PONTIANAK — Perkara dugaan pemalsuan dokumen akta kelahiran seorang anak yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak memasuki tahapan penting setelah terdakwa Syarif Taufik Akbar (STA) menyampaikan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Selasa (6/10/2026).
Perkara dengan Nomor 325/Pid.B/2026/PN Ptk tersebut sebelumnya telah melalui rangkaian pemeriksaan saksi dan alat bukti. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pontianak sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun.
Dalam pledoinya, pihak terdakwa meminta majelis hakim membebaskan Syarif Taufik Akbar dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.
Penasihat hukum terdakwa pada pokoknya mempertanyakan terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam dakwaan. Pihak terdakwa juga menguraikan adanya perbedaan peran antara terdakwa dengan pihak yang disebut melakukan pembuatan atau pengurusan dokumen yang dipersoalkan.
Kuasa Hukum Korban Pertanyakan Dalih Pembelaan
Nota pembelaan tersebut mendapat tanggapan dari kuasa hukum yang mendampingi pihak keluarga korban.
Kuasa hukum korban menilai sejumlah argumentasi dalam pledoi justru tidak menjawab substansi perkara yang menurutnya telah terungkap selama persidangan.
“Apa yang disampaikan mereka (terdakwa) tidak masuk akal, bahkan keluar dari Pasal 263 tentang pemalsuan surat. Itu hanya bluffing saja,” ujar kuasa hukum korban usai persidangan di PN Pontianak, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, alasan ketidaktahuan terhadap hukum perlu diuji dengan fakta konkret mengenai proses pengurusan dan penggunaan dokumen yang menjadi objek perkara.
“Karena ini diduga memalsukan surat, dan kalau mereka mengaku tidak mengerti hukum, kayaknya tidak mungkin,” lanjutnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan pandangan pihak korban. Ada atau tidaknya unsur tindak pidana serta siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan majelis hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.
Syarifah Fatimah: Akta Digunakan untuk Kepentingan Pendidikan
Orang tua kandung korban, Syarifah Fatimah, juga mempertanyakan argumentasi pembelaan terdakwa.
Menurut Fatimah, persoalan dokumen tersebut tidak dapat dilepaskan dari penggunaannya dalam administrasi pendidikan anak.
“Akta itu kan digunakan untuk pendaftaran sekolah. Tentu mereka tahu di situ dia tercantum sebagai Syarif Taufik, orang tua kandung. Bahkan, kenapa dia mau merubah akta nama ibu kandung menjadi namanya? Pasti mereka menggunakan itu dengan sadar dan sengaja,” tegas Fatimah.
Namun, pernyataan mengenai kesengajaan tersebut merupakan penilaian pihak keluarga korban yang masih harus diuji berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.
Poin Pembelaan Terdakwa
Dalam nota pembelaannya, penasihat hukum terdakwa menyampaikan sejumlah argumentasi yang menjadi dasar permohonan agar kliennya dibebaskan.
Di antaranya, pihak terdakwa menilai terdapat keterangan saksi yang menunjukkan bahwa proses pembuatan surat keterangan penolong kelahiran dilakukan atas inisiatif saksi sendiri dan bukan berdasarkan perintah spesifik terdakwa.
Pihak terdakwa juga membantah adanya hubungan langsung antara permintaan bantuan pengurusan administrasi dengan tindakan pemalsuan dokumen.
Menurut versi pembelaan, terdakwa hanya meminta bantuan pengurusan administrasi akta, sementara proses pengurusan dokumen ke Disdukcapil dilakukan oleh pihak lain.
Penasihat hukum juga mengaitkan persoalan pendidikan anak dengan konflik pengasuhan yang disebut baru muncul beberapa tahun kemudian, bukan semata-mata akibat proses administrasi akta kelahiran.
Dari sisi yuridis, penasihat hukum terdakwa menyatakan unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Pihak terdakwa kemudian meminta majelis hakim:
- Membebaskan Syarif Taufik Akbar dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
- Memulihkan hak, kedudukan, harkat, martabat serta nama baik terdakwa;
- Membebankan biaya perkara kepada negara.
Seluruh argumentasi tersebut merupakan bagian dari hak terdakwa untuk melakukan pembelaan dan akan dinilai bersama fakta persidangan lainnya.
Sebelumnya Saksi SA Ungkap Proses Pengurusan Dokumen
Sebelumnya, saksi berinisial SA memberikan keterangan mengenai proses penerbitan dokumen yang kini menjadi bagian dari perkara.
Menurut keterangan SA, dirinya pernah didatangi seorang pria berinisial STA bersama istrinya berinisial SS untuk meminta bantuan mengurus penerbitan akta kelahiran seorang anak yang disebut sebagai anak angkat.
SA mengaku sempat meminta kelengkapan administrasi sebagaimana prosedur yang berlaku.
Namun, menurut pengakuannya, dirinya kemudian diminta mengaku sebagai bidan yang membantu proses persalinan agar persyaratan administrasi penerbitan akta kelahiran dapat dipenuhi.
SA juga mengaku menerima uang sebesar Rp50.000 setelah proses dokumen selesai.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari materi pembuktian yang harus dinilai bersama keterangan saksi lainnya, dokumen, surat maupun alat bukti lain.
Sementara itu, pihak penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar.
