PONTIANAK — Persidangan perkara dugaan penyimpangan dana hibah Yayasan Mujahidin Pontianak kembali berlangsung dengan tensi tinggi. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Rabu (30/9/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan seorang ahli di bidang keuangan negara untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim.
Keterangan ahli tersebut kemudian mendapat perhatian serius dari tim kuasa hukum Yayasan Mujahidin Pontianak. Sejumlah aspek dalam keterangan ahli dipertanyakan, mulai dari penggunaan istilah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), konsistensi jawaban, hingga pemahaman terhadap konsep keuangan negara yang menjadi bagian penting dalam perkara yang sedang diperiksa.
Ketua Lembaga Hukum dan HAM Mujahidin Pontianak sekaligus anggota tim kuasa hukum, Dr. Herman Hofi Munawar, secara terbuka menyoroti sejumlah bagian keterangan ahli yang menurutnya masih perlu diuji secara lebih mendalam dalam persidangan.
Menurut Herman Hofi, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut perbedaan pendapat antara pihak penuntut dan pembela, melainkan berkaitan dengan bagaimana keterangan seorang ahli ditempatkan dalam konstruksi pembuktian perkara.
Istilah “Saksi” dalam BAP Dipertanyakan
Salah satu hal yang disoroti Herman Hofi adalah penggunaan istilah “saksi” dalam BAP ahli.
Ia mempertanyakan mengapa dalam dokumen pemeriksaan tersebut terdapat penyebutan yang menurutnya tidak tepat apabila orang yang diperiksa berkedudukan sebagai ahli.
“Yang anehnya dalam BAP itu, ahli itu ada kata-kata saksi di situ. Sebenarnya bukan saksi, ahli dan saksi itu hal yang berbeda,” ujar Herman Hofi.
Menurutnya, saksi dan ahli memiliki fungsi yang berbeda dalam proses pembuktian. Saksi pada dasarnya memberikan keterangan mengenai apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, sedangkan ahli memberikan pendapat berdasarkan pengetahuan dan kompetensi khusus yang dimilikinya.
Karena itu, menurut kuasa hukum, ketepatan posisi dan kapasitas seseorang dalam proses pemeriksaan menjadi hal yang penting, terlebih ketika keterangannya kemudian digunakan sebagai bagian dari pembuktian di persidangan.
Konsistensi Keterangan Ahli Jadi Sorotan
Tidak berhenti pada persoalan redaksional dalam BAP, Herman Hofi juga mempertanyakan konsistensi substansi keterangan ahli ketika memberikan jawaban di hadapan Majelis Hakim.
Ia berpendapat bahwa seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan seharusnya memberikan pendapat secara objektif berdasarkan kompetensi profesionalnya dan tidak keluar dari ruang lingkup keahlian yang dimilikinya.
“Harusnya yang namanya ahli hadir itu betul-betul pure, murni, sesuai keahlian dia,” katanya.
Herman Hofi menilai terdapat bagian tertentu dalam keterangan ahli yang menurutnya tidak konsisten. Ia menyebut terdapat jawaban yang dinilai berubah ketika pertanyaan berkembang dalam persidangan.
“Yang jadi persoalan itu justru terkesan bahwa ahli yang dihadirkan itu tidak konsisten. Hari ini dia ngomong A, nanti berubah menjadi B dan seterusnya,” ujar Herman.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dari pihak kuasa hukum. Adapun apakah terdapat ketidakkonsistenan atau tidak, tetap menjadi bagian yang harus dinilai berdasarkan rekaman persidangan, BAP, dokumen pendukung, serta keseluruhan alat bukti yang diperiksa Majelis Hakim.
Konsep Keuangan Negara Dipersoalkan
Bagian lain yang menjadi sorotan adalah keterangan mengenai konsep keuangan negara dan aspek administrasi yang berkaitan dengan perkara.
Herman Hofi mempertanyakan sejumlah jawaban ahli yang menurutnya belum memberikan penjelasan secara memadai terhadap persoalan yang diajukan dalam persidangan.
“Banyak yang diungkapkan itu salah,” kata Herman Hofi.
Menurutnya, apabila seseorang dihadirkan sebagai ahli di bidang tertentu, maka pendapat yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kompetensi, metodologi, dasar hukum maupun keilmuan yang menjadi bidang keahliannya.
Ia juga menyinggung sejumlah materi yang menurut penilaiannya tidak relevan atau belum dijelaskan secara memadai oleh ahli ketika menjawab pertanyaan dari pihak kuasa hukum.
Namun demikian, pernyataan tersebut merupakan keberatan dan penilaian dari pihak pembela. Persidangan sendiri masih berlangsung dan belum terdapat putusan pengadilan yang menentukan benar atau tidaknya keberatan tersebut.
Keterangan Ahli Bukan Satu-Satunya Dasar Pembuktian
Tim kuasa hukum menilai keterangan ahli harus ditempatkan sebagai salah satu bagian dari keseluruhan proses pembuktian.
Dengan demikian, menurut Herman Hofi, keterangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan dokumen, keterangan saksi, barang bukti maupun alat bukti lain yang telah diajukan dalam persidangan.
Persoalan mengenai dana hibah, administrasi pengelolaan, serta konstruksi keuangan yang menjadi pokok perkara harus dilihat secara menyeluruh berdasarkan fakta yang benar-benar terungkap di persidangan.
Karena itu, pihak pembela meminta agar setiap keterangan yang disampaikan di ruang sidang diuji secara kritis dan objektif.
Kuasa Hukum Serahkan Penilaian kepada Majelis Hakim
Meskipun memberikan kritik cukup tajam terhadap keterangan ahli, Herman Hofi menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai nilai dan kekuatan keterangan tersebut bukan berada di tangan kuasa hukum.
Penilaian tetap menjadi kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.
“Kesalahan-kesalahan itu urusan bagaimana penilaian dari Majelis Hakim,” ujarnya.
Menurutnya, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah keterangan ahli memiliki dasar keilmuan yang memadai, konsisten, relevan dengan perkara, serta memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya.
Sikap tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perdebatan mengenai keterangan ahli masih merupakan bagian dari proses pembuktian yang berlangsung di ruang sidang.
Menunggu Fakta yang Terungkap di Persidangan
Perkara dugaan penyimpangan dana hibah Yayasan Mujahidin Pontianak masih bergulir di Pengadilan Negeri Pontianak. Berbagai keterangan yang muncul, termasuk keterangan ahli yang dihadirkan JPU, masih harus diuji dalam keseluruhan rangkaian persidangan.
Di sisi lain, keberatan yang disampaikan kuasa hukum menjadi bagian dari hak pembelaan terdakwa atau pihak yang diwakilinya untuk menguji alat bukti yang diajukan penuntut umum.
Pada akhirnya, fakta hukum perkara tersebut akan ditentukan berdasarkan proses pembuktian dan penilaian Majelis Hakim terhadap seluruh alat bukti serta keterangan yang terungkap di persidangan.
Dengan demikian, perdebatan mengenai keterangan ahli tidak semata-mata menjadi pertarungan argumentasi antara JPU dan kuasa hukum, tetapi menjadi bagian dari proses untuk menguji secara terbuka bagaimana fakta, dokumen, dan konstruksi hukum dalam perkara tersebut dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.
Media Fakta Investigasi News akan terus mengikuti perkembangan persidangan perkara Yayasan Mujahidin Pontianak dan menyajikan informasi berdasarkan fakta persidangan serta keterangan dari para pihak yang berkepentingan.
Fredy Legito
0 Komentar