KUBU RAYA — Keluhan masyarakat terkait penyaluran BBM jenis solar bersubsidi di SPBU One 64.78309, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, mendapat perhatian dari pemerintah desa.
Warga mempersoalkan dugaan harga solar bersubsidi yang disebut mencapai Rp9.500 per liter, sekaligus mempertanyakan pembatasan kuota dan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi di SPBU tersebut.
Keluhan mengenai harga tersebut disebut bukan sekadar berdasarkan pengakuan lisan. Sejumlah warga mengaku menerima kuitansi pembelian yang mencantumkan harga Rp9.500 per liter. Namun, informasi mengenai harga tersebut masih perlu diklarifikasi dan diverifikasi kepada pihak SPBU maupun instansi yang berwenang.
Warga menyebut harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga solar bersubsidi yang selama ini mereka ketahui, yakni sekitar Rp6.800 per liter.
Selain persoalan harga, warga juga mengeluhkan pembatasan pengisian. Mereka mengaku hanya dapat melakukan pengisian sekitar dua kali dalam sepekan, dengan kuota kurang lebih 80 liter setiap kali pengisian.
Menurut warga, pembatasan tersebut belum mencukupi kebutuhan operasional kendaraan, terutama bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun kegiatan ekonomi.
Persoalan tersebut bahkan disebut mulai memunculkan rencana penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi apabila dugaan harga Rp9.500 per liter dan pembatasan pengisian tetap berlangsung.
Warga meminta adanya kejelasan mengenai harga, kuota, serta mekanisme penyaluran solar bersubsidi di SPBU tersebut.
Kades: Penyaluran Harus Sesuai Ketentuan
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala, H. Asmadi, meminta agar penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian agar kelangkaan maupun keterbatasan distribusi tidak mengganggu aktivitas warga.
“Kami berharap pendistribusian BBM, khususnya solar, sesuai dengan harga dan ketentuan yang berlaku. Kebutuhan masyarakat harus diutamakan agar tidak sampai kekurangan,” kata H. Asmadi, Kamis (8/10/2026).
Asmadi menilai ketersediaan solar memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, khususnya warga yang menggunakan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan kegiatan perekonomian.
Jika pasokan maupun distribusi tidak berjalan dengan baik, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat.
Karena itu, pemerintah desa meminta agar persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi ketersediaan BBM, tetapi juga dari aspek ketepatan sasaran, transparansi, harga, kuota, serta mekanisme pendistribusian.
Minta Pertamina dan Instansi Berwenang Turun Tangan
Asmadi juga meminta pihak Pertamina dan instansi yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah mekanisme penyaluran solar bersubsidi di SPBU One 64.78309 telah berjalan sesuai ketentuan.
“Kami berharap pihak Pertamina bersama instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti persoalan ini. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, ke depan diharapkan pendistribusian BBM kepada masyarakat bisa lebih baik,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah desa pada prinsipnya mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, transparan dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM bersubsidi benar-benar dapat diperoleh sesuai aturan dan kebutuhan yang diperbolehkan.
Harga Rp9.500 dan Kuota 80 Liter Perlu Diverifikasi
Sementara itu, dugaan harga solar Rp9.500 per liter serta pembatasan pengisian dua kali dalam sepekan dengan kuota sekitar 80 liter setiap pengisian masih memerlukan klarifikasi langsung dari pihak SPBU dan pemeriksaan instansi berwenang.
Keberadaan kuitansi yang disebut warga mencantumkan angka Rp9.500 per liter juga penting untuk diperiksa konteks transaksinya, termasuk jenis BBM, volume, komponen harga yang tercantum, serta mekanisme pembayaran yang dilakukan.
Dengan demikian, informasi yang beredar di masyarakat tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan verifikasi berdasarkan dokumen transaksi, keterangan pihak SPBU, dan ketentuan distribusi BBM bersubsidi yang berlaku.
Pemerintah Desa Sungai Ambawang Kuala berharap persoalan tersebut dapat segera memperoleh penjelasan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat.
Masyarakat juga diharapkan menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai ketentuan hukum, sementara pihak SPBU, Pertamina, serta instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi mengenai harga, kuota, dan mekanisme penyaluran solar bersubsidi yang dipersoalkan warga.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai dugaan harga Rp9.500 per liter dan mekanisme pembatasan pengisian tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak SPBU dan instansi terkait.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pengelola SPBU One 64.78309, Pertamina, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan atas informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini.
Fredy Legito
0 Komentar