PANYABUNGAN, MANDAILING NATAL — Pengembangan perkara dugaan korupsi proyek jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perhatian dari kalangan mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Ketua Forum MP4 (Mahasiswa Pemuda Pemantau Pemerintahan dan Pelayanan Publik), Arief Azka Batubara, mengapresiasi langkah KPK yang, menurut informasi yang diterimanya, telah menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan perkara tersebut. Namun, ia meminta penyidikan tidak berhenti pada para tersangka yang telah diumumkan, melainkan turut menelusuri setiap dugaan aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti yang sah.
Dalam keterangannya kepada pers di Panyabungan pada 12 Oktober 2026, Arief menilai pengembangan perkara ini harus menjadi momentum untuk membongkar dugaan penyimpangan dalam pengelolaan proyek infrastruktur, termasuk apabila ditemukan keterkaitan dengan pejabat atau pengambil kebijakan di tingkat daerah.
“Kita mengapresiasi dan menyatakan salut kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus megakorupsi yang sangat merusak ini. Namun, kita minta jangan berhenti. Kasus Elvi Yanti Harahap juga harus segera diusut hingga terang benderang,” ujar Arief.
MP4 Soroti Dugaan Aliran Dana Rp7,2 Miliar
Salah satu hal yang menjadi sorotan MP4 adalah dugaan aliran dana sebesar Rp7,2 miliar yang disebut Arief berkaitan dengan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Elvi Yanti Harahap.
Arief meminta KPK menelusuri informasi tersebut secara menyeluruh, termasuk memastikan sumber dana, tujuan transfer, pihak yang memberikan dan menerima uang, serta hubungan transaksi tersebut dengan perkara dugaan suap proyek jalan BBPJN Sumatera Utara.
Menurut Arief, apabila terdapat keterangan saksi, dokumen transaksi, atau bukti lain yang mengindikasikan keterkaitan seorang pejabat dengan perkara tersebut, informasi itu perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme penyidikan sesuai hukum yang berlaku.
Ia juga menyebut adanya informasi mengenai dugaan transfer uang dari Maryam, yang disebut sebagai bendahara PT Dalihan Natolu Group (PT DNG), kepada Elvi Yanti Harahap. Namun, rincian transaksi, konteks hukum, serta status pembuktiannya perlu dicocokkan dengan dokumen persidangan dan keterangan resmi KPK.
“Fakta persidangan Tipikor harus menjadi acuan KPK untuk mengejar aktor intelektual dan menetapkan tersangka baru apabila bukti-buktinya memenuhi ketentuan hukum,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan desakan dari MP4. Penetapan seseorang sebagai tersangka tetap merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.
Pengangkatan Mantan Kadis PU Menjadi Sorotan
Selain meminta pengusutan dugaan aliran dana, Arief mempertanyakan keputusan mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada Mei 2026.
Ia menyoroti pengangkatan Elvi Yanti Harahap, yang disebut sebagai mantan Kadis PU Madina, ke jabatan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan. Menurut Arief, pengisian jabatan tersebut patut mendapat penjelasan apabila terdapat informasi atau dugaan hukum yang relevan terhadap pejabat bersangkutan.
Arief meminta pemerintah daerah menjelaskan pertimbangan administrasi dan tata kelola yang mendasari keputusan tersebut, terutama dalam konteks upaya membangun birokrasi yang berintegritas dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kita heran kenapa Bupati Madina melantik oknum pejabat yang diduga kuat bermasalah. Apakah ada hal besar yang disembunyikan atau hal ini konspirasi kotor dan pembiaran demi melindungi kroni yang bermasalah,” kata Arief.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan dugaan yang disampaikan Arief. Belum ada dasar yang cukup dalam bahan keterangan yang diterima redaksi untuk menyimpulkan bahwa pelantikan tersebut berkaitan dengan upaya melindungi pihak tertentu.
Karena itu, klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diperlukan untuk menjelaskan pertimbangan pengangkatan, status hukum pejabat yang bersangkutan, serta langkah yang ditempuh pemerintah apabila terdapat proses hukum yang relevan.
Desak Evaluasi Jabatan dan Transparansi Pemerintahan
Arief juga meminta Bupati Mandailing Natal mengevaluasi jabatan yang saat ini diemban Elvi Yanti Harahap. Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan langkah administratif yang sesuai dengan ketentuan apabila terdapat dasar hukum dan pertimbangan kepegawaian yang memadai.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Namun, setiap keputusan terkait status kepegawaian perlu didasarkan pada aturan yang berlaku dan tidak semata-mata pada tudingan atau tekanan publik.
Arief menilai kejelasan sikap pemerintah daerah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses reformasi birokrasi. Ia juga mengingatkan bahwa integritas pejabat publik harus tercermin dalam pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, serta keterbukaan terhadap pengawasan masyarakat.
MP4 Minta Dugaan Keterlibatan Bupati Ditelusuri Berdasarkan Bukti
Dalam pernyataannya, Arief turut mendesak KPK menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat aktif maupun mantan pejabat di Kabupaten Mandailing Natal, apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterkaitan dengan perkara suap tersebut.
Ia secara khusus menyampaikan dugaan mengenai kemungkinan keterlibatan Bupati Madina yang sedang menjabat dan mantan Bupati berinisial MJS dalam aliran dana yang dipersoalkan.
“Siapapun yang terlibat harus diseret ke ranah pidana! Bupati Madina aktif dan eks Bupati Madina MJS kami duga ikut kecipratan dan terlibat menerima aliran dana kasus suap Rp7,2 miliar itu,” tegas Arief.
Dugaan tersebut merupakan pernyataan narasumber dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang terbukti. Hingga bahan keterangan ini disusun, redaksi belum memperoleh bukti independen yang cukup untuk memastikan adanya penerimaan dana atau keterlibatan kedua pihak tersebut.
Oleh sebab itu, KPK perlu dimintai konfirmasi mengenai perkembangan penyidikan, pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, serta apakah penyidik menemukan indikasi keterlibatan pejabat lain. Pemerintah daerah dan pihak yang disebut juga perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi.
Infrastruktur Publik dan Kepercayaan Masyarakat
Bagi MP4, pengusutan dugaan korupsi proyek jalan bukan hanya menyangkut pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.
Anggaran infrastruktur jalan bersumber dari keuangan publik dan ditujukan untuk mendukung mobilitas warga, distribusi barang, kegiatan ekonomi, serta keselamatan pengguna jalan. Apabila terjadi penyimpangan anggaran yang terbukti secara hukum, dampaknya dapat merugikan masyarakat dan menghambat kualitas pembangunan.
Arief menilai penanganan perkara secara menyeluruh diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi.
“Jika KPK tidak segera membongkar gurita korupsi di sektor infrastruktur tersebut dan menyentuh aktor pembuat kebijakan di Madina, maka reformasi birokrasi di daerah ini hanyalah bualan belaka,” tutupnya.
Menunggu Klarifikasi KPK dan Pemerintah Daerah
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengenai pernyataan dan dugaan yang disampaikan MP4. Konfirmasi kepada KPK juga diperlukan untuk memastikan perkembangan terbaru perkara, jumlah tersangka, serta status informasi mengenai dugaan aliran dana Rp7,2 miliar.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi KPK, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Elvi Yanti Harahap, Bupati Madina yang menjabat, mantan Bupati berinisial MJS, PT Dalihan Natolu Group, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Seluruh dugaan harus diuji melalui proses hukum yang objektif, transparan, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Fakta Investigasi News
Laporan: Magrifatulloh
0 Komentar