SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT — Pengelolaan saldo kas, dana cadangan, dan kewajiban setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perumda Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang kembali menjadi sorotan. Keterangan mantan Direktur Perumda, Kristina Kilin, mengenai saldo kas yang disebut mencapai sekitar Rp13 miliar pada akhir masa jabatannya pada 2019, memunculkan pertanyaan mengenai perkembangan dan peruntukan dana tersebut pada tahun-tahun berikutnya.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut besarnya angka saldo dalam rekening perusahaan daerah. Publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai posisi keuangan perusahaan, penggunaan dana cadangan, realisasi investasi infrastruktur air bersih, serta pelaksanaan kewajiban setoran PAD sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pemberitaan Metro7.co.id yang diterbitkan pada Januari 2024, Kristina Kilin menjelaskan bahwa dana cadangan pada prinsipnya disiapkan untuk kebutuhan tertentu dan kondisi yang memerlukan dukungan keuangan, bukan untuk membiayai kegiatan rutin perusahaan.
Menurut Kristina, selama dirinya menjabat pada periode 2011–2019, perusahaan sempat memperoleh keuntungan pada beberapa tahun. Sebagian keuntungan tersebut, kata dia, disisihkan untuk membentuk dana cadangan.
Ia juga menyebut saldo kas Perumda saat mengakhiri masa jabatannya pada 2019 mencapai sekitar Rp13 miliar lebih. Angka tersebut merupakan keterangan dari mantan direktur yang perlu dicocokkan dengan laporan keuangan dan hasil audit pada periode bersangkutan.
Dana Cadangan Menyusut, Apa Penjelasannya?
Salah satu poin yang memerlukan penjelasan lebih lanjut adalah perbedaan angka dana cadangan yang disebut dalam pemberitaan tersebut. Berdasarkan keterangan Kristina, dana yang terkumpul pada akhir masa jabatannya mencapai sekitar Rp13 miliar. Sementara itu, pemberitaan yang sama menyebut dana cadangan pada 2023 tersisa sekitar Rp2 miliar.
Perbedaan angka tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Namun, selisih yang cukup besar perlu dijelaskan secara terbuka melalui dokumen keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik perlu mengetahui apakah angka Rp13 miliar tersebut merupakan saldo kas, dana cadangan, atau gabungan pos keuangan tertentu. Ketiganya tidak selalu memiliki pengertian akuntansi yang sama.
Demikian pula angka sekitar Rp2 miliar pada 2023 perlu diperjelas sumbernya, apakah berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit, laporan internal perusahaan, atau keterangan pihak tertentu.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Perumda Air Minum Gunung Poteng dan Pemerintah Kota Singkawang perlu menjelaskan perkembangan saldo dari tahun ke tahun, penggunaan dana, keputusan yang menjadi dasar pengeluaran, serta posisi kas dan dana cadangan berdasarkan laporan keuangan resmi.
Kewajiban Setoran PAD Perlu Diperjelas
Kristina juga menyampaikan bahwa selama masa jabatannya terdapat keuntungan perusahaan yang menurutnya berkaitan dengan kewajiban penyetoran PAD. Ia memberikan contoh perhitungan bahwa apabila keuntungan mencapai Rp1 miliar dan persentase bagian laba yang harus disetorkan sebesar 40 persen, maka nilai setoran dapat mencapai Rp400 juta.
Namun, contoh tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai besaran kewajiban aktual Perumda pada setiap tahun. Persentase dan nilai setoran harus merujuk pada ketentuan yang berlaku, hasil perhitungan laba, keputusan kepala daerah atau pemilik modal jika dipersyaratkan, serta dokumen penetapan bagian laba yang menjadi hak daerah.
Karena itu, Pemerintah Kota Singkawang perlu memberikan penjelasan mengenai beberapa hal mendasar: berapa laba bersih Perumda setiap tahun, berapa bagian laba yang menjadi hak pemerintah daerah, berapa yang telah disetorkan ke kas daerah, dan apakah terdapat keputusan resmi yang menunda atau mengatur penggunaan laba tersebut.
Apabila terdapat bagian laba yang belum disetorkan, dasar hukum, alasan, dan status pencatatannya perlu diterangkan secara transparan.
Tidak adanya informasi yang memadai mengenai setoran PAD tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dana telah disalahgunakan. Akan tetapi, keterbukaan mengenai kewajiban dan realisasi setoran merupakan bagian penting dari akuntabilitas perusahaan milik daerah.
