaan harus merujuk pada keterangan lengkap ahli, dokumen yang diperiksa, dan ketentuan hukum yang relevan.
Menjelang Batas Penahanan, Tim Minta Hakim Objektif
Andi Hariadi turut menyinggung perkara dana hibah GKE Petra Sintang yang disebut berakhir dengan putusan bebas. Namun, ia menegaskan bahwa setiap perkara memiliki fakta, konstruksi dakwaan, dan pembuktian yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan begitu saja.
Menjelang 17 Oktober 2026, Tim Penasihat Hukum meminta agar status penahanan kedua terdakwa dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Klaim mengenai batas maksimal penahanan perlu dicocokkan dengan tahap perkara, dasar penahanan, dan perhitungan masa penahanan masing-masing terdakwa.
“Kami berharap klien kami dinilai berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan, bukan asumsi,” ujar Andi Hariadi sebagaimana dikutip dalam materi pemberitaan.
Pada akhirnya, ada atau tidaknya mark-up, permintaan fee, penyalahgunaan dana hibah, maupun kerugian negara harus ditentukan berdasarkan keseluruhan alat bukti dan pertimbangan hukum majelis hakim.
Perkara ini masih harus ditempatkan dalam kerangka asas praduga tak bersalah. Pandangan Tim Penasihat Hukum merupakan bagian dari proses pembelaan, sedangkan JPU memiliki kesempatan menyampaikan argumentasi dan pembuktian sesuai hukum acara. Putusan akhir berada pada kewenangan majelis hakim.
Sumber informasi: Andi Hariadi, S.H., M.H., CPM.,Tim Pengacara Hukum Terdakwa, 13 Oktober 2026. Naskah disusun kembali oleh Redaksi Media Fakta Investigasi News.
0 Komentar