PONTIANAK — Kehadiran Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam dialog terbuka bersama ratusan demonstran Aliansi Kalbar Revolusi Jilid 3 di Gedung DPRD Kalbar, Jumat (23/10/2026), menuai kritik dari perwakilan massa aksi. Kedatangannya yang disebut terlambat dan minimnya tanggapan yang dirasakan demonstran menjadi sorotan di tengah tuntutan penyelesaian berbagai persoalan di Kalimantan Barat.
Aksi yang melibatkan hampir 400 demonstran itu membawa sekitar 20 isu, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dugaan kekerasan terhadap mahasiswa, hingga tuntutan kepastian penegakan hukum atas insiden yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi sebelumnya.
Perwakilan massa, Pangestu, menyayangkan sikap Wakil Gubernur yang menurutnya belum memberikan jawaban konkret atas tuntutan demonstran. Ia menilai kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan langkah pemerintah dalam menangani persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Sangat disayangkan untuk Wagub yang hanya diam saja. Padahal tanggung jawab karhutla dan apa pun yang terjadi di Kalimantan Barat ini tanggung jawab mereka berdua. Rakyat memilih mereka berdua, jadinya harusnya mereka berdua yang bertanggung jawab,” ujar Pangestu.
Kritik tersebut muncul di tengah harapan demonstran agar dialog dengan pemerintah daerah menghasilkan kejelasan tindak lanjut, bukan sekadar pertemuan tanpa kepastian penyelesaian.
Gubernur Paparkan Langkah Pemerintah
Dalam pertemuan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, turut menemui massa dan menjelaskan sejumlah agenda serta upaya pemerintah provinsi.
Ria Norsan menyampaikan bahwa pada Rabu (21/10/2026), dirinya memimpin rapat mitigasi bersama akademisi dan pakar gambut. Pada Kamis (22/10/2026), ia menghadiri agenda penerimaan penghargaan TPAKD Award 2026 di Jakarta.
Terkait karhutla, Gubernur menyatakan pemerintah provinsi bersama pihak terkait terus berupaya memadamkan sisa titik api agar penanganan dapat segera dituntaskan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh pihak terkait terus berupaya memadamkan sisa titik api agar penanganan karhutla dapat segera dituntaskan,” ujarnya.
Ia juga mengatakan pemerintah terus berkoordinasi untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan mendorong perbaikan layanan kelistrikan di wilayah Kalimantan Barat.
Mengenai dugaan kekerasan selama rangkaian aksi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum agar diproses secara profesional.
Dugaan Kekerasan dan Ancaman terhadap Tim Medis
Selain persoalan karhutla dan layanan publik, massa juga mendesak kejelasan penanganan dugaan kekerasan terhadap demonstran dalam aksi sebelumnya.
Lauren, anggota tim medis aksi, menyebut timnya telah menangani sejumlah demonstran yang mengalami luka, termasuk lebam, luka sobek, dan cedera akibat benturan keras di bagian kepala. Ia menyebut sekitar 15 demonstran menjadi korban dalam rangkaian aksi Jilid 1 dan 2.
Lauren juga mengungkapkan bahwa sejumlah anggota tim medis diduga mengalami intimidasi melalui ruang digital, termasuk doxing dan pesan ancaman dari nomor yang tidak dikenal. Menurutnya, situasi tersebut menimbulkan rasa takut bagi para relawan.
Pernyataan mengenai dugaan kekerasan dan ancaman tersebut masih memerlukan penelusuran serta konfirmasi dari pihak terkait. Identitas pihak yang diduga terlibat dan rangkaian kejadian perlu dipastikan melalui bukti serta proses penyelidikan yang berwenang.
Pangestu turut mengkritik penanganan perkara yang menurutnya belum menunjukkan perkembangan berarti. Ia mengatakan, berdasarkan audiensi dengan pihak kepolisian, massa mendapat penjelasan bahwa laporan belum masuk ke tingkat Polresta dan diarahkan ke Polda Kalbar.
“Kita belajar dari aksi sebelumnya, Polda dan Polresta itu saling lempar,” kata Pangestu. Ia juga mengklaim terdapat bukti video yang menurutnya memperlihatkan pihak tertentu lebih dahulu melakukan penyerangan. Klaim tersebut perlu diuji berdasarkan rekaman utuh, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
Massa Menunggu Tindak Lanjut Nyata
Dialog di Gedung DPRD Kalbar belum sepenuhnya meredakan kekecewaan sebagian demonstran. Setelah pertemuan, massa dilaporkan bergerak menuju Bundaran Digulis dan menyatakan akan terus menyuarakan tuntutan sampai memperoleh kejelasan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Peristiwa tersebut menempatkan pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum pada sorotan publik, terutama terkait penanganan karhutla, ketersediaan BBM, gangguan kelistrikan, serta dugaan kekerasan dalam aksi demonstrasi.
Kritik terhadap sikap pejabat dalam dialog merupakan penilaian dari perwakilan massa. Sementara itu, penjelasan pemerintah dan perkembangan resmi penanganan dugaan kekerasan tetap perlu menjadi bagian dari pemberitaan berimbang.
Publik kini menunggu langkah konkret, kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak, serta perkembangan penanganan laporan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepolisian, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Fredy Legito
0 Komentar