Revitalisasi SDN 16 Sungai Raya Disorot, Wali Murid Desak Audit Proyek dan Evaluasi P2SP
KUBU RAYA — Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Kubu Raya bersama Kepala Dinas Pendidikan ke SDN 16 Sungai Raya, Desa Tembang Kacang, pada Selasa (27/10/2026), menuai sorotan dari sejumlah wali murid dan masyarakat.
Kunjungan tersebut disebut sebagai tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aduan wali murid mengenai pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah. Namun, perwakilan wali murid yang juga menjadi pelapor mengaku belum mendapatkan jawaban memadai atas sejumlah persoalan yang mereka pertanyakan.
Mereka menilai masih terdapat hal-hal yang perlu dijelaskan secara terbuka, mulai dari transparansi dokumen perencanaan, penilaian kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, kondisi lingkungan bangunan, hingga proses pembentukan dan pengawasan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Atas sejumlah persoalan tersebut, wali murid mendesak agar proyek revitalisasi yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 itu diperiksa secara menyeluruh oleh instansi pengawas dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
1. Transparansi RAB dan Dasar Penilaian Pekerjaan Dipertanyakan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbukaan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar rencana, serta rancangan bangunan.
Menurut keterangan pelapor, dalam RDP sebelumnya pihak Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Kubu Raya menyampaikan bahwa dokumen perencanaan tersebut harus tersedia dan dapat diakses publik, termasuk dengan memasangnya di lingkungan sekolah.
Namun, pelapor mengaku kecewa terhadap narasi yang beredar di media sosial setelah kunjungan lapangan. Mereka menilai pemberitaan atau pernyataan yang berkembang seolah-olah menyudutkan pihak yang menyampaikan aduan.
Padahal, menurut pelapor, dokumentasi berupa foto kondisi fisik pekerjaan yang dipersoalkan telah disampaikan sebagai bahan pemeriksaan.
Sorotan juga diarahkan pada pernyataan seorang anggota DPRD yang disebut mengklaim pekerjaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi RAB. Pelapor mempertanyakan dasar penilaian tersebut karena, menurut pengakuannya, dokumen RAB tidak diperlihatkan dan diperiksa bersama saat peninjauan lapangan berlangsung.
“Publik mempertanyakan, atas dasar apa klaim sesuai spesifikasi itu disampaikan apabila dokumen acuannya belum dibuka dan diperiksa bersama?” demikian pokok keberatan yang disampaikan perwakilan wali murid.
Bagi wali murid, keterbukaan dokumen bukan sekadar persoalan administrasi. RAB, gambar kerja, dan spesifikasi teknis diperlukan sebagai acuan untuk menilai apakah pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan perencanaan.
Karena itu, mereka meminta pihak terkait membuka dokumen yang dapat diakses publik sesuai ketentuan serta menjelaskan dasar teknis dari setiap penilaian terhadap hasil pekerjaan.
2. Puing Sisa Cor di Kolong Bangunan Menimbulkan Kekhawatiran
Persoalan berikutnya berkaitan dengan puing-puing sisa cor lantai bangunan lama yang menurut pelapor masih menumpuk di bawah bangunan baru.
Pelapor menyebut konsultan dan tenaga ahli fasilitator dari kementerian memberikan penjelasan bahwa keberadaan material tersebut tidak menjadi masalah dan diklaim dapat menambah kekuatan pondasi tongkat.
Namun, wali murid memiliki kekhawatiran berbeda. Mereka menilai tumpukan puing beton di kolong bangunan perlu diperiksa dari sisi keselamatan, kebersihan, dan kelayakan lingkungan sekolah.
Salah satu kekhawatiran yang disampaikan adalah kemungkinan area tersebut menjadi tempat persembunyian ular atau hewan berbisa lainnya. Kondisi itu dinilai perlu diantisipasi mengingat bangunan digunakan oleh siswa sekolah dasar yang setiap hari beraktivitas di lingkungan tersebut.
Meski demikian, perlu pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah puing tersebut memang memiliki fungsi konstruktif, apakah keberadaannya sesuai perencanaan, serta apakah kondisi kolong bangunan telah memenuhi standar keselamatan dan kebersihan lingkungan sekolah.
