KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, merespons langsung aspirasi masyarakat Batu Ampar yang disampaikan dalam aksi damai di halaman Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya, Senin (26/10/2026). Sejumlah persoalan yang disoroti warga meliputi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik, kenaikan tarif angkutan air, rendahnya harga kopra, hingga penolakan terhadap aktivitas galian C.
Dalam merespons tuntutan tersebut, Sujiwo menegaskan kenaikan tarif angkutan yang tidak memiliki dasar dalam Surat Keputusan (SK) Bupati akan dibatalkan. Namun, ia juga menekankan bahwa pembatalan tarif harus diikuti penyelesaian persoalan distribusi BBM agar tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat maupun penyedia jasa angkutan sungai.
Menurut Sujiwo, pemerintah daerah memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat dan pelaku transportasi air akibat terbatasnya pasokan BBM serta tingginya harga ketika bahan bakar tersedia.
“Karena memang tidak masuk dalam SK Bupati, maka tarif itu kita akan batalkan. Tetapi kita menyadari suasana kebatinan, kenapa sampai mereka naikkan tarif itu, karena tadi susah mendapatkan BBM. Kalaupun dapat, mahal,” ujarnya.
Sujiwo Minta Pertamina Turun Langsung
Sujiwo meminta Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM yang dikeluhkan masyarakat Batu Ampar. Menurutnya, ketersediaan bahan bakar dengan harga yang wajar merupakan kebutuhan mendasar, terutama bagi warga pesisir yang mengandalkan transportasi sungai untuk bekerja dan menjalankan aktivitas ekonomi.
Ia mengingatkan agar penanganan persoalan tarif tidak dilakukan secara terpisah dari masalah pasokan BBM. Apabila tarif dibatalkan sementara ketersediaan bahan bakar tetap sulit dan mahal, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi pengusaha angkutan maupun masyarakat pengguna jasa.
“Saya minta tolong supaya tidak ada masalah sosial. Kemudian masalah kelangkaan BBM, ini juga Pertamina yang mempunyai domennya. Rakyat ini kan tidak butuh apa-apa, yang penting bagaimana BBM itu didapat dengan harga yang wajar,” katanya.
Sujiwo meminta Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan turun langsung ke lapangan untuk menelusuri persoalan distribusi BBM, termasuk hambatan yang menyebabkan warga kesulitan memperoleh bahan bakar.
Langkah tersebut diharapkan menghasilkan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar pembahasan administratif.
PLN Diminta Benahi Pemadaman Berulang
Selain persoalan BBM dan tarif angkutan air, Sujiwo turut menyoroti gangguan pasokan listrik yang kerap dikeluhkan masyarakat Batu Ampar.
Ia meminta PLN melakukan evaluasi dan pembenahan agar pelayanan listrik lebih andal. Menurutnya, pemadaman berulang tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi merugikan pelaku usaha dan menghambat kegiatan ekonomi warga.
Sujiwo meminta perbaikan dilakukan sesuai kebutuhan teknis, termasuk evaluasi mesin pembangkit, pemeliharaan peralatan, serta pembenahan jaringan apabila diperlukan.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi ketika pemadaman harus dilakukan untuk keperluan perawatan. Masyarakat, menurutnya, perlu memperoleh pemberitahuan mengenai jadwal dan perkiraan durasi pemadaman agar dapat melakukan persiapan.
“Kalau memang harus melakukan perawatan, diinformasikan harus ada keterbukaan. Akan ada perawatan, padam misalnya enam jam. Jangan lebih dari enam jam padamnya. Terus kemudian padam juga yang wajar, jangan kemudian padam, nyala sebentar, padam lagi,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat yang telah memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik berhak memperoleh pelayanan yang layak. Karena itu, persoalan kelistrikan di wilayah pesisir perlu ditangani secara serius dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis setempat.
Aspirasi Penolakan Galian C PT ASJ Akan Dikoordinasikan
Terkait penolakan aktivitas galian C oleh PT ASJ, Sujiwo menyatakan pemerintah daerah menerima aspirasi masyarakat dan mendorong agar persoalan tersebut dibahas melalui musyawarah desa.
Ia menjelaskan, izin aktivitas yang dipersoalkan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, bukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Meski demikian, pemerintah kabupaten tetap berupaya menindaklanjuti aspirasi warga melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan dinas terkait.
“Kalau memang hasil musyawarah desanya itu menolak kehadiran PT ASJ, kita akan support, akan dukung. Kita akan bantu bagaimana, walaupun sudah terbit izinnya, kita akan diskusikan dengan Pemerintah Provinsi, dinas terkait,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi warga akan dibawa ke pembahasan lebih lanjut. Adapun tindak lanjut terhadap kegiatan pertambangan perlu mempertimbangkan hasil musyawarah, ketentuan perizinan, aspek lingkungan, serta kewenangan instansi yang berwenang.
Harga Kopra dan Ekonomi Warga Turut Menjadi Perhatian
Dalam aksi damai tersebut, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai rendahnya harga kopra yang berpengaruh terhadap pendapatan warga.
Persoalan ini menjadi penting karena keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada kelancaran transportasi dan ketersediaan kebutuhan dasar, tetapi juga pada nilai jual hasil perkebunan yang menjadi sumber penghasilan keluarga.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi persoalan yang memengaruhi pemasaran dan harga komoditas tersebut.
Dengan demikian, penanganan aspirasi masyarakat Batu Ampar tidak hanya berfokus pada kelangkaan BBM dan tarif angkutan, tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi warga secara lebih menyeluruh.
Pemkab Kubu Raya Siapkan Koordinasi dengan Pertamina dan PLN
Sujiwo menegaskan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara serius, termasuk persoalan yang berada di luar kewenangan langsung pemerintah kabupaten.
Ia menyampaikan rencana untuk menggelar rapat bersama Pertamina dan PLN guna membahas kelangkaan BBM, persoalan distribusi, serta gangguan pasokan listrik di Batu Ampar.
“Kita sangat merasakan bagaimana suasana hati, suasana kebatinan masyarakat. Insyaallah semua aspirasi masyarakat, walaupun bukan kewenangan kita, akan kita tindak lanjuti secara serius bersama teman-teman DPRD,” pungkasnya.
Respons Bupati Sujiwo tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjawab keluhan warga pesisir. Namun, masyarakat masih menantikan tindak lanjut konkret, terutama kejelasan pelaksanaan pembatalan kenaikan tarif, perbaikan distribusi BBM, dan pembenahan layanan listrik.
Keberhasilan penyelesaian persoalan ini akan sangat bergantung pada koordinasi lintas instansi, kepastian kewenangan, serta langkah nyata yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Batu Ampar.
Fredy Legito
0 Komentar