Pelayanan Air Bersih Juga Menjadi Persoalan
Di tengah pertanyaan mengenai kondisi keuangan, persoalan pelayanan air bersih tidak boleh diabaikan.
Dalam wawancara yang dikutip Metro7.co.id, Kristina mengaku pernah mengalami gangguan distribusi air selama musim kemarau hingga sekitar empat bulan di rumahnya. Ia mengatakan telah beberapa kali menyampaikan keluhan kepada Perumda, tetapi menurut pengalamannya, belum memperoleh tindak lanjut yang diharapkan.
Kristina juga membandingkan jumlah pelanggan pada 2019 yang disebutnya sekitar 20 ribu dengan jumlah pelanggan pada 2022–2023 yang diperkirakan mencapai 25 ribu pelanggan.
Menurutnya, pertumbuhan jumlah pelanggan seharusnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas instalasi dan infrastruktur distribusi agar pelayanan tetap memadai.
Perbandingan tersebut menjadi salah satu hal yang patut ditelaah melalui data teknis. Jumlah pelanggan saja belum cukup untuk menentukan kebutuhan investasi. Diperlukan pula informasi mengenai kapasitas produksi air, kondisi instalasi pengolahan, jaringan distribusi, kehilangan air, ketersediaan sumber air baku, dan kebutuhan layanan di setiap wilayah.
Jika jumlah pelanggan bertambah sementara kapasitas produksi atau jaringan tidak memadai, perusahaan perlu menjelaskan rencana penanganan dan target perbaikannya kepada masyarakat.
Direktur Perumda Saat Itu Meminta Penjelasan kepada Mantan Direktur
Dalam pemberitaan yang sama, Direktur Perumda Air Minum Gunung Poteng saat itu, Suriandi, memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai saldo sekitar Rp13 miliar yang disebut berada di rekening perusahaan pada akhir masa jabatan Kristina.
Suriandi menyarankan agar hal tersebut ditanyakan kepada Kristina karena ia menjabat pada periode tersebut. Ia juga menyatakan tidak ingin mencampuri urusan itu dan menyerahkan penilaian kinerja kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan yang dikutip dalam pemberitaan Metro7.co.id pada Januari 2024. Untuk memperoleh gambaran yang utuh, penjelasan dari manajemen Perumda pada periode berikutnya, Pemerintah Kota Singkawang, serta pihak yang melakukan audit tetap diperlukan.
Tanggung jawab menjelaskan kondisi keuangan perlu didasarkan pada periode jabatan masing-masing, dokumen serah terima, laporan keuangan, dan keputusan resmi. Dengan demikian, persoalan tidak berhenti pada saling menunjuk antarpejabat, melainkan dapat ditelusuri berdasarkan data yang dapat diverifikasi.
Transparansi Keuangan Menjadi Kunci
Sebagai perusahaan milik daerah yang menjalankan pelayanan dasar, Perumda Air Minum Gunung Poteng memikul dua kepentingan yang harus berjalan beriringan: menjaga keberlanjutan usaha dan memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Karena itu, klarifikasi mengenai saldo kas, dana cadangan, laba perusahaan, setoran PAD, serta penggunaan anggaran untuk peningkatan infrastruktur perlu disampaikan secara terukur dan berdasarkan dokumen resmi.
Pemerintah Kota Singkawang sebagai pemilik modal juga perlu memastikan bahwa pengawasan terhadap perusahaan berjalan efektif, termasuk menindaklanjuti temuan audit apabila memang ada.
Masyarakat berhak mendapatkan jawaban yang jelas: berapa posisi keuangan Perumda pada setiap tahun, bagaimana dana cadangan digunakan, berapa setoran PAD yang menjadi kewajiban dan telah direalisasikan, serta apa langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan air bersih.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum bukti tersedia. Sebaliknya, keterbukaan merupakan cara untuk memastikan bahwa pengelolaan uang perusahaan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Redaksi Media Fakta Investigasi News membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi manajemen Perumda Air Minum Gunung Poteng, Pemerintah Kota Singkawang, Dewan Pengawas, serta pihak terkait lainnya untuk menjelaskan data saldo kas, dana cadangan, kewajiban setoran PAD, dan perkembangan pelayanan air bersih.
Penjelasan berbasis dokumen dan data resmi diperlukan agar publik memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
0 Komentar