Wali murid meminta penjelasan tertulis dari tenaga ahli dan pihak pelaksana mengenai alasan material tersebut dibiarkan, termasuk langkah pengamanan yang akan dilakukan.
3. Pembentukan dan Kinerja P2SP Diminta Dievaluasi
Sorotan lain menyangkut pembentukan dan kinerja Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Wali murid meminta agar kepengurusan P2SP dievaluasi secara terbuka. Mereka menilai perlu ada penjelasan mengenai proses penunjukan pengurus, pembagian tugas, kompetensi, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.
Dalam keterangannya, pelapor juga menyampaikan dugaan adanya praktik “titipan” dan hubungan kekeluargaan dalam susunan pengurus maupun tenaga yang terlibat.
Pelapor menyebut sejumlah posisi yang dipersoalkan, yakni:
- Ketua pelaksana, yang menurut pelapor berasal dari Desa Mekarsari dan disebut memiliki hubungan keluarga dengan pihak tertentu.
- Kepala tukang, yang disebut berasal dari Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, dan diduga memiliki hubungan sebagai ipar dengan pihak terkait.
- Pengawas lapangan, yang menurut pelapor berasal dari Desa Kuala Dua dan disebut memiliki hubungan keluarga dengan pihak tertentu.
Informasi mengenai asal daerah dan hubungan keluarga tersebut masih berupa keterangan pelapor yang memerlukan verifikasi. Hubungan keluarga seseorang dengan pihak tertentu juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya nepotisme atau penyimpangan.
Untuk memastikan ada atau tidaknya konflik kepentingan, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen pembentukan P2SP, proses penunjukan personel, pembagian kewenangan, kompetensi, serta bukti keterlibatan masing-masing pihak dalam pengelolaan proyek.
Wali murid berharap evaluasi dilakukan secara objektif agar pengelolaan pembangunan sekolah benar-benar mengutamakan kualitas pekerjaan dan kepentingan peserta didik.
Wali Murid Siapkan Laporan kepada Instansi Pengawas
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, perwakilan wali murid menyatakan akan menempuh jalur pengaduan resmi. Mereka berencana menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, serta Polda Kalimantan Barat.
Laporan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Wali murid juga meminta agar pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan, tetapi turut mencakup dokumen perencanaan, realisasi penggunaan anggaran, proses pengadaan atau penunjukan pihak yang terlibat, serta mekanisme pengawasan.
Apabila diperlukan, pemeriksaan teknis independen dapat dilakukan untuk membandingkan kondisi fisik bangunan dengan gambar kerja, RAB, spesifikasi teknis, dan ketentuan pelaksanaan program revitalisasi.
Mereka menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan memastikan fasilitas pendidikan yang dibangun menggunakan anggaran negara benar-benar memenuhi standar kualitas serta keselamatan.
Keselamatan Siswa dan Keterbukaan Harus Menjadi Prioritas
Bagi wali murid, persoalan revitalisasi SDN 16 Sungai Raya tidak boleh berhenti pada perdebatan antara pihak yang menyampaikan aduan dan pihak yang menyatakan pekerjaan telah sesuai ketentuan.
Hal yang paling penting adalah memastikan bangunan sekolah aman digunakan, pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis, dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Kunjungan kerja DPRD bersama Dinas Pendidikan semestinya menjadi momentum untuk menjawab pertanyaan masyarakat melalui pemeriksaan dokumen dan kondisi lapangan secara terbuka.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Komisi IV DPRD Kubu Raya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, P2SP, konsultan, tenaga ahli fasilitator, serta pihak pelaksana proyek revitalisasi SDN 16 Sungai Raya.
Dengan demikian, seluruh keterangan dan bukti dari pihak-pihak terkait dapat disampaikan secara berimbang kepada publik.
Sebab, pembangunan fasilitas pendidikan bukan semata-mata soal selesainya pekerjaan fisik, melainkan juga tentang mutu bangunan, keselamatan peserta didik, transparansi anggaran, dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.
Narasumber: Perwakilan wali murid/pelapor SDN 16 Sungai Raya.
0 Komentar