PONTIANAK — Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah Yayasan Mujahidin kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Rabu (7/10/2026).
Persidangan kali ini melanjutkan pemeriksaan terhadap ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Penasihat Hukum (PH) terdakwa menyampaikan pandangan yang berbeda mengenai hasil audit dan dasar penghitungan kerugian keuangan negara.
JPU: Audit BPKP Temukan Kerugian Negara Lebih dari Rp9 Miliar
JPU Kejati Kalbar yang diwakili Jaksa Ade Ibnu menjelaskan kembali sejumlah poin yang menurut penuntut umum terungkap dari keterangan ahli BPKP dalam persidangan.
Menurut Ade Ibnu, pemeriksaan ahli tersebut merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Dari keterangan ahli, JPU menyebut terdapat sejumlah temuan dalam pengelolaan dana hibah oleh penerima hibah.
“Bahwa persidangan ahli dari BPKP yang juga sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya, jadi hari ini adalah lanjutan. Dari hasil pemeriksaan atau permintaan keterangan dan pendapat ahli BPKP di muka persidangan dapat disimpulkan…” ujar Ade Ibnu.
JPU kemudian menyampaikan beberapa temuan yang menjadi bagian dari pembahasan dalam persidangan.
Pertama, disebut terdapat pekerjaan yang dilakukan sebelum maupun setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Kedua, terdapat pembayaran untuk kegiatan yang menurut hasil pemeriksaan tidak berkaitan dengan pembangunan gedung SMA Mujahidin.
Ketiga, terdapat bangunan yang disebut menggunakan dana hibah, namun menurut JPU tidak tercantum dalam dokumen PHB.
JPU menyatakan pendapat ahli BPKP tersebut didasarkan pada hasil audit yang dilakukan menggunakan metode dan standar operasional prosedur yang berlaku dalam penghitungan kerugian negara.
“Pendapat ahli didasari oleh hasil audit yang dilakukan dengan metode-metode dan SOP yang telah menjadi standar di dalam melakukan audit PKN (Penghitungan Kerugian Negara). Jadi hasil perhitungan kerugian negara ditemukan adanya kerugian negara sebesar 9 miliar lebih. Jadi itu secara singkat kami sampaikan,” jelas Ade Ibnu.
Dengan demikian, angka lebih dari Rp9 miliar dalam persidangan tersebut merupakan nilai kerugian keuangan negara yang disampaikan JPU berdasarkan hasil penghitungan BPKP yang menjadi bagian dari alat bukti dalam perkara.
PH Persoalkan Metode dan Dasar Hukum Penghitungan
Di sisi lain, Penasihat Hukum terdakwa Herawan Utoro menyampaikan keberatan terhadap metode serta dasar hukum yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara.
Menurut PH, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai kapan penerima hibah diperbolehkan melaksanakan pekerjaan.
“Kita bicara soal seluruh metode dan hasil penghitungan kerugian keuangan negara, ternyata di hasil audit di laporan hasil audit perhitungan kerugian negara, metodenya itu tidak jelas. Artinya dasar hukumnya itu tidak jelas,” ujar Herawan.
PH menyebut terdapat perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan pekerjaan sebelum NPHD ditandatangani.
Menurut pihak pembela, pekerjaan yang dilakukan sebelum penandatanganan NPHD tidak serta-merta dapat dinilai sebagai pelanggaran apabila kegiatan tersebut telah masuk dalam penganggaran APBD dan telah terdapat keputusan gubernur mengenai pemberian hibah pada tahun anggaran yang bersangkutan.
“Mereka beranggapan bahwa penerima hibah itu hanya boleh kerja sejak ditandatangani naskah perjanjian hibah daerah. Untuk sementara dalam NPHD itu ada ketentuan yang membatasi, bagi penerima hibah boleh melaksanakan kegiatan itu sebelum ditandatangani NPHD karena dia sudah dianggarkan dalam APBD sebelumnya, itu di tahun anggaran itu juga sudah ada Keputusan Gubernur tentang pemberian hibah daerah,” jelas PH.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan APBD dan keputusan gubernur tersebut, pihak penerima hibah menurut pandangan pembela memiliki dasar untuk melaksanakan pekerjaan.
“Jadi berdasarkan APBD dan Keputusan Gubernur itu penerima hibah boleh melaksanakan pekerjaan,” tambahnya.
PH: Saksi Pemprov Disebut Benarkan Pekerjaan Sebelum NPHD
Penasihat hukum juga mengaitkan argumentasinya dengan keterangan sejumlah saksi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah diperiksa dalam persidangan.
Menurut PH, para saksi tersebut memberikan keterangan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan sebelum NPHD ditandatangani, dengan konsekuensi tertentu apabila kemudian NPHD tidak terealisasi.
“Saksi-saksi dari Pemprov menyatakan boleh kerja itu sebelum NPHD. Nah, cuma kalau ternyata NPHD-nya itu tidak terealisir, itu si penerima hibah tidak boleh minta ganti. Itu sederhananya,” tutup Herawan.
Perbedaan Pandangan Menjadi Bagian Penting Persidangan
Perbedaan pandangan antara JPU dan pihak pembela tersebut menjadi salah satu hal penting yang masih akan diuji dalam proses persidangan.
Di satu sisi, JPU mendasarkan argumentasinya pada hasil audit BPKP serta temuan mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan, penggunaan dana, dan bangunan yang disebut tidak tercantum dalam dokumen tertentu.
Di sisi lain, pihak pembela mempersoalkan dasar hukum dan metode penghitungan kerugian negara, khususnya terkait pekerjaan yang dilakukan sebelum NPHD ditandatangani tetapi disebut telah memiliki dasar penganggaran APBD dan keputusan gubernur.
Persoalan tersebut pada akhirnya menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilai berdasarkan seluruh alat bukti, keterangan ahli, keterangan saksi, dokumen, serta argumentasi JPU dan penasihat hukum yang terungkap selama persidangan.
Sidang lanjutan perkara Yayasan Mujahidin tersebut masih akan berproses sesuai agenda yang ditetapkan Pengadilan Negeri Pontianak.
Perlu ditegaskan, keterangan mengenai kerugian negara lebih dari Rp9 miliar merupakan bagian dari keterangan dan argumentasi yang disampaikan dalam persidangan. Penentuan terbukti atau tidaknya tindak pidana serta pertanggungjawaban para terdakwa sepenuhnya menunggu putusan majelis hakim.
Tim Liputan
0 Komentar