PONTIANAK — Ketua Umum Persatuan Orang Melayu (POM), Agus Setiadi, S.E., menyayangkan tidak terlaksananya rencana Tabligh Akbar yang menghadirkan Ustadz Abdul Somad (UAS) di Kabupaten Sanggau.
Menurut Agus, polemik yang berkembang setelah munculnya penolakan terhadap rencana kedatangan UAS semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi, dialog dan koordinasi antarpihak, sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang menyentuh identitas etnis maupun agama.
Agus menegaskan, POM menghormati keberadaan lembaga adat dan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, menurutnya, persoalan kegiatan dakwah dan keagamaan perlu ditempatkan dalam kerangka hukum, ketertiban umum serta kewenangan lembaga negara yang berlaku.
“Kami menghormati DAD sebagai lembaga adat Dayak. Tetapi kita juga harus memahami batas kewenangan masing-masing. Persoalan dakwah dan kegiatan keagamaan umat Islam harus ditempatkan sesuai aturan. Kalau ada persoalan hukum, keamanan atau ketertiban, silakan disampaikan kepada lembaga yang berwenang untuk ditangani sesuai ketentuan,” tegas Agus.
POM Soroti Sikap Pemerintah Daerah
POM juga menyoroti pernyataan Bupati Sanggau Yohanes Ontot yang diberitakan menyebut bahwa izin kegiatan keramaian, termasuk kegiatan keagamaan, merupakan kewenangan kepolisian.
Agus menilai, dalam situasi yang sensitif, kepala daerah tidak cukup hanya menjelaskan aspek administratif perizinan. Menurutnya, seorang bupati memiliki tanggung jawab menjaga komunikasi sosial, ketenteraman masyarakat dan hubungan harmonis antarkelompok di wilayah yang dipimpinnya.
“Kalau persoalannya hanya soal kewenangan perizinan, tentu kita bisa memahami. Tetapi ketika muncul polemik di tengah masyarakat, kepala daerah harus hadir sebagai pengayom semua kelompok. Jangan sampai masyarakat menangkap kesan bahwa pemerintah daerah hanya melihat persoalan dari sisi administratif, sementara dampak sosialnya dibiarkan berkembang,” ujar Agus.
Ia mengatakan, kegiatan keagamaan yang melibatkan tokoh nasional seperti UAS memiliki perhatian publik yang besar. Karena itu, menurutnya, diperlukan komunikasi lebih awal antara pemerintah daerah, aparat keamanan, panitia, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga adat.
Agus mencontohkan kegiatan UAS di daerah lain yang menurutnya dapat berlangsung dengan koordinasi dan dukungan berbagai pihak.
“Kita bisa melihat kegiatan UAS di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Ketika semua pihak membangun komunikasi dan koordinasi dengan baik, kegiatan keagamaan dapat berlangsung dengan tertib. Karena itu, yang kita perlukan bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana persoalan ini diselesaikan secara dewasa,” katanya.
DAD Diminta Tidak Masuk ke Ranah Penentuan Materi Dakwah
Agus juga menyampaikan kritik terhadap sikap penolakan yang dikaitkan dengan Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sanggau.
Menurutnya, lembaga adat memiliki posisi penting dalam menjaga nilai adat, budaya dan kepentingan masyarakat adat. Namun, ia berpandangan bahwa penentuan boleh atau tidaknya seorang ulama menyampaikan dakwah kepada umat Islam harus dikembalikan kepada mekanisme hukum dan kewenangan lembaga negara.
“DAD silakan berbicara tentang adat, budaya dan aspirasi masyarakat adat. Tetapi apabila persoalannya sudah menyangkut siapa ulama yang boleh datang dan bagaimana materi dakwah seorang ulama, menurut kami hal tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme yang tepat,” tegas Agus.
Ia menambahkan, apabila terdapat dugaan materi ceramah yang berpotensi melanggar hukum atau mengganggu ketertiban, maka pihak yang keberatan dapat menyampaikannya melalui jalur yang tersedia.
“Kita negara hukum. Kalau ada materi yang dianggap bermasalah, silakan dilaporkan dan diuji melalui mekanisme yang berlaku. Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog dan hukum justru berkembang menjadi konflik sosial,” ujarnya.
POM Ingatkan Jangan Membuka Kembali Luka Sosial Kalbar
Agus mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengabaikan sensitivitas hubungan sosial di Kalimantan Barat.
