PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Pemandangan tak biasa terlihat di Menara Air Simpang PCC, tepatnya di kawasan perempatan Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kamis sore (22/10/2026). Sejumlah orang terlihat memasang spanduk besar berisi kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Spanduk tersebut memuat tulisan mencolok:
“KARHUTLA SEJAK 1982–2026 PEMERINTAH TIDUR HUTANNYA HANCUR”
Pesan bernada keras itu menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Simpang PCC. Kalimat yang terpampang menjadi bentuk kritik sosial terhadap persoalan karhutla yang dinilai terus berulang dan membutuhkan penanganan lebih serius.
Kritik atas Persoalan Karhutla yang Berulang
Rentang tahun 1982–2026 yang dicantumkan pada spanduk menggambarkan pesan tentang panjangnya persoalan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian publik.
Tulisan tersebut juga menyuarakan kekecewaan terhadap penanganan karhutla. Frasa “pemerintah tidur” merupakan ungkapan kritik dari pihak yang memasang spanduk, bukan kesimpulan mengenai kinerja pemerintah yang telah diverifikasi secara independen.
Karhutla menjadi persoalan penting karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta keberlangsungan ekosistem.
Karena itu, upaya pencegahan, pengawasan wilayah rawan kebakaran, penegakan hukum, dan pemulihan lahan menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan tersebut.
Menarik Perhatian Pengguna Jalan
Pemasangan spanduk di salah satu kawasan yang ramai dilalui kendaraan itu membuat pesan kritik lingkungan terlihat oleh masyarakat yang melintas.
Meski identitas pihak yang memasang spanduk dan alasan lengkap di balik aksi tersebut belum diketahui, pesan yang disampaikan mengangkat tuntutan agar persoalan karhutla mendapat perhatian berkelanjutan, bukan hanya ketika kebakaran terjadi atau kabut asap mulai dirasakan masyarakat.
Kritik tersebut juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi mengenai langkah pencegahan, kesiapan penanganan, serta evaluasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dan instansi terkait.
Pencegahan dan Penanganan Perlu Berkelanjutan
Persoalan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan pemegang konsesi, masyarakat, hingga organisasi lingkungan.
Penanganan yang berkelanjutan mencakup pencegahan kebakaran, pemantauan titik rawan, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti, serta perlindungan masyarakat yang terdampak.
Spanduk kritik di Menara Air Simpang PCC menjadi salah satu bentuk ekspresi yang mengangkat perhatian publik terhadap persoalan lingkungan di Kalimantan Barat.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan mengenai identitas pihak yang memasang spanduk maupun tanggapan resmi pemerintah terkait pesan yang disampaikan.
Redaksi membuka ruang bagi pihak pemasang spanduk dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan lebih lanjut agar persoalan ini dapat diberitakan secara lengkap dan berimbang.
0 Komentar