PONTIANAK, KALBAR — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memperkuat upaya perlindungan hak keperdataan masyarakat adat Dayak, khususnya perempuan dan anak, melalui penguatan pencatatan perkawinan serta administrasi kependudukan.
Langkah tersebut menjadi perhatian serius karena perkawinan adat yang belum tercatat dalam administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan persoalan dokumen. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administratif yang dapat berdampak langsung terhadap perempuan dan anak ketika keluarga berhadapan dengan sistem hukum maupun pelayanan publik.
Persoalan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Hak Keperdataan Masyarakat Adat Dayak melalui Penguatan Pencatatan Nikah dan Administrasi Kependudukan yang digelar di Aula Baharuddin Lopa Lantai IV Kejati Kalbar, Rabu, 30 September 2026.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Emilwan Ridwan menegaskan, negara harus hadir memastikan masyarakat adat tidak kehilangan atau mengalami hambatan dalam memperoleh hak keperdataannya hanya karena keterbatasan akses terhadap administrasi hukum negara.
“Jangan sampai perkawinan telah sah secara adat, tetapi ketika keluarga itu berhadapan dengan sistem hukum dan administrasi negara, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling rentan. Ini bukan semata persoalan dokumen, tetapi menyangkut kepastian dan perlindungan hak,” tegas Emilwan.
PEREMPUAN DAN ANAK BERADA DI POSISI RENTAN
Menurut Emilwan, persoalan pencatatan perkawinan dapat menjadi semakin kompleks ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga.
Perempuan berpotensi menghadapi persoalan ketika harus memperjuangkan hak-haknya terkait harta bersama, pengasuhan anak maupun waris. Sementara bagi anak, persoalan administrasi perkawinan orang tua dapat berimbas pada pemenuhan dokumen kependudukan yang dibutuhkan dalam berbagai layanan dasar.
Karena itu, pencatatan perkawinan dipandang tidak semata-mata sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keluarga serta melindungi kepentingan perempuan dan anak.
Kejati Kalbar menilai negara perlu hadir lebih awal, bukan baru memberikan perhatian ketika persoalan hukum sudah terjadi.
SIKAWAN DAYAK, INOVASI PERLINDUNGAN HAK
Untuk menjawab persoalan tersebut, Kejati Kalbar mendorong implementasi SIKAWAN DAYAK (Sistem Perlindungan Hak Keperdataan Perempuan dan Anak Dayak di Kalimantan Barat).
Program tersebut merupakan inovasi pelayanan publik yang digerakkan oleh Wakajati Kalbar Laksmi Indriyah R., S.H., LL.M. sebagai proyek perubahan dalam Diklat PKN Tingkat II.
SIKAWAN DAYAK diarahkan sebagai sistem terpadu lintas sektor untuk mendukung pencatatan perkawinan masyarakat adat Dayak melalui kolaborasi berbagai pihak, antara lain jajaran Kejaksaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lembaga atau pemangku adat serta pengadilan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh dokumen perkawinan yang diperlukan sehingga akses terhadap berbagai pelayanan publik dapat menjadi lebih mudah, termasuk dalam urusan jaminan kesehatan keluarga dan pendidikan anak.
Emilwan menegaskan bahwa SIKAWAN DAYAK tidak boleh dipandang hanya sebagai program administratif.
“SIKAWAN DAYAK harus ditempatkan sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar inovasi administratif. Ukuran keberhasilannya bukan banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi apakah masyarakat yang sebelumnya rentan menjadi lebih terlindungi, perempuan memperoleh kepastian hak, dan anak tidak kehilangan haknya akibat persoalan administrasi orang tuanya,” ujarnya.
NEGARA HARUS HADIR HINGGA KE MASYARAKAT PEDALAMAN
Menurut Kejati Kalbar, penguatan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak masyarakat adat juga berkaitan dengan agenda pembangunan nasional.
Perlindungan hak perempuan dan anak, penguatan hak asasi manusia serta pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian dari arah kebijakan nasional yang dikaitkan dengan Asta Cita ke-4, khususnya penguatan peran perempuan.
Namun, agenda tersebut dinilai tidak boleh berhenti pada kebijakan di tingkat pusat. Implementasinya harus dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah pedalaman dan komunitas adat.
“Asta Cita tidak boleh berhenti sebagai kebijakan hanya di tingkat pusat, namun perlu dirasakan sampai masyarakat di pedalaman. Negara hadir ketika masyarakat membutuhkan kepastian, termasuk memastikan perempuan dan anak lebih terlindungi secara hukum,” kata Emilwan.
MELIBATKAN LINTAS SEKTOR
FGD tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, Dewan Adat Dayak, akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Kanwil Kementerian HAM Kalbar, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar, serta jajaran Kejati Kalbar.
Keterlibatan lintas sektor dinilai penting karena persoalan pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan masyarakat adat tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi.
Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga adat, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, lembaga peradilan serta masyarakat agar proses perlindungan hak dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
Kejati Kalbar menegaskan bahwa SIKAWAN DAYAK tidak mengambil alih kewenangan Dinas Dukcapil maupun lembaga peradilan.
Pencatatan perkawinan dan proses isbat nikah tetap dilaksanakan sesuai mekanisme dan kewenangan lembaga yang berwenang. Sementara itu, Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) memberikan pendampingan sesuai kewenangan yang dimiliki.
JANGAN TUNGGU MASYARAKAT TERJERAT MASALAH HUKUM
Kejati Kalbar menilai perlindungan hukum seharusnya tidak hanya hadir ketika masyarakat sudah menghadapi perkara.
Pemerintah dan institusi negara perlu membangun sistem pencegahan agar masyarakat memahami pentingnya administrasi hukum dan tidak kehilangan hak hanya karena persoalan dokumen.
“Jangan sampai masyarakat mengenal negara hanya ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Negara harus hadir lebih awal untuk memastikan hak mereka tidak hilang. Itulah substansi SIKAWAN DAYAK,” pungkas Kajati Kalbar.
Melalui SIKAWAN DAYAK, Kejati Kalbar berharap penguatan administrasi perkawinan masyarakat adat dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hukum adat, kepastian hukum negara, serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan.
Program tersebut sekaligus menegaskan bahwa administrasi kependudukan bukan sekadar persoalan dokumen, melainkan bagian penting dari perlindungan hak keperdataan setiap warga negara, terutama perempuan dan anak.
Pontianak, 1 Oktober 2026
Penkum Kejati Kalbar
I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H.
0 Komentar