SINGKAWANG – Anggota DPRD Kota Singkawang, Reni Asmara Dewi, menyoroti persoalan kepastian akses Pupuk Bersubsidi bagi petani jagung manis di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Minggu, 25 Oktober 2026.
"Sejumlah kelompok petani di wilayah tersebut meminta dirinya menyalurkan aspirasi kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Pertanian Republik Indonesia, agar persoalan yang mereka hadapi memperoleh perhatian dan kejelasan kebijakan," ungkapnya.
Menurut Reni, kelompok petani jagung manis di Kelurahan Sedau menjalankan kegiatan pertanian dalam skala kecil, bukan produksi berskala besar.
Selain itu, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan langkah pendampingan dan kebijakan yang sesuai dengan realitas di lapangan. Dengan keterbatasan modal serta ketergantungan pada hasil panen untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, kepastian mengenai ketersediaan dan akses terhadap sarana produksi menjadi faktor penting bagi keberlangsungan usaha tani mereka.
Ia menilai, aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius karena menyangkut kepastian regulasi, efisiensi biaya produksi, dan penghidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.
Menurutnya, setiap kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap petani harus disampaikan secara transparan, konsisten, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di tingkat pelaksana maupun masyarakat.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 652/Kpts/PV.240/D/X/2024 tentang Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Hortikultura, jagung manis, jagung pulut, dan baby corn merupakan komoditas binaan Direktorat Jenderal Hortikultura.
Dengan demikian, komoditas tersebut tidak termasuk dalam kelompok tanaman pangan yang menjadi sasaran Pupuk Bersubsidi. Ketentuan ini selanjutnya akan ditegaskan secara eksplisit dalam Petunjuk Teknis Pupuk Bersubsidi sebagai acuan pengusulan dan pengisian elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
"Persoalan menjadi perhatian ketika jagung manis, jagung pulut, atau baby corn masih tercantum dalam e-RDKK Tahun 2026 maupun tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Sementara itu, pencantuman tersebut dipandang sebagai akibat perbedaan pemahaman atau belum tersosialisasikannya ketentuan secara memadai.
Kondisi ini, menurut Reni, perlu menjadi bahan evaluasi agar petani memperoleh informasi yang akurat dan tidak menghadapi ketidakpastian dalam merencanakan kebutuhan pupuk untuk kegiatan pertanian mereka.
Reni mendorong Kementerian Pertanian untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai dasar hukum, kriteria komoditas penerima, serta mekanisme pengusulan Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
Ia juga menilai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas teknis, dan penyuluh pertanian perlu diperkuat agar sosialisasi kebijakan menjangkau seluruh kelompok tani, termasuk petani yang mengelola lahan dalam skala kecil.
Menurutnya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pembaruan administrasi e-RDKK semata, tetapi juga memerlukan komunikasi kebijakan yang transparan dan bertanggung jawab.
"Petani perlu mendapatkan penjelasan mengenai status komoditas yang mereka tanam serta alternatif pemenuhan kebutuhan pupuk apabila komoditas tersebut tidak termasuk dalam sasaran penerima subsidi. Langkah ini penting agar petani dapat menyusun perencanaan biaya produksi secara realistis berdasarkan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Selain menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat, Reni menyatakan akan membuat surat kepada Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Daniel Johan, untuk meminta perhatian dan dukungan dalam memperjuangkan aspirasi kelompok petani jagung manis di Kelurahan Sedau.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas komunikasi kelembagaan agar persoalan yang dihadapi petani dapat disampaikan kepada pihak yang memiliki akses dan kewenangan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat nasional.
Reni berharap Daniel Johan dapat membantu meneruskan aspirasi tersebut kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia sehingga petani memperoleh kejelasan mengenai kebijakan Pupuk Bersubsidi serta alternatif solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, perjuangan aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi harus disertai komunikasi kelembagaan dan tindak lanjut yang terukur.
Ia berharap aspirasi kelompok petani di Kelurahan Sedau dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, melalui evaluasi kebijakan, penguatan sosialisasi, dan pemberian kepastian informasi kepada masyarakat.
Kepastian regulasi, keterbukaan informasi, dan koordinasi lintas pemerintahan merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola kebijakan yang akuntabel serta responsif terhadap kondisi di lapangan.
"Dengan demikian, petani skala kecil di Kota Singkawang ini dapat dibantu dengan mendapatkan pupuk subsidi lagi dan merencanakan keberlanjutan usaha pertanian mereka secara lebih terukur," tutupnya.
Fredy Legito
0 Komentar