Ia menyinggung peristiwa Januari 2017 ketika Ustaz Tengku Zulkarnain mengalami penolakan saat tiba di Bandara Susilo Sintang sehingga batal menghadiri kegiatan yang telah dijadwalkan. Pemberitaan saat itu mencatat adanya kelompok yang mengatasnamakan DAD atau kelompok masyarakat Dayak yang melakukan penolakan, sementara sejumlah pihak kemudian menyebut peristiwa tersebut sebagai kesalahpahaman dan mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi.
Menurut Agus, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar persoalan yang berkaitan dengan tokoh agama, adat dan identitas masyarakat tidak kembali berkembang menjadi ketegangan sosial.
“Kita tidak ingin Kalimantan Barat kembali dihadapkan pada persoalan yang mempertentangkan identitas masyarakat. Setiap persoalan harus diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan sampai sebuah kegiatan keagamaan kemudian berkembang menjadi persoalan etnis atau antarumat beragama,” katanya.
Agus menilai, perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup ruang dialog.
Menurutnya, masyarakat Melayu dan Dayak serta kelompok masyarakat lainnya di Kalimantan Barat telah memiliki sejarah panjang hidup berdampingan. Karena itu, menurut POM, setiap pihak memiliki tanggung jawab menjaga hubungan sosial tersebut agar tidak rusak akibat polemik sesaat.
Bupati Sanggau Diminta Hadir sebagai Pengayom Semua Masyarakat
POM secara khusus meminta Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengambil langkah komunikasi dan rekonsiliasi untuk meredakan polemik yang berkembang.
Agus menegaskan bahwa kepala daerah merupakan pemimpin bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang etnis maupun agama.
“Bupati adalah kepala daerah untuk seluruh masyarakat Sanggau. Beliau bukan hanya bupati untuk kelompok tertentu, tetapi juga bupati bagi masyarakat Melayu, Muslim, Dayak dan seluruh masyarakat yang tinggal di Kabupaten Sanggau,” ujar Agus.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak hanya menjelaskan persoalan dari aspek kewenangan perizinan, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan.
POM bahkan meminta Bupati Sanggau membuka ruang dialog dengan panitia dan tokoh masyarakat Muslim serta mengupayakan agar UAS dapat kembali diundang ke Sanggau apabila seluruh persyaratan keamanan, ketertiban dan administrasi telah terpenuhi.
“Kami meminta Bupati Sanggau mempertimbangkan untuk mengundang kembali UAS ke Sanggau. Ini bukan semata-mata soal satu acara yang batal. Ini tentang bagaimana pemerintah daerah menunjukkan bahwa seluruh masyarakat memiliki ruang yang sama untuk menjalankan kegiatan keagamaan secara tertib dan sesuai aturan,” kata Agus.
Ia juga meminta semua pihak menahan diri dari pernyataan yang dapat memperlebar perbedaan.
Jangan Sampai Polemik Berkembang Menjadi Konflik Identitas
Agus menilai perkembangan percakapan di media sosial harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, narasi yang mempertentangkan kelompok berdasarkan etnis maupun agama berpotensi memperbesar persoalan apabila tidak segera diimbangi dengan informasi yang objektif dan komunikasi antarpihak.
“Kalau hari ini kita gagal mengendalikan narasi, persoalannya bisa bergeser. Awalnya hanya soal sebuah acara, kemudian berubah menjadi siapa menolak siapa, siapa membela siapa dan siapa berhadapan dengan siapa. Itu yang harus kita cegah bersama,” katanya.
POM, lanjut Agus, tidak menginginkan masyarakat Kalimantan Barat terjebak dalam pertentangan identitas.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap keputusan maupun sikap suatu pihak tetap harus disampaikan secara proporsional tanpa menyerang kelompok etnis atau agama tertentu.
“Jangan jadikan persoalan ini sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan pula membawa nama etnis atau agama untuk membenarkan tindakan yang dapat merugikan persatuan masyarakat. Kalau ada persoalan, mari kita dudukkan bersama dan selesaikan melalui jalur hukum, dialog dan musyawarah,” tegasnya.
Agus kemudian menyerukan kepada masyarakat Muslim, masyarakat Dayak, Melayu serta seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Menurutnya, keberagaman Kalimantan Barat merupakan realitas sosial yang harus dijaga bersama.
“Kita boleh berbeda adat, berbeda agama dan berbeda pandangan. Tetapi perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk saling menutup pintu. Kalimantan Barat harus belajar dari pengalaman masa lalu dan memastikan persoalan hari ini tidak menjadi sumber konflik baru,” pungkas Agus.
0 Komentar