Perbedaan keterangan tersebut kini menjadi bagian yang harus diuji melalui penilaian majelis hakim terhadap keseluruhan fakta yang muncul selama persidangan.
JPU Sebelumnya Tuntut Dua Tahun Penjara
Pada sidang pembacaan tuntutan, Selasa (22/9/2026), JPU Kejaksaan Negeri Pontianak menuntut Syarif Taufik Akbar dengan pidana penjara selama dua tahun.
Tuntutan tersebut kemudian menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan keluarga korban.
Fatimah menilai tuntutan dua tahun belum sebanding dengan dampak yang menurutnya dialami anak dan keluarganya.
“Saya sebagai ibu kandung dan pelapor merasa belum puas dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dari ancaman maksimal, hanya dituntut dua tahun, bahkan kurang dari setengahnya. Setelah menunggu tiga tahun satu bulan 12 hari, melewati tiga kali pergantian penyidik dan sepuluh kali sidang, jaksa hanya menuntut dua tahun,” tegas Fatimah.
Menurut Fatimah, persoalan dokumen kependudukan tersebut berdampak terhadap pendidikan putrinya yang disebut tidak dapat mengikuti pendidikan formal selama sekitar empat tahun.
Ia juga mengaku mengalami tekanan sosial dan persoalan keluarga selama proses penyelesaian perkara.
Fatimah turut mempertanyakan keterangan sejumlah pihak yang hadir sebagai saksi dan menilai terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang dialaminya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dari pihak keluarga korban dan tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari dinamika perkara yang pembuktiannya berada dalam kewenangan majelis hakim.
Herman Hofi: Persoalan Akta Kelahiran Bukan Sekadar Administrasi
Sementara itu, keluarga korban meminta pendapat hukum dari Dr. Herman Hofi Munawar, praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik yang juga dikenal sebagai pendiri LBH Herman Hofi Law di Pontianak.
Menurut Herman Hofi, dugaan pemalsuan atau pemberian keterangan yang tidak benar berkaitan dengan dokumen kependudukan merupakan persoalan serius karena dokumen tersebut berkaitan dengan identitas dan status hukum seseorang.
Ia menilai persoalan semacam itu tidak tepat apabila semata-mata dipandang sebagai kesalahan administratif apabila memang dalam proses pembuktiannya ditemukan unsur kesengajaan dan perbuatan yang memenuhi ketentuan pidana.
Herman Hofi merujuk pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan maupun KUHP yang mengatur mengenai pemalsuan dokumen, manipulasi data kependudukan dan keterangan palsu dalam akta autentik.
Menurutnya, ancaman pidana dalam undang-undang merupakan batas maksimum dan tidak berarti setiap terdakwa harus otomatis dijatuhi hukuman maksimum.
Namun, apabila tuntutan JPU berada di bawah ancaman maksimum, menurut Herman Hofi, penuntut umum tetap mempunyai kewenangan untuk menentukan tuntutan berdasarkan pertimbangan perkara, dengan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika tidak ada alasan hukum yang logis, maka tuntutan tersebut dapat dikategorikan cacat pertimbangan dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Wajar jika publik mempertanyakannya,” terang Herman.
Hakim Tidak Terikat Angka Tuntutan JPU
Herman Hofi menegaskan bahwa keputusan akhir perkara bukan berada pada JPU maupun pihak korban, melainkan pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.
Menurutnya, hakim harus menilai keseluruhan fakta persidangan secara independen, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, dokumen, barang bukti dan alat bukti lain yang sah berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.
Dengan demikian, tuntutan JPU selama dua tahun tidak otomatis menjadi angka yang harus diikuti majelis hakim.
Begitu pula pledoi terdakwa bukan merupakan dasar yang otomatis harus diterima hakim.
Majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah dakwaan terbukti atau tidak, apakah unsur tindak pidana terpenuhi, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
Karena itu, menurut Herman Hofi, perhatian publik seharusnya diarahkan pada pertimbangan hukum dalam putusan, bukan semata-mata pada tinggi atau rendahnya tuntutan.
Menunggu Putusan Majelis Hakim
Setelah pembacaan pledoi, perkara kini memasuki fase menuju putusan.
Di satu sisi, terdakwa memiliki hak penuh untuk membela diri dan meminta pembebasan. Di sisi lain, keluarga korban berharap seluruh keterangan saksi dan dokumen yang telah terungkap dalam persidangan benar-benar dipertimbangkan secara objektif.
Persoalan utama yang kini berada di hadapan majelis hakim adalah apakah unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta persidangan.
Publik juga menunggu bagaimana majelis hakim menilai perbedaan keterangan antara saksi dengan pihak terdakwa, proses penerbitan dokumen, penggunaan akta, serta hubungan antara dokumen yang dipersoalkan dengan dampak yang diklaim dialami anak.
Pada akhirnya, putusan pengadilan akan menjadi titik penting untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan atau justru dinyatakan tidak terbukti.
Sampai putusan berkekuatan hukum tetap, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.
Bagi keluarga korban, ketukan palu majelis hakim diharapkan tidak hanya menjawab persoalan siapa yang bertanggung jawab secara pidana, tetapi juga memberikan kepastian hukum atas persoalan dokumen kependudukan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Reporter: Redaksi
0 Komentar