SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT — Pengamat Transportasi Intermoda Kalimantan Barat sekaligus Ketua Masyarakat Transportasi Udara Indonesia (MTUI) Kalimantan Barat, Syarif Usmulyani Alqadrie, AH.PNB., S.E., SSIT., kembali melontarkan kritik terhadap peran anggota DPRD Kota Singkawang dalam mengawal persoalan pelayanan publik, khususnya operasional Bandara Singkawang yang berulang kali mengalami gangguan penerbangan akibat kabut asap. Kritik tersebut disampaikan pada Minggu, 25 Oktober 2026.
Sebelumnya, Syarif telah mengkritik 30 anggota DPRD Kota Singkawang melalui pemberitaan berjudul “Bandara Bermasalah, 30 Anggota DPRD Singkawang Dikritik: Jangan Jadi Benalu dan Patung Berhala!”. Kini, sorotannya mengarah kepada Messy Tandora, Anggota Komisi III DPRD Kota Singkawang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang membidangi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Sorotan tersebut muncul setelah Messy Tandora mengunggah pernyataan di akun media sosial Facebook-nya yang berbunyi, “PKB Singkawang hadir di tengah masyarakat Kota Singkawang yang siap bekerja dan siap melayani dengan tulus untuk menjadi solusi bangsa.”
Menanggapi pernyataan tersebut, Syarif mempertanyakan komitmen dan bukti kerja nyata Messy Tandora ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan pelayanan penerbangan di Bandara Singkawang dan membutuhkan suara wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan mereka.
“Menurut saya, pernyataan Anggota DPRD Kota Singkawang, Messy Tandora dari Fraksi Partai PKB, patut dipertanyakan apabila tidak disertai bukti nyata. Jangan sampai pernyataan siap bekerja dan melayani masyarakat itu hanya menjadi trik politik dan pembohongan publik. Kalau memang siap melayani dengan tulus, buktikan melalui tindakan nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” tegas Syarif.
Ia mempertanyakan peran Messy Tandora ketika masyarakat menghadapi persoalan pelayanan di Bandara Singkawang dan membutuhkan perhatian serta tindakan dari wakil rakyat.
“Saya mempertanyakan kepada Saudari Messy Tandora, di mana Anda ketika masyarakat mengalami berbagai persoalan pelayanan di Bandara Singkawang dan membutuhkan suara Anda sebagai perwakilan rakyat? Anda merupakan anggota Komisi III DPRD Kota Singkawang. Masyarakat tentu berharap ada langkah konkret, bukan sekadar pernyataan di media sosial,” ujarnya.
Menurut Syarif, komitmen untuk bekerja dan melayani masyarakat harus dibuktikan melalui keberanian menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan DPRD. Persoalan bandara tidak cukup hanya menjadi bahan pembicaraan, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan meminta penjelasan kepada pihak terkait, mendorong evaluasi pelayanan penerbangan, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai gangguan operasional akibat kabut asap.
“Jangan hanya menyampaikan bahwa PKB hadir untuk menjadi solusi bangsa. Saya ingin tahu, apa solusi konkret yang sudah diperjuangkan untuk masyarakat Singkawang, khususnya terkait persoalan Bandara Singkawang? Apakah sudah meminta penjelasan kepada pihak terkait, mendorong evaluasi, atau menyampaikan hasil pengawasan kepada masyarakat? Jika sudah, sampaikan secara terbuka agar publik mengetahui hasil kerjanya,” tegasnya.
Syarif menambahkan, kritik sebelumnya terhadap 30 anggota DPRD Kota Singkawang merupakan bentuk keprihatinannya terhadap fungsi pengawasan wakil rakyat. Menurutnya, anggota dewan seharusnya proaktif menjemput bola ketika muncul persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, bukan hanya menunggu laporan atau bergerak setelah masalah ramai diberitakan.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat wakil rakyat aktif menyampaikan pernyataan di media sosial, tetapi tidak mengetahui langkah nyata mereka ketika persoalan publik muncul. Rakyat memilih wakilnya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan, bukan sekadar menduduki kursi jabatan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa kritik tersebut bukan untuk mempersoalkan hak anggota DPRD dalam menyampaikan pernyataan politik, melainkan mengingatkan pentingnya kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Menurutnya, masyarakat berhak mempertanyakan hasil kerja wakil rakyat.
“Jangan sampai pernyataan siap melayani itu hanya menjadi trik politik untuk membangun citra, sementara masyarakat masih mempertanyakan langkah nyata yang dilakukan. Kalau memang sudah bekerja, jelaskan apa yang telah dikerjakan, persoalan apa yang sudah dikawal, dan bagaimana hasilnya. Namun, jika belum ada langkah konkret yang dapat disampaikan, masyarakat tentu berhak mempertanyakan komitmen tersebut,” tegas Syarif.
