SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT — Terbitnya SP2HP Nomor B/2739/IX/RES.5/2026 Satreskrim Polres Singkawang tertanggal 28 September 2026 terkait laporan M. Khadavi bersama tim investigasi mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU 64.791.022 Pasiran, kembali menjadi sorotan.
Senin, 5 Oktober 2026, tim media investigasi mendesak agar penanganan perkara tersebut tidak berhenti pada penerbitan surat perkembangan hasil penyelidikan. Aparat diminta mengusut secara menyeluruh setiap informasi dan bukti yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Sorotan tersebut mencakup dugaan penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi, pengambilan BBM dalam jumlah besar, hingga munculnya informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum tertentu.
Dua Kendaraan Disorot
Peristiwa yang menjadi dasar laporan disebut terjadi pada 19 September 2026. Dua kendaraan pikap, masing-masing bernomor polisi KB 1661 CA dan KB 8945 ME, disebut dalam laporan sebagai kendaraan yang diduga melakukan pengisian BBM dalam jumlah besar.
Tim investigasi menyatakan memiliki dokumentasi berupa video dan rekaman kejadian yang disebut berkaitan dengan aktivitas kedua kendaraan tersebut.
Dalam informasi yang dihimpun tim di lapangan, nama Frans Novento selaku pemilik serta Sulaiman yang disebut sebagai pengawas/manager SPBU turut disebut.
Namun, penyebutan nama-nama tersebut masih merupakan bagian dari informasi dan dugaan yang disampaikan dalam laporan. Keterlibatan maupun kesalahan hukum masing-masing pihak tetap memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh aparat yang berwenang.
Keberadaan Kendaraan Dipertanyakan
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah kedua kendaraan yang dipersoalkan disebut tidak lagi berada di lokasi.
Dalam informasi yang disampaikan kepada tim investigasi, Sulaiman disebut mengatakan bahwa dirinya menjalankan perintah seorang Kanit Polres Singkawang.
Keterangan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijelaskan secara resmi.
Siapa yang memberikan perintah? Apa dasar tindakan tersebut? Ke mana kendaraan dibawa? Apakah kendaraan diperiksa? Bagaimana status barang bukti atau barang yang berkaitan dengan perkara tersebut?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar penanganan perkara dapat diketahui secara transparan dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Muncul Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat
Selain persoalan kendaraan, tim investigasi juga menerima informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang anggota Polres Singkawang berinisial HU.
Bahkan, muncul informasi mengenai dugaan setoran sekitar Rp1,5 juta per bulan serta dugaan pengaturan jatah pengisian BBM kepada pihak tertentu.
Informasi tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan verifikasi serta pembuktian lebih lanjut.
Apabila nantinya ditemukan bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan anggota aparat, maka penanganannya tentu perlu dilakukan sesuai mekanisme hukum maupun ketentuan etik yang berlaku.
Khadavi Minta Tidak Tebang Pilih
Pelapor, M. Khadavi, meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara transparan dan tidak tebang pilih.
“Kalau terbukti, ada oknum yang terlibat, tindak tegas. Jangan hanya berhenti di atas kertas. Kalau benar, copot oknumnya,” tegas Khadavi.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat aktivitas pengisian BBM di SPBU. Seluruh rangkaian distribusi perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran atau pihak-pihak lain yang terlibat.
Pertamina dan BPH Migas Diminta Ikut Memeriksa
Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas juga didorong melakukan pemeriksaan terhadap data yang berkaitan dengan transaksi BBM di SPBU tersebut.
Pemeriksaan dapat mencakup data transaksi, rekaman CCTV, penggunaan QR Code, volume pembelian, identitas kendaraan, kapasitas tangki, dugaan modifikasi tangki, serta alur BBM setelah keluar dari SPBU.
Data tersebut penting untuk mencocokkan antara informasi yang dilaporkan dengan fakta administrasi dan rekam transaksi yang tercatat dalam sistem.
Kapolda Kalbar Didesak Pastikan Penanganan Transparan
Sorotan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Singkawang kini berada pada tahap yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang.
Kapolda Kalbar didesak memastikan apabila terdapat bukti pelanggaran, perkara diproses sesuai hukum. Sebaliknya, apabila sejumlah dugaan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan tuduhan tanpa dasar.
Prinsipnya, setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Seragam maupun jabatan tidak boleh menjadi penghalang proses pemeriksaan apabila memang terdapat bukti pelanggaran. Namun, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui fakta, dokumen, keterangan saksi, serta alat bukti yang sah.
Sumber: M. Khadavi
0 Komentar