SINTANG, KALIMANTAN BARAT — Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, menerima audiensi perwakilan masyarakat Desa Sungai Menuang, Kecamatan Kayan Hilir, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang itu membahas persoalan batas wilayah dengan Kabupaten Melawi yang dinilai perlu segera mendapatkan penyelesaian.
Audiensi tersebut dihadiri Kepala Desa Sungai Menuang, Elyakim, Ketua BPD, tokoh masyarakat, serta Camat Kayan Hilir Seberius Matius Akon yang turut didampingi unsur TNI dan Polri. Kartiyus menerima mereka bersama sejumlah pejabat perangkat daerah, di antaranya Kepala BRIDA Dedy Irawan, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan Boby Oktavianus, dan Sekretaris Dinas Perkim Stephen Saroenandus, serta perwakilan instansi terkait.
Warga Persoalkan Wilayah Sekitar 1.000 Hektare
Dalam audiensi tersebut, Kepala Desa Sungai Menuang, Elyakim, menyampaikan persoalan masuknya aktivitas PT Kalimantan Agro Plantation di wilayah yang menurut pihak desa merupakan bagian dari Desa Sungai Menuang. Ia mempersoalkan perizinan perkebunan perusahaan yang disebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Melawi, sementara batas administratif wilayah tersebut masih dipermasalahkan.
Elyakim menjelaskan, wilayah desanya secara geografis berbatasan langsung dengan empat desa di Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi. Namun, menurutnya, peta administrasi yang digunakan hanya menunjukkan perbatasan dengan Desa Merpak.
“Ada sekitar 1.000 hektare wilayah kami yang diambil oleh PT Kalimantan Agro Plantation yang mendapatkan izin dari Pemkab Melawi. Kami ingin masalah ini diselesaikan oleh Pemkab Sintang supaya tidak menimbulkan konflik,” ujar Elyakim.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pokok persoalan yang disampaikan masyarakat dalam audiensi. Penetapan batas wilayah dan status lahan yang dipersoalkan masih memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi, peta resmi, serta kesepakatan batas dari desa-desa terkait.
Perbedaan Batas di Lapangan dan Administrasi
Camat Kayan Hilir, Seberius Matius Akon, turut menyampaikan keberatan atas persoalan batas wilayah tersebut. Ia menilai terdapat perbedaan antara kondisi batas yang diketahui masyarakat di lapangan dengan batas yang tercantum dalam administrasi pemerintahan.
“Di lapangan tidak ada masalah batas, tetapi di administrasi pemerintahan bermasalah sehingga wilayah kerja perusahaan sawit dari Kabupaten Melawi masuk ke wilayah Kabupaten Sintang. Mohon Pemkab Sintang bisa menyelesaikan masalah ini,” ungkap Seberius.
Menurut pihak kecamatan, persoalan tersebut perlu ditangani secara serius agar perbedaan administrasi tidak berlarut-larut dan tidak memicu persoalan baru di tengah masyarakat.
Pemkab Sintang Siapkan Pembahasan Internal
Menanggapi aspirasi masyarakat, Sekda Sintang Kartiyus menyatakan pemerintah daerah akan terlebih dahulu melakukan pembahasan internal untuk menghimpun informasi dan dokumen secara menyeluruh sebelum berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Melawi.
“Kami akan melaksanakan rapat internal terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi dan data selengkap mungkin. Setelah itu, barulah kita akan bertemu Pemkab Melawi untuk duduk bersama menyelesaikan masalah batas wilayah ini. Setelah kedua pemda bertemu, kita akan lanjut bertemu Pemerintah Provinsi Kalbar,” jelas Kartiyus.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan batas wilayah perlu dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan data, dokumen, dan kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kartiyus juga menyampaikan bahwa dirinya memperoleh informasi mengenai adanya berita acara kesepakatan batas wilayah antara Kepala Desa Sungai Menuang dan empat kepala desa di Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi.
“Penyelesaian masalah batas ini memang perlu tahapan dari bawah. Saya senang karena antara Kepala Desa Sungai Menuang dengan empat kepala desa yang ada di Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi ternyata sudah ada berita acara kesepakatan mengenai batas wilayah. Kesepakatan inilah yang akan menjadi dasar penetapan batas wilayah ini. Pemkab Sintang mengikuti batas wilayah yang sudah disepakati oleh masyarakat setempat, karena masyarakat lebih tahu batas wilayah yang sebenarnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, rapat internal Pemkab Sintang akan segera dilakukan untuk membahas persoalan tersebut. Pemerintah desa dan masyarakat diminta bersabar selama proses pengumpulan data serta koordinasi antarpemerintah daerah berlangsung.
“Internal Pemkab Sintang segera melakukan rapat membahas masalah ini. Masyarakat dan pemerintah Desa Sungai Menuang harap bersabar. Kami siap bekerja keras menyelesaikan masalah batas ini,” kata Kartiyus.
Menunggu Penyelesaian Berdasarkan Data dan Kesepakatan
Persoalan batas wilayah antara Desa Sungai Menuang, Kabupaten Sintang, dan wilayah Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, kini menunggu tindak lanjut pemerintah daerah melalui pembahasan dan koordinasi lintas pemerintahan.
Kejelasan batas administratif, status lahan yang dipersoalkan, serta dokumen perizinan perusahaan menjadi hal penting yang perlu ditelaah agar penyelesaian dapat dilakukan secara objektif dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
Sumber: Prokopim Kabupaten Sintang.
0 Komentar