Menurutnya, persoalan penerbangan bukan sekadar urusan jadwal pesawat, melainkan menyangkut keselamatan, kepastian perjalanan, kualitas pelayanan, dan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, seluruh anggota DPRD Kota Singkawang, termasuk Messy Tandora, diharapkan menunjukkan peran pengawasan yang transparan, independen, dan terukur.
Pertanyakan Langkah Pengawasan terhadap Bandara Singkawang
Syarif secara khusus mempertanyakan apakah Messy Tandora selaku Anggota Komisi III DPRD Kota Singkawang pernah memanggil pihak otoritas bandara, maskapai penerbangan, maupun Wali Kota Singkawang untuk meminta penjelasan terkait berbagai persoalan operasional dan pelayanan penerbangan di Bandara Singkawang.
“Saya mempertanyakan, apakah Messy Tandora sudah pernah memanggil pihak Otoritas Bandara Singkawang, pihak maskapai, dan Wali Kota Singkawang untuk meminta penjelasan secara terbuka terkait persoalan bandara? Kalau memang sudah, sampaikan kepada masyarakat apa hasilnya dan apa tindak lanjutnya. Namun, jika belum, lalu di mana bukti nyata komitmen untuk bekerja dan melayani masyarakat yang disampaikan melalui Facebook?” tegas Syarif.
Menurutnya, sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Singkawang, Messy Tandora perlu menunjukkan peran pengawasan sesuai kewenangan DPRD. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar pernyataan siap melayani, sementara langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengawal persoalan bandara belum dijelaskan kepada publik.
Syarif menilai, keterbukaan mengenai langkah pengawasan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana persoalan pelayanan penerbangan telah ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan.
Karmayadi Juga Diminta Menjelaskan Komitmen PKB
Selain menyoroti Messy Tandora, Syarif turut mempertanyakan pernyataan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Singkawang, Karmayadi, yang menyampaikan harapan agar kepemimpinannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Syarif, pernyataan tersebut perlu dijelaskan melalui program dan hasil kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Ia mempertanyakan makna “bermanfaat untuk masyarakat” apabila komitmen pelayanan tidak disertai langkah konkret dalam menyikapi persoalan publik, termasuk permasalahan operasional dan pelayanan penerbangan di Bandara Singkawang.
“Apa maksudnya bermanfaat untuk masyarakat saat PKB dinakhodai oleh Karmayadi? Bermanfaat itu harus bisa dibuktikan, bukan hanya diucapkan. Masyarakat berhak melihat apa yang sudah dilakukan dan apa hasilnya. Ketika masyarakat menghadapi persoalan pelayanan di Bandara Singkawang, apakah sudah ada langkah nyata dari kader PKB yang duduk sebagai wakil rakyat untuk mengawal dan meminta penjelasan kepada pihak terkait?” ujar Syarif.
Ia menegaskan bahwa pernyataan Ketua DPC PKB Kota Singkawang maupun kadernya yang duduk di DPRD seharusnya menjadi komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, Syarif meminta agar pernyataan tersebut tidak berhenti sebagai slogan, tetapi ditindaklanjuti melalui kerja nyata, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada publik.
Syarif juga menyampaikan kritik terhadap kesenjangan yang menurutnya perlu dijelaskan antara pernyataan politik dan tindakan nyata dalam mengawal persoalan masyarakat.
“Saya berharap Karmayadi dan Messy Tandora dapat menjelaskan kepada publik bentuk kontribusi konkret yang telah mereka lakukan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kata-kata yang terdengar baik, tetapi bukti kerja yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Syarif turut mempertanyakan tanggung jawab Karmayadi selaku Ketua DPC PKB Kota Singkawang dan Messy Tandora selaku Anggota Komisi III DPRD Kota Singkawang yang membidangi urusan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Karmayadi dan Messy Tandora, kalian berbicara tentang kesiapan bekerja dan melayani masyarakat, tetapi mana aksi nyatanya ketika masyarakat menghadapi persoalan dan kerugian? Jangan hanya mengobral janji tanpa bukti kerja, sebab jika ucapan tidak sejalan dengan tindakan, hal itu berpotensi menjadi bentuk pembohongan dan pembodohan terhadap konstituen,” tegasnya.
Ia menilai, ketika masyarakat menghadapi persoalan pelayanan penerbangan di Bandara Singkawang, keberadaan dan langkah konkret wakil rakyat menjadi hal yang patut dipertanyakan serta dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Jangan sampai masyarakat merasa dibohongi oleh pernyataan yang tidak sejalan dengan kenyataan. Ukuran wakil rakyat bukan seberapa bagus kalimat yang ditulis di Facebook, melainkan seberapa nyata kerja yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kalau mengaku siap menjadi solusi bangsa, persoalan di daerah sendiri juga harus ikut dikawal,” tegasnya.
