SANGGAU, KALIMANTAN BARAT — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan mengembangkan penyidikan dugaan peredaran kayu olahan ilegal setelah mengamankan satu unit truk bermuatan kayu ulin dan meranti di Jalan Trans-Kalimantan, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Selasa dini hari, 20 Oktober 2026.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan sopir berinisial AB (45) sebagai tersangka setelah ia tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas pengangkutan kayu saat dilakukan pemeriksaan.
Penindakan ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri asal-usul kayu, pihak yang diduga sebagai pemilik, penampung, penerima, serta kemungkinan adanya jaringan peredaran antarkabupaten yang berkaitan dengan wilayah Kubu Raya dan Ketapang.
Truk Mitsubishi dan Muatan Kayu Diamankan
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Kehutanan, pengungkapan perkara berlangsung dalam Operasi Penegakan Hukum Peredaran Hasil Hutan yang dilaksanakan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan melalui Seksi Wilayah III Pontianak.
Petugas menghentikan satu unit truk Mitsubishi bernomor polisi KB 8815 DD yang dikemudikan AB. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan kayu olahan jenis ulin dan meranti berbentuk balok dengan berbagai ukuran.
Ketika diminta menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), AB tidak dapat memperlihatkan dokumen legalitas pengangkutan tersebut. Petugas kemudian mengamankan sopir, kendaraan, dan seluruh muatan kayu untuk kepentingan proses hukum.
Saat ini, AB dititipkan di Rumah Tahanan Polda Kalimantan Barat. Sementara truk beserta muatan kayu diamankan di Kantor Seksi Wilayah III Pontianak sebagai barang bukti.
Nama Pemilik Kayu dan Tujuan Pengiriman Didalami
Dalam pemeriksaan awal, AB disebut mengaku mengangkut kayu atas perintah seseorang berinisial SY, yang menurut keterangannya merupakan pemilik kayu asal Desa Rasau, Kabupaten Kubu Raya.
AB juga menerangkan bahwa kayu tersebut rencananya dikirim ke salah satu toko bangunan dan tempat penggergajian kayu atau sawmill di Kabupaten Kubu Raya.
Keterangan tersebut masih harus didalami melalui proses penyidikan untuk memastikan asal-usul kayu, pihak yang menguasai atau memiliki muatan, serta pihak yang direncanakan menerima kayu tersebut.
Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam pengangkutan, penampungan, maupun pemasaran kayu. Dugaan keterkaitan jaringan peredaran dengan wilayah Kubu Raya dan Ketapang turut menjadi bagian dari pengembangan perkara.
Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berfokus pada pengangkutan di lapangan, tetapi juga diarahkan untuk mengungkap mata rantai distribusi yang diduga berada di belakang peredaran kayu tersebut.
Gakkum Kehutanan: Penyidikan Tidak Berhenti pada Sopir
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menegaskan bahwa penindakan terhadap sopir dan pengamanan barang bukti bukan akhir dari penanganan perkara.
“Penindakan terhadap kasus ini bukan akhir dari penanganan perkara. Justru dari sini kami memperoleh informasi untuk menelusuri siapa yang berada di belakang peredaran kayu tersebut, termasuk pihak yang diduga sebagai pemilik, penampung, penerima, maupun pihak lain yang terlibat. Dugaan pencucian kayu ilegal serta jaringan peredaran yang berkaitan dengan Ketapang dan Kubu Raya sedang kami dalami. Target kami adalah mengungkap dan memutus mata rantainya, melalui pelaku yang tertangkap di lapangan,” tegas Leonardo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik masih berupaya mengembangkan perkara berdasarkan keterangan tersangka dan bukti yang telah diamankan. Namun, dugaan keterlibatan pihak lain tetap memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Terancam Lima Tahun Penjara dan Denda Rp2,5 Miliar
Berdasarkan keterangan Kementerian Kehutanan, AB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Atas sangkaan tersebut, tersangka terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.
Penerapan pasal dan ancaman pidana tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan. Penetapan tersangka tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dinyatakan bersalah secara final; penentuan kesalahan tetap mengikuti mekanisme peradilan.
Peredaran Kayu Ilegal Dinilai Merusak Tata Niaga Hasil Hutan
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menekankan pentingnya penindakan terhadap peredaran kayu yang diduga tidak memenuhi ketentuan legalitas.
“Peredaran kayu ilegal merusak tata kelola karena kayu yang diperoleh dan diperdagangkan di luar ketentuan dapat masuk ke pasar dan berhadapan langsung dengan produk dari pelaku usaha yang memenuhi seluruh kewajibannya. Ini menciptakan persaingan yang tidak sehat. Karena itu, penegakan hukum harus mampu menutup ruang bagi kayu ilegal masuk ke rantai pasok, sekaligus memberikan kepastian bagi industri yang menggunakan bahan baku legal,” ujar Dwi.
Menurut Kementerian Kehutanan, penegakan hukum dan pengawasan tata niaga hasil hutan perlu diperkuat untuk memastikan kayu yang beredar berasal dari sumber yang sah serta melindungi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
Pengembangan Kasus Menjadi Sorotan
Kasus di Sanggau kini menjadi perhatian karena penyidik berupaya menelusuri kemungkinan peredaran kayu lintas kabupaten. Pengungkapan pihak yang memasok, menguasai, menampung, dan menerima kayu menjadi bagian penting untuk mengetahui apakah perkara ini hanya berkaitan dengan satu pengangkutan atau memiliki mata rantai distribusi yang lebih luas.
Meski demikian, dugaan jaringan peredaran kayu yang berkaitan dengan Kubu Raya dan Ketapang masih berada dalam tahap pendalaman. Identitas maupun peran pihak-pihak lain perlu dipastikan melalui bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik.
Publik kini menantikan perkembangan penyidikan untuk mengetahui asal-usul kayu, status pihak yang disebut dalam pemeriksaan awal, serta hasil penelusuran terhadap dugaan jaringan peredarannya.
Kementerian Kehutanan menyatakan pengembangan perkara diarahkan untuk mengungkap mata rantai peredaran kayu yang diduga melanggar hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap tata niaga hasil hutan di Kalimantan Barat.
Fredy Legito
0 Komentar