PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, membantah tudingan bahwa dirinya memerintahkan atau membiayai organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun kelompok tertentu untuk melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang mengikuti aksi unjuk rasa. Ia meminta agar dugaan pengeroyokan terhadap peserta aksi diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Ria Norsan saat menemui massa aksi di halaman Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Jumat (23/10/2026) sore. Pertemuan itu berlangsung ketika demonstran menyampaikan tuntutan terkait dugaan kekerasan terhadap rekan-rekan mereka dalam aksi sebelumnya pada Selasa (20/10/2026).
Di hadapan para demonstran, Ria Norsan secara tegas membantah keterlibatan dirinya dalam pengerahan kelompok untuk menghadapi mahasiswa.
“Untuk masalah itu, saya berani bersumpah demi Allah, saya itu tidak pernah menyuruh ormas apa itu dari partai,” tegasnya, sebagaimana dikutip Tribun Pontianak, Sabtu (24/10/2026).
Ia menegaskan tidak pernah memberikan instruksi kepada kelompok masyarakat maupun partai politik untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta demonstrasi.
Minta Bukti Diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum
Menanggapi tuntutan mahasiswa mengenai dugaan pengeroyokan, Ria Norsan meminta pihak yang memiliki bukti agar segera menyerahkannya kepada aparat penegak hukum (APH).
“Kemudian masalah proses selanjutnya, kita serahkan kepada pihak APH. Silakan kalau ada bukti, dalam proses, itu saja,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan proses hukum sebagai jalur untuk mengungkap peristiwa yang dipersoalkan massa. Dugaan kekerasan terhadap peserta aksi perlu ditangani melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, serta penyelidikan dan penyidikan oleh aparat yang berwenang.
Bantahan gubernur dan tuntutan demonstran merupakan dua hal yang perlu diuji melalui proses hukum secara objektif. Pihak yang diduga terlibat juga harus diberi kesempatan untuk memberikan keterangan sesuai ketentuan hukum.
Penanganan perkara diharapkan dapat mengungkap kronologi kejadian, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran, serta memberikan kepastian hukum bagi korban.
Tanggapi Tuntutan Penanganan ISPA Akibat Karhutla
Selain persoalan dugaan pengeroyokan, massa aksi turut menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya terhadap kesehatan masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Dalam dialog tersebut, Ria Norsan menyatakan telah menginstruksikan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah untuk membebaskan biaya perawatan bagi pasien terdampak ISPA akibat karhutla.
“Itu sudah saya perintahkan, dari Rumah Sakit Umum Provinsi, daerah, kemudian sampai puskesmas, kita mintakan digratiskan semua biayanya, itu sudah kita instruksikan,” jelasnya.
Kebijakan tersebut, menurut pernyataannya, dimaksudkan agar masyarakat yang terdampak kabut asap dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya perawatan.
Namun, pelaksanaan kebijakan itu tetap memerlukan kejelasan teknis dari pemerintah daerah, termasuk cakupan pasien, jenis layanan yang ditanggung, mekanisme pelayanan, dan penerapannya di fasilitas kesehatan.
Janjikan Pemeriksaan Laporan Kematian Anak di Kayong Utara
Dalam pertemuan itu, perwakilan demonstran juga menyampaikan laporan mengenai seorang anak berusia enam tahun di Kabupaten Kayong Utara yang meninggal dunia. Massa menduga kematian tersebut berkaitan dengan ISPA, sementara diagnosis yang disebutkan pihak rumah sakit dikabarkan berbeda.
Menanggapi laporan itu, Ria Norsan menyatakan akan meminta jajaran Dinas Kesehatan melakukan pengecekan langsung.
“Tadi yang adik sampaikan tadi, insyaallah akan kami tindak lanjuti segera. Kami akan berangkat ke Kayong Utara besok, saya suruh staf dari Dinas Kesehatan untuk mengeceknya,” ujarnya.
Laporan mengenai penyebab kematian anak tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan rekam medis, keterangan tenaga kesehatan, dan informasi resmi dari pihak terkait. Dugaan yang disampaikan dalam aksi tidak dapat dijadikan kesimpulan medis sebelum ada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik Menanti Tindak Lanjut yang Terukur
Pertemuan antara gubernur dan demonstran menjadi ruang bagi penyampaian tuntutan, mulai dari dugaan kekerasan terhadap mahasiswa hingga penanganan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat.
Dalam persoalan dugaan pengeroyokan, publik menanti tindak lanjut aparat penegak hukum untuk memeriksa bukti dan keterangan pihak-pihak terkait secara profesional serta transparan. Sementara dalam persoalan kesehatan, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa instruksi pembebasan biaya perawatan benar-benar dapat diakses oleh warga yang memenuhi ketentuan.
Ria Norsan telah menyampaikan bantahan atas tudingan pengerahan ormas dan meminta agar bukti dugaan kekerasan diserahkan kepada aparat. Selanjutnya, pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana maupun keterlibatan pihak tertentu harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang sah.
Penegakan hukum yang objektif, perlindungan terhadap peserta aksi, serta penanganan dampak karhutla menjadi bagian penting dalam menjawab keresahan masyarakat Kalimantan Barat.
Fakta Investigasi News
@fakta.investigasi.news
Fredy Legito
0 Komentar