Soroti Wacana Messy Tandora Menuju Pilkada
Syarif kembali melontarkan kritik terhadap Messy Tandora, yang juga disebut menjabat sebagai Sekretaris DPC PKB Kota Singkawang. Ia menyoroti pentingnya pembuktian kinerja sebelum seorang pejabat publik berbicara mengenai aspirasi dan kepemimpinan di masa mendatang.
Selain itu, Syarif menyampaikan bahwa dirinya memperoleh informasi mengenai kemungkinan Messy Tandora digadang-gadang menjadi calon Wali Kota Singkawang berikutnya. Informasi tersebut belum dapat dipastikan sebagai keputusan resmi partai maupun pencalonan yang telah ditetapkan.
“Saya juga mendapat informasi bahwa Messy Tandora disebut-sebut berpeluang digadang menjadi calon Wali Kota Singkawang berikutnya. Jika memang memiliki ambisi menduduki kursi wali kota, buktikan terlebih dahulu kemampuan, keberanian, dan rekam jejak selama menjalankan amanah sebagai anggota dewan,” tegasnya.
Ia menambahkan, rekam jejak seorang pejabat publik dalam menjalankan tugas dan menjawab persoalan masyarakat merupakan hal yang wajar menjadi bahan evaluasi publik.
Menurut Syarif, masyarakat berhak bertanya, menyampaikan kritik, dan mengevaluasi kinerja wakil rakyat. Ia menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat seharusnya dijawab melalui kerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya melalui janji atau pencitraan.
Pada akhirnya, menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menilai kinerja wakil rakyat berdasarkan informasi, tindakan, dan hasil kerja yang dapat diperiksa secara terbuka.
Awak Media Ajukan 11 Poin Klarifikasi
Hingga berita ini disusun pada Senin, 26 Oktober 2026, Karmayadi dan Messy Tandora disebut belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan awak media melalui WhatsApp.
Awak media mengaku telah melayangkan 11 poin pertanyaan untuk meminta klarifikasi dan tanggapan dari keduanya terkait komitmen pelayanan kepada masyarakat serta persoalan operasional dan pelayanan penerbangan di Bandara Singkawang.
Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada Karmayadi adalah, “Apakah Bapak bersedia mendorong kader PKB di DPRD untuk menyampaikan secara terbuka hasil pengawasan dan tindak lanjut terkait persoalan Bandara Singkawang?”
Sementara itu, kepada Messy Tandora, awak media antara lain menanyakan:
-
Apakah Messy Tandora pernah memanggil atau meminta penjelasan dari pihak otoritas Bandara Singkawang terkait gangguan penerbangan akibat kabut asap yang berdampak pada penumpang?
-
Apakah Messy Tandora pernah meminta penjelasan kepada pihak maskapai mengenai pembatalan penerbangan, kepastian pelayanan, dan penanganan penumpang terdampak? Jika pernah, awak media juga meminta penjelasan mengenai waktu pelaksanaan dan hasilnya.
Selain itu, Messy turut dimintai keterangan mengenai apakah dirinya pernah berkoordinasi atau meminta penjelasan kepada Wali Kota Singkawang terkait evaluasi operasional Bandara Singkawang.
Konfirmasi tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan langsung dari pihak terkait sekaligus menjaga keberimbangan pemberitaan.
Apabila Karmayadi dan Messy Tandora memberikan tanggapan, awak media membuka ruang untuk memuat klarifikasi mereka sesuai dengan fakta dan konteks yang disampaikan.
Syarif juga mendesak Messy Tandora agar menjawab pertanyaan yang telah disampaikan awak media melalui WhatsApp. Menurutnya, keterbukaan dan kesediaan memberikan klarifikasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban seorang pejabat publik.
Kritik tersebut disampaikan sebagai penilaian terhadap kinerja dan komitmen pelayanan publik. Namun, Messy Tandora dan Karmayadi tetap perlu diberikan ruang untuk menyampaikan jawaban, penjelasan, maupun klarifikasi atas pertanyaan yang diajukan.
Redaksi menegaskan bahwa kritik dalam pemberitaan ini merupakan pandangan Syarif Usmulyani Alqadrie. Belum adanya jawaban pada saat berita disusun tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Karmayadi atau Messy Tandora mengabaikan tanggung jawabnya. Penilaian terhadap kinerja keduanya perlu mempertimbangkan fakta, kewenangan, langkah yang telah dilakukan, serta klarifikasi dari pihak terkait.
Tim Liputan
0 Komentar